Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURNAL CENDEKIA HUKUM Law, Development and Justice Review
Zil Aidi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
KAJIAN YURIDIS KEKUATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI M. Hanif Khairinif; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1002.298 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini membahas mengenai kajian yuridis kekuatan sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan serta akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik terkhsususnya sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode penelitian dan penulisan hukum ini adalah melakukan analis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris berdasar pada data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, buku-buku hukum, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan sertifikat elektronik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan keotentikan dari sebuah dokumen elektronik, baik itu terhadap isi serta subjek yang menandatangani. Sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan utuh, selama sertifikat elektronik tersebut bersumber dari sistem penyelenggara sertifikat elektronik yang terintegritas. Akibat hukum pengguanaan sertifikat elektronik pada sebuah informasi dan dokumen elektronik adalah menambah kekuatan dan kepercayaan hakim untuk menerimanya sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-L/2018) Faishal Akbar; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.147 KB)

Abstract

Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 tentang kartel penetapan harga, Pasal 9 tentang kartel wilayah pemasaran, dan Pasal 11 tentang kartel pengaturan produksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diamdiam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme dalam membuktikan kasus kartel, sejak awal perkara ditangani oleh KPPU hingga putusan, ditinjau dari hukum persaingan usaha? (2) Bagaimana efektivitas dan hambatan terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel, khususnya dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018?
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst) D. Adam Fairuz; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.357 KB)

Abstract

The objection of this research is intended to determine how far the authority of Commercial Court in settling bankruptcy case that contain arbitration clause in its agreement and analyze the decision Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding its compliance with the laws and regulations, theories, and expert opinions. This research uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications to explain the authority of the Commercial Court in settling disputes that contain an arbitration clause in its agreement. The results of the study indicate that there are differences of opinion from scholars regarding Arbitration (extra judicial power) and its absolute authority over the arbitration clause, as well as the absolute authority of the Commercial Court (extraordinary power) in bankruptcy cases. The enactment of Law Number 37 of 2004 confirms in Article 303 that when there is an arbitration clause in a dispute filed through bankruptcy, the Commercial Court has absolute authority.
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITAAN KEJAKSAAN NEGERI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Hadi Rhenandio; Marjo Marjo; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara. Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada KPKNL Semarang sudah berpedoman pada PMK  terbaru serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (e-Auction). Prosedur pelaksanaannya melalui tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli lelang. 
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWBAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS Eirza Daffa Pratama; Sukinta Sukinta; Zil Aidi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki hukum, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama berupa undang-undang dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pamalsuan Akta. Materi hukum sekunder yang berisi tentang Fungsi, Wewenang dan Sanksi tentang Jabatan Notaris dari perspektif peradilan pidana. Dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan pada tahap menafsirkan bahan hukum, mengevaluasi bahan hukum, dan mengevaluasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Temuan dan perkembangannya sebagai jawaban atas persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, dan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris.
Co-Authors D. Adam Fairuz Eirza Daffa Pratama Faishal Akbar Hadi Rhenandio Hasna Farida M. Hanif Khairinif Marjo Marjo Rahandy Rizki Prananda Sukinta Sukinta