Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
M. Yusuf Yusuf, M. Yusuf
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
“PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK BULLYING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. yusuf, M. Yusuf; Reza, Reza Doyoba; Sulys Setyorini; Lisa Karang
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.141

Abstract

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa  Indonesia adalah negara hukum, artinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum,  kehidupan bermasyarakat memerlukan suatu sistem atau aturan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan harmonis, Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial untuk bullying dalam perspektif undang-undang informasi transaksi elektronik dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan hukum (normatif apporach) dengan memperhatikan ketentuan hukum. pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca serta mencermati segala pemahaman yang ada dalam pustaka. Berdasarkan hasil dari penelusuran maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Ketetapan hukuman cyberbullying sudah diatur pada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu UU No 19 Tahun 2016 ITE. Kedua, penegakan hukumnya termasuk dalam kategori jarimah Takzir diserahkan kepada ulil Amri (Penguasa atau Pemerintah). Istilah Takzir ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Ketiga, berdasarkan analisis perbandingan  dalam hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) gabungan pasal 45 ayat (1) dan (2). ) UU ITE pasal 45A ayat (1), (2)  dan ayat (3) UU ITE dan pasal 45B. Sedangkan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori tindak pidana Jarimah Takzir karena hukumannya tidak ditentukan oleh Allah SWT sehingga hukuman dalam kasus pengancaman akan ditentukan oleh hakim Madzhab
Peningkatan Peran Tokoh Desa Dalam Pengenalan Faktor Resiko, Gejala Klinis Dan Deteksi Dini Kanker Kolorektum di Desa Candikuning Tabanan Analysa, Analysa; Primadi, Putu; Oki Lestari, Desak Putu; I Gusti, Alit Artha; I Nym, Putu Riasa; Yusuf, M. Yusuf
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.15076

Abstract

Background: Dalam 5 tahun ini terdapat 15/6.324 orang atau 30/100.000 penduduk yang menderita kanker kolon dan rektum di kecamatan Baturiti, Tabanan. Tingginya angka kematian disebabkan sebagian besar 11/15 (73,33%) datang pada stadium lanjut yaitu stadium III dan IV. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan faktor resiko, gejala klinis dan deteksi dini kanker kolorektal di masyarakat. Metode: Mitra kegiatan yaitu kepala desa dan tokoh adat Desa Candikuning, Bali beserta 40 penduduk setempat. Metode yang dilakukan, pertemuan dengan masyarakat, sistem belajar bersama dengan cara praktik langsung, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, dan evaluasi kemampuan Mitra serta evaluasi hasil pada masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan observasi berupa ceklis, kuesioner berupa pretest dan posttest.  Hasil: Kegiatan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para tokoh dan masyarakat terhadap pengetahuan serta gejala klinis sebesar 99,1%, peningkatan sikap dalam pencegahan kanker kolorektal sebesar 90,8%. Kesimpulan: Disimpulkan bahwa peran kepala desa dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap gejala klinis dan pencegahan kanker kolorektal pada masyarakat.
Diskursus Kampung Restorative Justice Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Provinsi Jambi Kurniawan, Ardian; Marwendi, Reza Okva; Yusuf, M. Yusuf; Aiman, Muhammad; Tauvani, A. Yuli
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9146

Abstract

This research delves into the discourse related to village restorative justice and customary law in the Province of Jambi in the context of the diversity of authority shifts between modern legal approaches and existing legal traditions. The research background refers to conceptual differences and perspectives on dispute resolution between the state and customary law. To examine the relationship between the concept of restorative justice and customary justice, this study employs a qualitative approach by conducting in-depth interviews with representatives from the prosecution, community leaders, as well as traditional leaders in several restorative villages in the Province of Jambi. The literature review involves a profound understanding of restorative justice, customary justice, and the interaction between state law and customary law. The research findings highlight the conflicts and convergences between the restorative justice approach and the existence of customary justice. Conflicts arise in the interpretation of rights, obligations, and authority held by each system. However, this research also reveals the potential synergy between these two approaches in resolving disputes with a more holistic and contextual approach. The findings of this research indicate the importance of dialogue and collaboration between the state and customary law in developing initiatives such as village restorative justice. In the context of the Province of Jambi, wise integration of state and customary law can bring benefits for the preservation of cultural values as well as the fulfillment of individual and community rights.
Co-Authors Aiman, Muhammad Analysa, Analysa I Gusti, Alit Artha I Nym, Putu Riasa Kurniawan, Ardian Lisa Karang Marwendi, Reza Okva Oki Lestari, Desak Putu Primadi, Putu Reza, Reza Doyoba Sulys Setyorini Tauvani, A. Yuli