Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal Philosophy of Law Prosiding Seri Seminar Nasional
Cipta Indralestari Rachman
Universitas Pancasila
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Yunan Prasetyo Kurniawan; Lisda Syamsumardian; Siti Nurhalizza; Henri Christian Pattinaja; Cipta Indralestari Rachman; Rury Octaviani; Endra Wijaya
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.702 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18546

Abstract

Terjadinya pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat-tempat private saja, melainkan dapat terjadi ditempat kerja, sekolah atau universitas, transportasi umum serta tempat hiburan yaitu festival musik, bioskop dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena orang di sekitarnya tidak ada yang bertindak langsung untuk membantu korban melaporkan hal tersebut serta korban dianggap telah mencemarkan nama baik pelaku  karena telah menyuarakan apa yang terjadi kepada dirinya di media social. Seperti yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual yang diduga mencemarkan nama baik pelaku di media social twitter sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan teori keadilan bermatabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Kedua, bagaimana penerapan teori victim precipitation sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus korban pelecehan seksuan yang melakukan pencemaran nama baik di media social?. Hasil analisa penulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan bantuan wawancara hingga mendapatkan kesimpulan yaitu Pertama, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga korban pelecehan seksual dilaporkan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dirinya mampu bertanggung jawab secara akal dengan dampak psikologis yang berpengaruh di dalam dirinya. Kedua, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis serta menjadi alasan penghapus pidana agar terduga pelaku pencemaran nama baik dihapuskan dari segala hukuman.
PATTERN OF RELATIONSHIP BETWEEN THE CAPITAL CITY OF THE NUSANTARA AND THE GOVERNMENT OF EAST KALIMANTAN PROVINCE Ramdhan, Isnaeni; Rachman, Cipta Indralestari; Novratilova, Monica Ruzz
Journal Philosophy of Law Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jpl.v5i1.4896

Abstract

The position of the Nusantara Capital City as the capital of the unitary state of the Republic of Indonesia in the territory of East Kalimantan Province, not only refers to Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City but also refers to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its amendments. The status of the Nusantara Capital City as a provincial-level regional government, as a special region, and its implementation is carried out by the Authority raises a new paradigm in the administration of regional government. The equality between the Archipelago Capital and East Kalimantan Province also has consequences in the relationship of governance in the two local governments. This paper will elaborate on the pattern of relations between the Nusantara Capital City Authority and the East Kalimantan Provincial Government, its potential implications, and solutions. Based on the literature study, it is concluded that the pattern of relations between the Nusantara State Capital Authority as a provincial-level special regional government and the East Kalimantan Provincial Government is coordination, potential problems arising from the unclear position of the Nusantara State Capital Authority as a ministerial-level special regional unit, and the implementation of unregulated government affairs such as environmental management and protection, budget management, local business development, population data on the Nusantara Capital which has implications for citizens' political rights, problem solving through the establishment of implementing regulations regarding the resolution of potential problems.
Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan Wijaya, Endra; Rachman, Cipta Indralestari; Kesuma, Diani; Meutia, Febri; Syamsumardian, Lisda; Kurniawan, Yunan Prasetyo
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 15, No 3 (2024): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v15i3.17284

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat desa dapat dibina melalui pelatihan paralegal yang melibatkan warga desa dan aparat pemerintah desa sebagai pesertanya. Kesadaran hukum merupakan unsur yang penting dalam proses penegakan hukum. Artikel ini memaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan beberapa lembaga negara serta pemerintah, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Para peserta pelatihan paralegal ini ialah warga masyarakat dan perangkat pemerintah Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Provinsi Banten. Simpulan yang dapat diambil ialah bahwa pelatihan paralegal merupakan program yang penting bagi upaya menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan masyarakat di bidang hukum. Melalui pelatihan paralegal, masyarakat dan aparat desa dibekali pemahaman mengenai hukum yang kelak dapat mereka manfaatkan untuk merespons dan menyelesaikan problem hukum yang mereka hadapi sehari-hari.
PENGUATAN LANDASAN HUKUM HILIRISASI KOMODITAS Rachman, Cipta Indralestari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2054

Abstract

Penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas merupakan kebijakan mutakhir pemerintah Prabowo Subianto yang menekankan pada proses tercapainya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang efektif bagi pendistribusian komoditas. Kebijakan dimaksud perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat sehingga mencapai sasaran yang tepat. Karya tulis ilmiah ini merupakan pengembangan dari konsep teoretis tentang kebijakan hukum yang mengacu pada identifikasi masalah berupa perumusan landasan hukum serta faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normatif berdasarkan penelusuran kepustakaan secara manual maupun digital electronical resources. Berdasarkan penelitian ditemukan berbagai faktor penguatan hukum berupa evaluasi kebijakan dan perubahan peraturan terkait kewenangan kelembagaan, pengembangan pemangku kepentingan serta efektivitas penegakan hukum.  
Implications of The Establishment of The IKN Authority on The Structure and Authority of The East Kalimantan Province Regional Government Cipta Indralestari Rachman; Monica Ruzz N; Nina Rosida
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6388

Abstract

The relocation of the Nusantara Capital City (IKN) to the archipelago opens up significant opportunities to support equitable development but also presents challenges in harmonizing authority between the IKN Authority and the East Kalimantan Regional Government. This research will examine two main issues. First, the reason for the administration of the government in the Capital City of the Archipelago is carried out by the Authority Institution. Second, what are the implications of the establishment of the IKN Authority on the structure and authority of the regional apparatus of East Kalimantan Province. This study is expected to provide an in-depth understanding of the changes that occur and their impact on local government. The research method used is Normative Juridical research by examining the applicable legal rules related to the establishment of the IKN Authority and how these rules affect the structure and authority of the regional apparatus of East Kalimantan Province. In this research, the author uses several types of approaches to broaden insight, sharpen analysis, and focus on the problems studied, namely the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. This study aims to examine the reasons for managing the government of the Capital City of the Archipelago through the Authority Institution and its effect on the structure and authority of the regional apparatus of East Kalimantan Province. The implementation of the IKN government is carried out by the Authority which acts as an extension of the central government, allowing flexibility in the management and structure of the IKN area. The IKN Authority and the East Kalimantan Provincial Government have different but complementary authorities. To avoid conflicts due to potential overlapping policies, clear coordination and harmonization are needed so that both parties can carry out their duties effectively.
Co-Authors Diani Kesuma, Diani Endra Wijaya Henri Christian Pattinaja Lisda Syamsumardian Meutia, Febri Monica Ruzz N Nina Rosida Novratilova, Monica Ruzz Ramdhan, Isnaeni Rury Octaviani Siti Nurhalizza Yunan Prasetyo Kurniawan