Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Zil Aidi
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan e-court secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui e-filing, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan e-SKUM dan e-payment. Penggunaan e-summons dan e-litigation belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai e-summons menyimpangi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera.

The Legal Reason of Sharia Principles for Object-Protection Rule Clause and its Implementation in Vehicle Insurance Contract of PT Asuransi Takaful Umum Zil Aidi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.914 KB)

AbstractThis research aims to identify and to analyze the legal reason for “Object Protection Rules” on vehicle insurance contract of PT Asuransi Takaful Umum based on the principles of Islamic law, the Sharia. The reason is to assure the contract, the Akad, of vehicle insurance of PT Asuransi Takaful Umum fulfills the sharia requirement. The requirement should cover only the objects permitted by the Sharia. Moreover, the Indonesian Sharia Economic Code (KHES) obliges every contract to fulfill all requirements related to objects and purposes of contract. The implementation of Object Protection Rules based on Sharia Principles in the vehicle insurance of PT Asuransi Takaful Umum is not effective. This is evidenced by the lack of explanation of the clause by PT Asuransi Takaful Umum to the insurance participants at the registration process. In addition, there is no control mechanism by PT Asuransi Takaful Umum to assure the use of insurance object as the contract goes. Furthermore, PT Asuransi Takaful Umum faces difficulties in tracing the history of insurance object use when the insurance participants make their claim.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum dari adanya klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan hukum dari adanya klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum adalah guna menjadikan akad atau perjanjian pada produk asuransi kendaraan bermotor menjadi benar-benar sesuai dengan sharia Islam dengan sebisa mungkin hanya melindungi objek-objek asuransi yang secara sifat maupun pemanfaatannya sesuai dengan sharia Islam. Hal ini didasari oleh adanya pengaturan mengenai objek akad dan tujuan pokok akad sebagai syarat sahnya suatu akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Sharia (KHES) yang menyatakan hanya objek yang sesuai dengan sharialah yang boleh ada dalam akad. Penerapan klausula mengenai “Ketentuan Objek Perlindungan Dengan Prinsip Sharia Islam” pada polis asuransi kendaraan bermotor PT Asuransi Takaful Umum dapat dikatakan belum efektif. Terlihat pada belum optimalnya sosialisasi kepada calon peserta asuransi mengenai keberadaan klausula tersebut pada proses awal permohonan penutupan asuransi. Hal ini berlanjut pada saat periode perjanjian asuransi berjalan dimana tidak ada mekanisme untuk mengawasi penggunaan objek oleh peserta asuransi. Sejalan dengan itu pada saat proses pengajuan santunan klaim oleh peserta asuransi PT Asuransi Takaful Umum kesulitan untuk mengecek apakah kendaraan bermotor yang diasuransikan selama periode asuransi digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sharia Islam.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a8

Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Rahandy Rizki Prananda; Zil Aidi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6139

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris serta metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis problematika hukum dalam perjanjian kemitraan dalam praktek bisnis transportasi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 tahun tentang Ketenagakerjan, namun pola hubungan kemitraan merupakan bentuk baru hubungan kerja pada revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini belum ada pengaturan hukumnya secara khusus. Pelaksanaan perjanjian kemitraan sangat tidak seimbang bagi mitra pengemudi, karena perjanjian dirancang oleh perusahaan penyedia aplikasi dalam bentuk kontrak baku. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mitra pengemudi.

E-LITIGATION AS THE AMENITIES FOR THE PRINCIPLE OF CONTANTE JUSTITIE MANIFESTATION OF CIVIL JURISDICTION IN INDONESIA Zil Aidi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.310

E-litigation or electronic-based trials is one of the features of e-court. This study seeks to provide answers regarding the extent to which the role of e-litigation in realizing the principle of contante justitie in the judiciary in Indonesia, especially in civil courts. This research also discusses what factors hinder the implementation of e-litigation in civil courts in Indonesia. The research that uses Yogyakarta District Court (PN) and Marabahan District Court (PN) as the object is qualitative research, which is juridical empirical and analyzes the collected data using qualitative descriptive methods.) The results showed that both the Yogyakarta District Court and the Marabahan District Court had e-litigation features available. Still, they had not fully contributed optimally in realizing the contante justitie principle in civil court. In the two PN's above, there are already several court users who use the e-litigation feature, especially regarding the submission of claims, answers, replicas, duplicates, conclusions, and written evidence electronically as reading the verdict electronically. However, for the electronic examination of witness and expert evidence, no court user has used it. The things that hinder the implementation of e-litigation in those district courts are court users' reluctance to use the e-litigation feature due to the unpractical regulation and the lack of internet availability signal access.

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MAKANAN Zil Aidi; Hasna Farida
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 4, No 2 (2019): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

This research aimed to find out and analyze the legal protection of the parties in a food franchise agreement. Furthermore, this research also aimed to find out and analyze the efforts that could be taken by the parties in the event of default in the implementation of the Franchise Agreement. The research that made Sukoharjo Branch Bakso Tengkleng Mas Bambang Branch as a respondent was a juridical empirical qualitative research and analyzed the data collected using qualitative descriptive methods. The results of the research showed that the form of legal protection provided was in the form of preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection could be seen in the clause contained in the Tengkleng Mas Bambang Meatball Franchise Agreement which contained the obligations of each party, namely in Articles 5 and 6 concerning the obligation to maintain confidentiality, maintain the brand, and comply with established procedures. Preventive legal protection was also stated in Article 1 number 9 and Article 11 of the Franchise Agreement regarding the prohibition to provide food and beverages other than Tengkleng Mas Bambang Meatballs and trade secrets. Repressive legal protection was seen through the provision of resolving disputes through consensus. If the meeting did not succeed in reaching an agreement then both parties could resolve the dispute through litigation. So far, any form of dispute that occured including defaults could still be resolved through deliberation without taking the path of litigation.

KAJIAN YURIDIS KEKUATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI M. Hanif Khairinif; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1002.298 KB)

Penulisan hukum ini membahas mengenai kajian yuridis kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan serta akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik terkhsususnya sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode penelitian dan penulisan hukum ini adalah melakukan analis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris berdasar pada data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, buku-buku hukum, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan sertifikat elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keotentikan dari sebuah dokumen elektronik, baik itu terhadap isi serta subjek yang menandatangani. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan utuh, selama sertifikat elektronik tersebut bersumber dari sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terintegritas. Akibat hukum pengguanaan sertifikat elektronik pada sebuah informasi dan dokumen elektronik adalah menambah kekuatan dan kepercayaan hakim untuk menerimanya sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-L/2018) Faishal Akbar; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.147 KB)

Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 tentang kartel penetapan harga, Pasal 9 tentang kartel wilayah pemasaran, dan Pasal 11 tentang kartel pengaturan produksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diamdiam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme dalam membuktikan kasus kartel, sejak awal perkara ditangani oleh KPPU hingga putusan, ditinjau dari hukum persaingan usaha? (2) Bagaimana efektivitas dan hambatan terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel, khususnya dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018?

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst) D. Adam Fairuz; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.357 KB)

The objection of this research is intended to determine how far the authority of Commercial Court in settling bankruptcy case that contain arbitration clause in its agreement and analyze the decision Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding its compliance with the laws and regulations, theories, and expert opinions. This research uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications to explain the authority of the Commercial Court in settling disputes that contain an arbitration clause in its agreement. The results of the study indicate that there are differences of opinion from scholars regarding Arbitration (extra judicial power) and its absolute authority over the arbitration clause, as well as the absolute authority of the Commercial Court (extraordinary power) in bankruptcy cases. The enactment of Law Number 37 of 2004 confirms in Article 303 that when there is an arbitration clause in a dispute filed through bankruptcy, the Commercial Court has absolute authority.

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Hadi Rhenandio; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (e-Auction). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang.

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWBAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS Eirza Daffa Pratama; Sukinta Sukinta; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kajian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki hukum, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama berupa undang-undang dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pamalsuan Akta. Materi hukum sekunder yang berisi tentang Fungsi, Wewenang dan Sanksi tentang Jabatan Notaris dari perspektif peradilan pidana. Dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan pada tahap menafsirkan bahan hukum, mengevaluasi bahan hukum, dan mengevaluasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Temuan dan perkembangannya sebagai jawaban atas persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, dan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search