Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 Nadiva Astri Maudina; Ratna Herawati; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur mengenai berbagai macam hak bagi penyandang disabilitas, salah satunya yaitu hak pekerjaan yang didalamnya sudah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja, upah maupun fasilitas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menetapkan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang khususnya mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan garmen telah terpenuhi dengan memberikan kesempatan kerja sebagai operator, sampling, dan jahit. Akan tetapi mengenai kuota bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Upah dan fasilitas yang diberikan oleh ketiga perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UMK Kota Semarang yang telah ditentukan dan fasilitas tidak dibedakan antara karyawan disabilitas maupun non disabilitas. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu belum terpenuhinya kuota bagi penyandang disabilitas, tinggi nya biaya fasilitas penunjang kerja dan kurangnya pendidikan maupun keahlian dimiliki para penyandang disabilitas.
KOORDINASI DAN KEWENANGAN TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Faqih Himawan; Untung Sri Hardjanto; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang pembentukannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang mengatur mengenai badan pencegahan korupsi. Polri, Kejaksaan, dan KPK memiliki tugas dalam pencegahan korupsi. Hal ini berarti terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dalam pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan perbandingan tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengesahan UNCAC serta hubungannya dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah dibandingkan terdapat persamaan dan perbedaan antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan badan pencegahan korupsi. Tim Nasional Pencegahan Korupsi memiliki hubungan dengan lembaga terkait sebagai pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi.
Co-Authors Amiek Soemarmi Budi Ispriyarso Dewi Setyaningsih Dimas Imam Rosyadhi Elva Novitasari Faqih Himawan Fikri Zikri Ramdanu Cahya Gunawan Bayu Kumoro Indarja Indarja Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Meilinda Dwi Haryati Nadiva Astri Maudina Retno Saraswati Risandhy Tegar Aditama Rizky Pandapotan Sembiring Sekar Anggun Gading Pinilih Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yohanes Putra Pamungkas Zsazsa Dordia Arinanda