Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Papua Law Journal Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Papua Journal of Law, Poliitic and Humanities The Easta Journal Law and Human Rights West Science Law and Human Rights GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Tumian Lian Daya Purba
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL EKOLOGI BIROKRASI

 1 
Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura Tumian Lian Daya Purba; Dian Rahadian
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Volume 6 Nomor 3, Desember 2018
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.079 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v6i3.780

Abstract

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.
Co-Authors Bambang Sasmita Adi Putra Dahliana Kataren Dian Rahadian Edbert Reba, Jeremy Hamzah Mardiansyah Irsyad Sudirman Muhammad Aiman Nining Suningrat Priyana, Yana Ramli, Kaharuddin Silvester Magnus Loogman Palit Sitti Munawwarah Tri yanuaria William Hendrik Reba Yanto Irianto