Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Law, Development and Justice Review
Hendro Saptono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI PRODUK ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL Mirza Rahmaniar; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.459 KB)

Abstract

Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta pada karya fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana pengaturan hukum atas tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk online shop untuk kepentingan komersial, serta cara mencegah tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dengan memadukanbahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yangdiperoleh di lapangan, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Tengah dan beberapa Pemilik Online Shop di Instagram. Seluruh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Karya fotografi merupakan obyek dari hak cipta, tercantum di dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya fotografi. Mengambil tanpa izin sebuah gambar atau foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran hak cipta (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Terdapat beberapa langkah – langkah pencegahan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk yakni pemberian watermark pada foto produk, pemberian ciri khas pada foto produk, memberikan peringatan pada deskripsi akun online shop atau foto produk, memperhatikan syarat ketentuan penggunaan (terms of use) pada media sosial, menyimpan dengan aman file High Resolution dari sebuah foto, mengajukan permohonan Judicial Review agar perlindungan Hak Cipta terkait Fotografi diperluas tentang Fotografi Produk. Dibutuhkan kesadaran hukum sebagai pemilik hak cipta, pengguna media sosial dan peran pemerintah serta Ditjen KI memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat agar masyarakat meningkat kesadaran hukumnya terkait perlindungan Hak Cipta.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN YOUTUBE TERBARU TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ADANYA PLAGIARISME SUATU KARYA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Naomy Soegianto; Hendro Saptono; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.087 KB)

Abstract

Internet berkembang begitu sangat pesat sesuai dengan masanya. Salah satunya yakni YouTube, yang menjadi media informasi, hiburan, serta tempat untuk memperoleh penghasilan. Namun, bisnis YouTube terdapat pergantian ketentuan yang diakibatkan maraknya aktor buruk semacam “spammer serta plagiat”, perubahan tersebut mengenai klasifikasi untuk video-video yang hendak dipasangkan iklan dari google disebabkan maraknya aktor buruk yang beredar di YouTube ialah wajib mempunyai 4.000 jam tayang serta mempunyai 1.000 subscribers dalam jangka waktu 30 hari sepanjang 12 bulan terakhir. Permasalahannya yakni bentuk plagiarisme serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan baru YouTube, cara yang digunakan YouTube dalam menyelesaikan plagiarisme, dan efek ekonomi serta efek hukum yang timbul setelah adanya pembaharuan kebijakan YouTube. Maka perlu dilakukan penelitian dengan medote pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Google khususnya untuk YouTube bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem Adsense yang menimbulkan mudahnya terjalin pelanggaran pada Adsense YouTube yang berujung pada kerugian.
ANALISA YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SIARAN YANG DISIARKAN MELALUI TRANSMISI Cahyaning Ratri P; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.122 KB)

Abstract

Lembaga penyiaran berlomba menayangkan berbagai program siaran baik siaran biasa maupun siaran berlangganan dengan audio visual yang menarik. Penyiaran dilakukan melalui proses pentransmisian dengan tujuan dapat mencakup area yang luas, namun karena proses yang terbuka seseorang dapat melakukan pentransmisian ulang dengan tujuan komersil. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta siaran serta penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.  Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi, setiap siaran yang ditayangkan harus mencantumkan hak siar dan mendapat izin dari Lembaga Penyiaran karena siaran merupakan karya cipta yang dilindungi. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur arbritase, penyelesaian hukum alternatif, Pengadilan Niaga, ketentuan pidana. Pemerintah sudah semestinya memberikan penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat.
Co-Authors Adinda Putriani Agus Sarono Amiek Soemarmi Cahyaning Ratri P Kornelius Benuf Marjo Marjo Mirza Rahmaniar Naomy Soegianto Paramita Prananingtyas R. Suharto Rinitami Njatrijani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti