Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Kewarganegaraan Sidoluhur Jurnal Hukum Mimbar Justitia
HARJONO
Department Of Procedural Law, Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGEMBANGAN BUMDes SARI MAKMUR DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN UNTUK PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM MASA PANDEMI HANURING AYU; GUSTITA ARNAWATI; HARJONO
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.95 KB)

Abstract

Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sector pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Banyaknya lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kabupaten Klaten, para petani pun memanfaatkan lahan yang mereka miliki sebagai lahan pertanian khususnya dimanfaatkan untuk menanam padi, yang kemudian menghasilkan beras yang dapat mereka jual dan sebagian untuk dikonsumsi sehari-hari. Banyaknya jumlah produksi beras membuat para petani kesulitas dalam memasarkan hasil pertanian beras tersebut, bahkan beras yang mereka hasilkan hanya laku diharga yang rendah, hal tersebut diakibatkan banyaknya jumlah produksi sedangkan, jumlah permintaan yang rendah. Kemudian melihat kondisi tersebut, beberapa relawan Desa Pundung Sari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bermodalkan tekat dan semangat untuk merubah keadaan guna mengembangkan desa untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Pundung Sari membangun bumdes (Badan Usaha milikdesa) sebagai pelopor meningkatkan kesejahteraan desa. Ketertinggalan dalam berteknologi menjadi kendala dalam memasarkan beras hasil produksi BUMDes, terlebih pandemi Covid-19 membuat masyarakat memilih berbelanja e-commerce, pendampingan diberikan guna mengembangkan potensi BUMDes dalam ekonomi dan cakap teknologi, serta memberikan manfaat teknologi yang mampu berperan dalam memajukan desa.
Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.368 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823

Abstract

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy
TRANSFORMASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY MELALUI BITCOIN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM (LEGAL PROTECTION) KONSUMEN DI INDONESIA Itok Dwi Kurniawan; Satryo Sasono; Ismawati Septiningsih; Bambang Santoso; Harjono Harjono; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 1 (2021): Published 30 Juni 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i1.1886

Abstract

The Payment methods and electronic transaction in commercial activities in Indonesia are experiencing rapid development, Financial Technology (fintech) which carries the payment platform has begun to shift towards Virtual Currency as a virtual currency. E-Commerce is the reason why people's needs for changing payment methods into virtual currencies take a big role, one of which is through Bitcoin as a cryptographic-based virtual currency which has experienced significant development since it was marketed in 2009. The writing of this article uses legal research normative, namely by describing, analyzing some of the existing problems, then re-elaborating using a study based on legal concept and theories based on Law. This article will review the clarity of Bitcoin as a virtual currency as well as a legal payment medium and describe its legality with related legal norms and the presence of the Commodity Futures Trading Law as the most important regulation new existence of Bitcoin in Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Legal Consument Protection, Bitcoin
The Virtue of Morality: A Comparative Study Between Indonesia and England Zakki Adlhiyati; Harjono Harjono
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i2.47765

Abstract

This article examines the morality of tort in Indonesian and English civil law. This is legal research by studying statutory regulations, court decisions and other related documents. A tort is an act that can harm another party. Based on the results and discussion, it is known that the concept of morality is found in the broader meaning of tort in Indonesia. Similar to Indonesia, England also aligns the concept of unlawful acts with morality. This can be seen in the neighbour principle, which then gives rise to the duty of care. Through this principle, a person must be careful, especially towards people in direct contact with us, so that our actions, whether active or passive, do not cause harm to other people. Morality, whether in Indonesia or England, is one of the keys to determining whether an action is against the law. In the Donoghue v. Stevenson case, reason is used to apply morality; conversely, in tort law in Indonesia, judges are expected to use divine values and reason in applying morality.
Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823

Abstract

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy
Co-Authors Annisa Nurul Alimah Bambang Santoso Hanuring Ayu Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Kristiyadi Muhammad Rustamaji Putri, Gustita Arnawati Satryo Sasono Zakki Adlhiyati