Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Putusan No. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk) Rifkiyati Bachri; Yunan Prasetyo Kurniawan
Khairun Law Journal Volume 1 Issue 2, March 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Judge decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are 2 (two) of the 127 (one hundred and twenty seven) verdicts of BPSK annulled by the Supreme Court (MA) on October 27, 2017. Where MA argued the two verdicts were not the authority of BPSK. Thus, problems arise whether the decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and the decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are the competence of BPSK in resolving consumer disputes or not. To answer these problems, normative legal research methods are used, so that the conclusion is that the verdict NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk is not the Palangkaraya BPSK competency in deciding because Sancho is not the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of the Palangkaraya BPSK is true. Meanwhile, verdict NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 is true Coal BPSK competency to decide consumer disputes because Dermasnyah Pane is the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of Coal BPSK is not true.
Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Putusan No. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk) Rifkiyati Bachri; Yunan Prasetyo Kurniawan
Khairun Law Journal Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.434 KB) | DOI: 10.33387/klj.v1i2.1881

Abstract

Judge decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Judge decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are 2 (two) of the 127 (one hundred and twenty seven) verdicts of BPSK annulled by the Supreme Court (MA) on October 27, 2017. Where MA argued the two verdicts were not the authority of BPSK. Thus, problems arise whether the decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and the decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are the competence of BPSK in resolving consumer disputes or not. To answer these problems, normative legal research methods are used, so that the conclusion is that the verdict NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk is not the Palangkaraya BPSK competency in deciding because Sancho is not the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of the Palangkaraya BPSK is true. Meanwhile, verdict NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 is true Coal BPSK competency to decide consumer disputes because Dermasnyah Pane is the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of Coal BPSK is not true.
PENERAPAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Yunan Prasetyo Kurniawan; Lisda Syamsumardian; Siti Nurhalizza; Henri Christian Pattinaja; Cipta Indralestari Rachman; Rury Octaviani; Endra Wijaya
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.702 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18546

Abstract

Terjadinya pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat-tempat private saja, melainkan dapat terjadi ditempat kerja, sekolah atau universitas, transportasi umum serta tempat hiburan yaitu festival musik, bioskop dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena orang di sekitarnya tidak ada yang bertindak langsung untuk membantu korban melaporkan hal tersebut serta korban dianggap telah mencemarkan nama baik pelaku  karena telah menyuarakan apa yang terjadi kepada dirinya di media social. Seperti yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual yang diduga mencemarkan nama baik pelaku di media social twitter sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan teori keadilan bermatabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Kedua, bagaimana penerapan teori victim precipitation sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus korban pelecehan seksuan yang melakukan pencemaran nama baik di media social?. Hasil analisa penulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan bantuan wawancara hingga mendapatkan kesimpulan yaitu Pertama, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga korban pelecehan seksual dilaporkan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dirinya mampu bertanggung jawab secara akal dengan dampak psikologis yang berpengaruh di dalam dirinya. Kedua, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis serta menjadi alasan penghapus pidana agar terduga pelaku pencemaran nama baik dihapuskan dari segala hukuman.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN WARIS DAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI DESA SUKAHARJA, BOGOR, JAWA BARAT Yunan Prasetyo Kurniawan; Kunthi Tridewiyanti; Naomi Dominique Hutahaean; Henri Christian Pattinaja; Endra Wijaya
PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.404 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19958

Abstract

Permasalahan waris dan harta bersama perkawinan, akibat dari perceraian sering menjadi isu dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Sukaharja, Bogor. Problematika harta perkawinan akibat dari perceraian, seharusnya dibagi dua menjadi sama rata antara suami dan istri, yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Harta dalam perkawinan selalu menjadi masalah yang selalu dibicarakan dan berpengaruh besar dalam kehidupan perkawinan dan apabila mereka bercerai. Dalam undang-undang perkawinan, harta benda yang ada setelah perkawinan akan menjadi harta bersama. Pembagian dari harta bersama setelah perceraian harus didasarkan pada unsur keadilan untuk masing-masing pihak yang terikat dan tidak hanya menguntungkan satu pihak.
PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PIDANA DI DESA SUKAHARJA , BOGOR, JAWA BARAT Yunan Prasetyo Kurniawan; Kunthi Tridewiyanti; Muhammad Soleh Bagja; Theo Andreas; Salwa Ummu Fazya; Annisa Fitri; Henri Christian Pattinaja
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v5i1.18462

Abstract

The problem of criminal law is a problem that does not escape people's lives, both rural and urban, including thepeople of Sukaharja Village, Bogor, West Java. They feel anxious because theft is rampant in their village area,children are addicted to playing gadgets causing unwanted consequences for parents such as trying drugs andvictims of cyberbullying, as well as the fear felt by witnesses, especially in buying and selling land. Therefore, theFaculty of Law, University of Pancasila in collaboration with Sukaharja Village held legal counseling which aims toprovide a way out for people who continue to experience problems related to criminal law, such as ensuring thatwitnesses will get legal protection who need not be afraid of things that are wrong with them. bad enough totraumatize them. In this activity, what is felt by the community in the field of criminal law is jointly discussed, thentried to provide a solution by lecturers in the field of criminal law. In overcoming gadget addiction to children,village heads can build shared playgrounds so that children can play outside the house with parental supervisionand the government can provide free tourist support so that children can learn from the natural environmentnaturally together with their parents. In addition, witnesses should be treated like humans who should not be chaseduntil they are traumatized when they become witnesses and not ask questions that intimidate witnesses, both in termsof buying and selling land and other cases.   ABSTRAK: Problema hukum pidana merupakan masalah yang tidak luput dalam kehidupan masyarakat, baik desa maupun kota,tidak terkecuali masyarakat Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat. Mereka merasa keresahan sebab pencurianmerajalela di daerah desa mereka, anak-anak yang kecanduan bermain gadget sehingga timbul akibat yang tidakdiinginkan oleh orang tua seperti mencoba narkoba dan korban cyberbullying, serta ketakutan yang dirasakan olehsaksi, terutama dalam jual beli tanah. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama denganDesa Sukaharja mengadakan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pandangan jalan keluar bagimasyarakat yang terus mengalami permasalah terkait hukum pidana, seperti meyakinkan bahwa saksi akanmendapatkan perlindungan hukum yang tidak perlu takut akan hal- hal yang buruk sehingga timbul trauma bagimereka. Dalam kegiatan ini, apa yang dirasakan masyarakat di bidang hukum pidana secara bersama-samadidiskusikan, kemudian mencoba memberikan jalan keluarnya oleh para dosen bidang hukum pidana. Dalammengatasi kecanduan gadget terhadap anak, kepala desa dapat membangun taman bermain bersama agar anak-anakdapat bermain di luar rumah dengan pengawasan orang tua serta pemerintah dapat memberikan dukungan tempatwisata gratis agar anak-anak dapat belajar dari lingkungan alam secara alami bersama dengan orang tua. Di sampingitu, para saksi seharusnya dilakukan seperti manusia yang tidak sepatutnya sampai dikejar-kejar hingga membuatrasa trauma ketika menjadi saksi serta tidak memberikan pertanyaan yang mengintimidasi saksi, baik dalam hal jualbeli tanah maupun kasus lainnya.
Aksi Pornoaksi Menjadi Bukti Forensik Dari Kejahatan Tindak Asusila Dimas Maulana Nugroho; Yunan Prasetyo Kurniawan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2858

Abstract

The problem that is currently a case concerns an action that violates norms in the form of an immoral act where this action is currently being talked about and is shocking the public, especially the cyber community because this case has become a big highlight, especially since this immoral act has already led to the law because there is already a law. -Pornography laws in the current modern era, immoral acts are not something new because there have been many incidents related to immoral acts. Several incidents have recently gone viral, such as what happened in Bandar Lampung City, there was a student from a well-known state university. in Lampung committed a pornographic act when carrying out a transaction at the cashier by showing his genitals in front of the cashier of one of the mini supermarkets. Based on the information that the author obtained, the action carried out by the perpetrator has been carried out frequently it has even been repeated more than once, so from the case that has been described, the author will use several methods. In writing this journal, it is a qualitative method to see the facts of the case of immoral acts from forensic evidence which has become strong evidence in the form of recorded videos that are happening and the nature of writing this journal is normative juridical in the form of laws related to this case. Art 181 of the Criminal Code which regulates obscenity and uses Law No. 44 of 2008 regarding pornography as strengthening strong evidence of immoral acts committed by the perpetrator and uses the Information and Electronic Transactions Law Number 1 of 2024 as the basis for video evidence in the investigation video recording that proves the perpetrator committed an immoral act.
Kolaborasi Puskesmas Cinangka Dan Universitas Pancasila Dalam Memberikan Penyuluhan Prolanis Guna Membangun Kesadaran Masyarakat Atas Kesehatan Di Desa Bulakan Dan Karang Suraga Rury Octaviani; Yunan Prasetyo Kurniawan; Muhamad Fahkri Athalla; Fitri Aishah
SULUH: Jurnal Abdimas Vol 5 No 2 (2024): SULUH: Jurnal Abdimas Februari
Publisher : FEB-UP Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/suluh.v5i2.4136

Abstract

Kegiatan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan program pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara proaktif di dalam masyarakat untuk menangani permasalahan penyakit kronis yang ada di Indonesia. Kegiatan Prolanis sendiri masih memiliki kendala, seperti yang terjadi di Desa Cinangka. di dalam pelaksanaannya permasalahan administratif dan keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab kendala yang ada, disamping itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan Pronalis yang dilaksanakan oleh Puskesmas Desa Cinangka dan kendala yang ada di dalam pelaksanaannya. Metode penelitian, penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 3 orang narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Prolanis di Desa Cinangka belum sepenuhnya maksimal, masih terdapat beberapa faktor penghambat untuk kegiatan Prolanis agar bisa berjalan lancar, salah satunya keterbatasan akses, pemasalahan administrasi dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap penyakit kronis kurangnya penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat belum merata sehingga banyak warga yang tidak teredukasi dengan baik akan pentingnya kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, peran pemerintah dalam meninjau kembali kegiatan Prolanis di lapangan agar tujuan dari program Prolanis sendiri bisa terwujud.
Application of Linguistic Expertise by Linguistics in Handling Cases of Hate Speech Crimes (Hate Speech) Andi Chenning Nisa Islami; Yunan Prasetyo Kurniawan
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i2.1574

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed global social interactions and human civilization. While it provides numerous benefits, it also gives rise to various issues, including criminal acts such as hate speech. Hate speech, often associated with defamation, is a form of language crime regulated under the Criminal Code and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). This study examines the role of linguistic expertise in addressing hate speech crimes, particularly how linguists can contribute to identifying and analyzing the linguistic elements involved in these cases. This research uses a normative juridical approach to examine secondary data, including relevant laws and forensic linguistics literature. The findings indicate that linguistic analysis plays a critical role in determining the guilt or innocence of individuals involved in hate speech crimes in the judicial process. Linguists provide essential assistance in understanding the context and implications of speech, helping law enforcement effectively address hate speech issues. The study concludes that continued application and development of linguistic expertise are vital in improving the handling of hate speech cases and ensuring fair and accurate legal proceedings.
The Role of the UPTD DP3AP2KB Depok City in Implementing Policies for Handling Cases of Sexual Violence and Abuse Against Children Kurniawan, Yunan Prasetyo; Kesuma, Diani; Tarsono, Edy; Sekar Wangi, Tiara Ayu
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4010

Abstract

Children are often vulnerable targets for adult aggression, resulting in various forms of violence including physical abuse, neglect, pornography, psychological abuse, and sexual violence. In Depok City, where such cases occur, the local government provides protection and assistance to child victims through the UPTD PPA DP3AP2KB. This research analyzes the factors hindering policy implementation, effective methods in addressing violence and sexual harassment against children, and the resulting impact on child protection under the UPTD PPA DP3AP2KB’s policies. Employing empirical research methods, data were collected through field interviews with resource persons from the UPTD DP3AP2KB of Depok City. Findings reveal that both internal and external factors hinder policy implementation. Additionally, six key service functions represent effective methods for assisting victims. The policy’s impact on child protection includes providing psychological support, addressing victims’ school-related challenges, and fulfilling families’ needs for legal proof. The research concludes that the UPTD PPA DP3AP2KB of Depok City implements its policies on handling violence and sexual abuse against children in accordance with existing regulations.
The Role of Junior High Schools in Addressing Bullying: A Protective Framework for Victims Kurniawan, Yunan Prasetyo; Jasmine, Zalika Averil
Ius Poenale Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v5i2.3981

Abstract

Bullying is a form of aggressive behavior often driven by anger or emotional distress, causing harm to others, particularly children. Legal protection for children in Indonesia is provided under Law No. 35 of 2014, amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and reinforced by Permendikbudristek No. 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. These frameworks highlight the critical role of schools, especially educators, in safeguarding students. This research analyzes the role of junior high schools in addressing bullying and enforcing legal protections for child victims, using empirical legal research and a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis at SMPN 17 South Tangerang City. The findings show that schools contribute significantly to bullying prevention through character education, anti-bullying initiatives, and collaboration with parents and external agencies. However, the implementation of legal protection for victims remains limited and needs to be strengthened.