Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2   3   4 
PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG Ratna Herawati, Anni Kurniawati, Untung Sri Hardjanto*),
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.808 KB)

Abstract

Pembangunan Kota Semarang di bidang industri yang meningkat dan transportasi yang menggunakan teknologi tinggi menyebabkan terjadinya pembuangan gas beracun dan kebisingan. Aktivitas transportasi mengakibatkan udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta aktivitas industri yang semakin meningkat, sehingga berujung pada pencemaran udara serta penurunan kualitas udara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. 2) Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. 3) Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, dan menganalisis pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang,2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, dan 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian & kesimpulan penulis diperoleh bahwa 1) Dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien, & Perda Kota Semarang No 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Program Langit Biru, Bekerja Sama dengan Dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau, Bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Bekerja sama dengan Instansi Pemerintahan & Perusahaan-Perusahaan yang berkompeten. Selain itu dilakukan upaya hukum dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup baik diluar Pengadilan maupun di Pengadilan. 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi Pencemaran Udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu Akreditasi Laboratorium, SDM, & anggaran sedangkan secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum. Semarang development in the field of industry and the increased use of high-tech transportation that causes toxic exhaust gases and noise. Transport activity resulted in a lot of air polluted by exhaust fumes from motor vehicles and industrial activity increases, thus resulting in air pollution and air quality deterioration.The problem in this study were 1) How does the setting in the control of air quality in the city of Semarang. 2) How is the government's actions in the event of air pollution in the city of Semarang. 3) What happens when the obstacles in tackling air pollution in the city of Semarang. Thus the objectives of this study were 1) To determine and analyze the setting in the control of air quality in the city, 2) actions of the Government in the event of air pollution in the city, and 3) barriers to overcome in case of air pollution in the city of Semarang.Method of approach used in this study is the method of normative legal approach. Specification used is descriptive analysis. This study uses data collection techniques using a document study and literature search. Data and analysis is qualitative.Based on the findings and conclusions the authors found that 1) the legal basis governing the control of air quality in the city of Semarang has been provided for in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment, Government Regulation No. 41 of 1999 on Air Pollution Control, Decision Governor Central Java No. 8 of 2001 on Ambient Air Quality Standards, and Semarang City Regulation No. 13 of 2006 on Environmental Management. 2) The actions of the Government in the event of air pollution in the city of Semarang the Blue Sky Program, Work with relevant agencies to provide green open spaces, collaboration with various universities, Working with Government Agencies & Companies competent. In addition done in order to remedy Environmental Dispute Settlement both in court and outside the court. 3) Barriers to overcome in case of air pollution in the city, both the Internal Laboratory Accreditation, human resources, and budget while the external is the lack of awareness of the importance of Employers & Society and Weak Enforcement of EnvironmentalLaw.
FUNGSI SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRES BOYOLALI Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, Kevin Situmorang*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.822 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi Sipropam Polres Boyolali. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya dan mengetahui solusi Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.Hambatan internal Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah kesulitan pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dan kesulitan dalam mencari lokasi anggota yang bersangkutan. Hambatan eksternal adalah korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri dan sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri. Upaya Sipropam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah berkoordinasi dengan atasan/ satker dalam melakukan suatu panggilan/ pemeriksaan. Upaya mengatasi hambatan eksternal adalah proaktif dalam mendekati saksi dan jaminan keamanan terhadap saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KENDAL Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, Monica Kris Vadinar Odesha*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.043 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan arti dari Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk di Indonesia selama ini telah menjadi rahasia umum bagi setiap masyarakat sebagai penerima layanan, ungkapan itu tidaklah berlebihan ketika melihat fakta bahwa hak warga sering dilanggar dalam proses pengurusan perizinan seharusnya mudah, dipersulit dengan banyaknya rangkaian prosedur yang harus dilalui. Menggunaka metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan agar Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini agar masyarakat lebih mengetahui tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kendal di bidang penanaman modal dan perizinan, mengetahui hambatan apa saja yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Upaya apa saja yg telah dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam mengatasi hambatan tersebut.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Johannes Adi Saputra Harianja*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.77 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama terciptanya kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pemerintah mengharapkan seluruh satuan pendidikan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun Standar Nasional Pendidikan belum terlaksana secara merata.Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA Lita Tyesta, Ratna Herawati, Ryu Akbar Devison*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.856 KB)

Abstract

Kota Sukabumi merupakan kota yang berada diantara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bandung, Kota Sukabumi merupakan kota transit yang digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat. Selain sebagai Kota Transit, Kota Sukabumi juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Pariwisata yang unggul di Jawa Barat. Pengembangan Pariwisata di Kota Sukabumi sebagai kawasan pariwisata tentunya tidak dapat lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi dari Otonomi Daerah. Penelitian ini dibatasi pada 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata, dan hambatan-hambatan serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan objek pariwisata yang ada di Kota Sukabumi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan aktifitas promosi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata, dan juga peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakibatkan terhambatnya pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM EKSPOR DAN IMPOR DI JAWA TENGAH Sarah Syafira; Fifiana Wisnaeni; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1032 KB)

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak pada ekspor dan impor. Terkait ekspor di Jawa Tengah difasilitasi oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui koordinasi dan pelaksanaan kebijakan beserta hambatan dan upaya yang dilakukan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) koordinasi dilakukan melalui zoom meeting bersama dengan pihak-pihak terkait, serta kebijakan yang dilakukan oleh seksi ekspor dan impor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah membawa dampak efektif bagi pemulihan ekonomi Jawa Tengah. dan (2) hambatan yang dihadapi yaitu berasal dari internal instansi maupun eksternal yaitu pelaku usaha, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan hybrid, meningkatkan penyebaran informasi, selektif dalam penggunaan anggaran, serta melakukan penambahan tenaga SDM.
IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU Ahmad Izzudin; Ratna Herawati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.003 KB)

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME Firman Aji Saputra; Untung Dwi Hananto; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.085 KB)

Abstract

Penyelenggaraan reklame ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame, meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor akibat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan. tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang  Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame.Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.
SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA Mega Putri Rahayu*, Lita Tyesta A.L.W, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.322 KB)

Abstract

Di Indonesia telah berulang kali dilangsungkan pemilu. Salah satu aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah sistem pemilu yang digunakan. Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Terdapat dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional daftar tertutup dan sistem proporsional daftar terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif di Indonesia, dan apa kelebihan serta kekurangan dari masing- masing sistem, sehingga dapat diketahui alasan dipilihnya sistem tersebut dalam pemilu legislatif di Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, dan teknik analisis data secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perkembangan sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan semuanya menggunakan proporsional, hanya saja pada masa sebelum reformasi sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup, sedangkan setelah reformasi menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Selain itu masing- masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat dari segi tingkat proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih dengan pemilih.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG Roy Reyaji Yudhistira; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.04 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan mengetahui hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan instansi lain dalam merencanakan kebijakan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan jenis data sekunder.Hasil-hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa tinjauan terhadap tugas dan wewenang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini saya selaku penulis hanya melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Semarang, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, maka perlu adanya kebijakan yang menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dan hubungan BARENLITBANGDA dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan kebijakan ekonomi tersebut, dilakukan dengan cara Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi yang ada di Kabupaten Semarang untuk penyempurnaan rancangan kebijakan ekonomi tersebut.
Co-Authors Ahmad Izzudin Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Amrina Rosyada Ananta Refka Nanda Ayu Savitri Nurcahyani Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Devi Yulida Dita Nora Yolandani Esmi Warassih Firman Aji Saputra Galuh Sekar Kencana Indarja Indarja Irawati Irawati Iwan Rois Joko Susanto Julian, Fajar Prima Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Maria Angelia Silalahi Muhamad Nafi Uz Zaman Nadiva Astri Maudina Nesia Nurrahma Ahadya Ntika Nur Mutiarasari Ook Mufrohim Pulung Widhi Hananto Rahandy Rizki Prananda Retno Saraswati Roland Ade Candra Roy Reyaji Yudhistira Rudi Febrianto Wibowo Sarah Syafira Sekar Anggun Sekar Anggun Gading P Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Zsazsa Dordia Arinanda