Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis SULUH: Jurnal Abdimas Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Hukum Lex Generalis Prosiding Seri Seminar Nasional Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Serina Abdimas
Rury Octaviani
Universitas Pancasila
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara Rury Octaviani; Setyo Febrian
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 4 No 1 (2018): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.587 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v4i1.683

Abstract

Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi negara lain. Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara. Namun pada prakteknya negara-negara seringkali melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan kemanusiaan, yang dikenal dengan Prinsip Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention), prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan tertentu di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu. Prinsip ini pernah dilakukan di Irak pada tahun 1991, Somalia pada tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti bukti bahwa prinsip intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh Negara-negara dalam hubungan internasionalnya. Atas dasar itulah artikel ini mencoba untuk membahas mengenai prinsip Humanitarian Intervention yang dapat dijadikan cara penyelesaian konflik bersenjata di suatu wilayah, tanpa melanggar kedaulatan suatu Negara, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
PENERAPAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Yunan Prasetyo Kurniawan; Lisda Syamsumardian; Siti Nurhalizza; Henri Christian Pattinaja; Cipta Indralestari Rachman; Rury Octaviani; Endra Wijaya
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.702 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18546

Abstract

Terjadinya pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat-tempat private saja, melainkan dapat terjadi ditempat kerja, sekolah atau universitas, transportasi umum serta tempat hiburan yaitu festival musik, bioskop dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena orang di sekitarnya tidak ada yang bertindak langsung untuk membantu korban melaporkan hal tersebut serta korban dianggap telah mencemarkan nama baik pelaku  karena telah menyuarakan apa yang terjadi kepada dirinya di media social. Seperti yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual yang diduga mencemarkan nama baik pelaku di media social twitter sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan teori keadilan bermatabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Kedua, bagaimana penerapan teori victim precipitation sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus korban pelecehan seksuan yang melakukan pencemaran nama baik di media social?. Hasil analisa penulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan bantuan wawancara hingga mendapatkan kesimpulan yaitu Pertama, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga korban pelecehan seksual dilaporkan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dirinya mampu bertanggung jawab secara akal dengan dampak psikologis yang berpengaruh di dalam dirinya. Kedua, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis serta menjadi alasan penghapus pidana agar terduga pelaku pencemaran nama baik dihapuskan dari segala hukuman.
Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam Rury Octaviani; Shafiyah Rahmah
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 1 JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Organization of Islamic Cooperation made a declaration intended for member states and has been recognized by the United Nations as an instrument of international Islamic human rights called the Cairo Declaration. Article 6 of the Cairo Declaration enumerates the principle of equal rights of women in financial independence. In the current era of globalization, it encourages women to gain financial independence, but in reality women often get dishonorable treatment. Such as sexual harassment at work, on public transport and other public places. The purpose of this study is to find out why Islam emphasizes the need for financial independence in the perspective of international human rights and find the commitment of the Indonesian state as an OIC member state to take part in legal protection for women in order to fulfill women's financial independence. To achieve the objectives of this study, normative juridical research methods are used by conceptual approaching with the principle of gender equality. The expected recommendation is that the Islamic human rights perspective allows for financial independence with the permissible limitations in Islam. The Government of Indonesia fulfills international obligations not only as a member state of the OIC but also as a state party to international agreements governing the principle of women's equality.
Kolaborasi Puskesmas Cinangka Dan Universitas Pancasila Dalam Memberikan Penyuluhan Prolanis Guna Membangun Kesadaran Masyarakat Atas Kesehatan Di Desa Bulakan Dan Karang Suraga Rury Octaviani; Yunan Prasetyo Kurniawan; Muhamad Fahkri Athalla; Fitri Aishah
SULUH: Jurnal Abdimas Vol 5 No 2 (2024): SULUH: Jurnal Abdimas Februari
Publisher : FEB-UP Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/suluh.v5i2.4136

Abstract

Kegiatan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan program pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara proaktif di dalam masyarakat untuk menangani permasalahan penyakit kronis yang ada di Indonesia. Kegiatan Prolanis sendiri masih memiliki kendala, seperti yang terjadi di Desa Cinangka. di dalam pelaksanaannya permasalahan administratif dan keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab kendala yang ada, disamping itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan Pronalis yang dilaksanakan oleh Puskesmas Desa Cinangka dan kendala yang ada di dalam pelaksanaannya. Metode penelitian, penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 3 orang narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Prolanis di Desa Cinangka belum sepenuhnya maksimal, masih terdapat beberapa faktor penghambat untuk kegiatan Prolanis agar bisa berjalan lancar, salah satunya keterbatasan akses, pemasalahan administrasi dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap penyakit kronis kurangnya penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat belum merata sehingga banyak warga yang tidak teredukasi dengan baik akan pentingnya kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, peran pemerintah dalam meninjau kembali kegiatan Prolanis di lapangan agar tujuan dari program Prolanis sendiri bisa terwujud.
PENANGGULANGAN SAMPAH DI DESA UMBUL TANJUNG: PENDEKATAN SOSIAL, YURIDIS DAN TEKNOLOGI HIJAU Octaviani, Rury; Rachman, Cipta; Kesuma, Diani; Kurniawan, Yunan; Haryanto, Gunady; Oedoyo, Wibisono; Wijaya, Endra; Fatharani, Cindy; Mappiaty, Isfia; Assidiqi, Mochammad; Rahmah, Shafiyah; Azahwa, Syafara; Zulkifli, Zakia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33895

Abstract

Problem sampah masih tetap menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Walaupun secara hukum pengaturan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat telah ada, namun dalam praktiknya kondisi lingkungan tetap rawan mengalami pencemaran, termasuk karena keberadaan sampah. Masyarakat Desa Umbul Tanjung juga menghadapi problem sampah, yang jika tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi pula menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat bahkan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Umbul Tanjung. Kajian ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan tersebut lantas menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi problem sampah di Desa Umbul Tanjung yang mengedepankan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan teknologi ramah lingkungan.
KONSULTASI TERHADAP KASUS HUKUM PIDANA MELALUI PENGENALAN PELATIHAN PARALEGAL DI DESA BULAKAN kurniawan, yunan prasetyo; Tridewiyanti, Kunthi; hamid, adnan; Arsil, Thomas; Octaviani, Rury; Bagja, Muhammad Soleh; alma, aurellia; athalla, muhammad fakhri; hamidah, wanda
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i1.24094

Abstract

Criminal cases are often heard in the community, both cities and villages. This is due to the lack of public understanding of the actions taken have legal consequences, especially in criminal law, as happened in Bulakan Village and its surroundings, Anyer, Banten. The cases that occurred in the village discussed child abuse, marijuana narcotics, people with mental disorders, children's rights, and the responsibilities of a husband. In this regard, the Faculty of Law, University of Pancasila in collaboration with the Bulakan Village Head, who was attended by the surrounding villages, has held an introduction program to what is paralegal and conducts consultations in every legal domain, one of which is criminal law. It aims to be able to solve legal problems in related villages and become a paralegal when mediating existing problems. The research uses a method with a qualitative approach resulting from an analytical descriptive study. Kasus-kasus pidana sering terdengar di kalangan masyarakat, baik kota maupun desa. Hal tersebut disebabkan masih kurang pemahaman masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum, terutama dalam hukum pidana, seperti yang terjadi di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer, Banten. Kasus-kasus yang terjadi pada desa tersebut membahas mengenai penganiayaan terhadap anak, narkotika ganja, orang dalam gangguan jiwa, hak anak, dan tanggung jawab seorang suami. Akan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kepala Desa Bulakan yang dihadiri dengan desa-desa sekitarnya telah diadakan sebuah program pengenalan terhadap apa itu paralegal dan melakukan konsultasi di setiap ranah hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum di desa-desa terkait dan menjadi seorang paralegal ketika menengahi permasalahan yang ada. Dalam penelitian menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang dihasilkan dari kajian deskriptif analitis.
Perlindungan Hukum Peralihan Kepemilikan Hak Atas Satuan Rumah Susun Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanpa Akta Jual Beli: (Studi Kasus Putusan Nomor :182/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim) Muhammad Exel Bagus Nugroho; Arsin Lukman; Rury Octaviani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.955

Abstract

Increasing space in open areas is one way to counteract the negative impact of housing and urbanization on land use. Apart from being a way to live, housing and settlements are more appropriately understood as a process of human settlement. Apart from being a practical place to live, housing and settlements are also the process of human settlement. The construction of flats aims to meet the needs of decent housing for the people, by increasing the usability and yield of land use in densely populated areas and only a limited land area is available. The definition of flats varies, flats are also called Flats/Apartments/Condominiums. In this study, there are two problem formulations. First, how to protect the owner of a flat unit in the case of a transfer of ownership carried out without a sale and purchase deed. Second, what is the role of the court in resolving disputes over the transfer of ownership of apartment units carried out without a sale and purchase deed based on Decision No.182/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim. The research method used in this study is normative juridical which uses secondary data sources or data obtained from literature materials. From this study, it can be concluded that there are acts of unlawful acts that are demanded with compensation for losses. So that the role of the court in granting the lawsuit in its relevance to the Registration of Transfer of Land Rights can be the basis for being able to register the process of reversing the name of the certificate to the National Land Office as a substitute for the Deed of Sale and Purchase from PPAT.
Climate Change Refugees in Indonesia: Human Rights Protection amid Legal Vacuums and UNHCR Single Submission Octaviani, Rury; Syahrin, M. Alvi; Becanics, Adrienn; Rahmah, Shafiyah
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4736

Abstract

Climate change has become a major driver of cross-border displacement, creating the phenomenon of climate refugees. Although the 1951 Refugee Convention does not explicitly recognize this category, the reality of climate-induced displacement demands legal and policy responses from states, including Indonesia. As a transit country, Indonesia lacks a national legal framework specifically addressing the status and protection of climate refugees, and in practice, protection relies on the United Nations High Commissioner for Refugees through the single submission scheme, the only system for refugee identification and registration in the country. This reliance exposes a regulatory vacuum and legal vulnerabilities related to state sovereignty. This paper examines Indonesia’s response, highlighting the importance of updating national regulations and strengthening coordination with UNHCR to provide inclusive, human rights-based protection for climate refugees.
Co-Authors Adnan Hamid alma, aurellia Arsil, Thomas Arsin Lukman Assidiqi, Mochammad athalla, muhammad fakhri Azahwa, Syafara Bagja, Muhammad Soleh Becánics, Adrienn Cipta Indralestari Rachman Dian Purwaningrum Soemitro Diani Kesuma, Diani Endra Wijaya Fatharani, Cindy Fitri Aishah Hamidah, Wanda Haryanto, Gunady Henri Christian Pattinaja Kunthi Tridewiyanti Kurniawan, Yunan Lisda Syamsumardian M. Alvi Syahrin, M. Alvi Mappiaty, Isfia Muhamad Fahkri Athalla Muhammad Exel Bagus Nugroho Rachman, Cipta Rahmah, Shafiyah Setyo Febrian Shafiyah Rahmah Siti Nurhalizza Wibisono Oedoyo Wicaksono, Muhammad Arvin Yunan Prasetyo Kurniawan Zulkifli, Zakia