Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Jambe Law Journal COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian UMKM Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)
Dian Rahadian
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia
Religion Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura Tumian Lian Daya Purba; Dian Rahadian
JURNAL EKOLOGI BIROKRASI Volume 6 Nomor 3, Desember 2018
Publisher : Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.079 KB) | DOI: 10.31957/jeb.v6i3.780

Abstract

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK Dian Rahadian
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.053 KB) | DOI: 10.14710/lr.v9i2.12451

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupaperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik identikdengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I BukuKedua KUHP. Sanksi pidana yang diformulasikan adalah pidana pokok berupaancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidanatambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusanhakim. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyaorang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidanapolitik di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP, tindak pidanapolitik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua.Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalamdelik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapatdipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasiwalaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturanumum.Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik
Narrating Recruitment Model for Legislator Candidates: Is It Fair? Mutawalli Mukhlis, Muhammad; Maskun, Maskun; Budiyanto, Budiyanto; Jumas, Jumas; Rahadian, Dian; Olemanu Lohalo, Georges
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i1.345

Abstract

This research analyzes the problems of democratic and aspirational recruitment models and mechanisms for legislative candidates by political parties, aiming at formulating cadre-based recruitment arrangements that best represent democratic ideals. Using normative legal, conceptual, statutory and comparative approaches, this article argues that there are two principal recruitment problems. First, legal arrangement pertaining to methods, procedures, and requirements for the recruitment is generally absent from the statutory regulations.  Second, the internal process of decision-making within the political party is generally undemocratic, owing partly to the pragmatism and power-oriented calculation of the elites within the party. Recommendation for ideal recruitment arrangements is thus proposed to ameliorate these problems. Among others, the recruitment by political parties must consider aspects of representativeness, ideological consistency, internal political party flow, development of career path-based cadre systems, and quota fulfillment. Additionally, political party cadre needs training to boost their skills in carrying out main duties and functions as a member of the Board People's Representatives
PENYULUHAN TAAT PAJAK DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DISTRIK BIAK UTARA Kaplele, Farida; Katjong, Kadir; Budiyanto, Budiyanto; Tanggahma, Biloka; Rahadian, Dian
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i1.35

Abstract

Tujuan kegiatan Penyuluhan Taat Pajak ini adalah memberikan edukasi bagi masyarakat maupun Pelaku usaha UMKM di Distrik Biak Utara untuk menmberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk dapat mentaati pajak dan bagaimana sanksi yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian bagi masyarakat untuk dapat membuat kesadaran dalam taat pajak bagi masyarakat terkhusus para pelaku usaha di distrik biak utara, kabupaten biak, Provinsi Papua. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan, dan penyuluhan
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN SEBAGAI PELAKU UMKM DI BIAK TIMUR Budiyanto, Budiyanto; Kaplele, Farida; Mambaya, Marthinus; Usman, Tantu; Rahadian, Dian
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i1.51

Abstract

Tujuan dilakukan penyuluhan ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahamanan kepada peserta kegiatan tentang hak dan kewajiban serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada penjual makanan dan minuman pelaku UMKM di Kampung Soryar. Diharapkan para peserta dapat memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban konsumen dan juga sebagai penjual. Selanjutnya para peserta dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agar tidak merugikan konsumen dan terhindar dari tuntutan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA TERHADAP BAHAYA LATEN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Rahadian, Dian; Sawen, Kristina; Rohrohmana, Basir; Kaplele, Farida; Awi, Sara Ida Magdalena
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v5i1.6685

Abstract

The low level of legal awareness among students regarding the latent dangers of corruption remains a hot topic. The objective of this Community Service program is to enhance the legal knowledge and awareness of students at Jayapura State High School 4 regarding the definition of corruption, its types or forms, causes and impacts, as well as the legal provisions governing corruption-related criminal offenses and their penalties. Additionally, this activity aims to instill anti-corruption education as part of secondary school education. The methods used include interactive legal counseling, case simulations, group discussions, role-playing, and evaluations of 73 students. After the implementation of the community service program, there was a significant increase in understanding and attitudes toward anti-corruption, with students scoring very high increasing from 5.5% to 67.1%. This success was due to the active role of teachers, principals, and the faculty-student team in creating a collaborative learning environment and setting an example in applying anti-corruption values during the community service program. This program is not only about disseminating knowledge but also about building students' character so that they are willing and able to combat and report all forms of corruption, as well as internalize the nine core anti-corruption values such as honesty, responsibility, discipline, independence, hard work, simplicity, courage, compassion, and justice. The proposed solutions focus on improving communication and developing new approaches to student engagement, ensuring the sustainability of this program. ABSTRAK Rendahnya kesadaran hukum siswa tentang bahaya laten korupsi masih menjadi isu yang hangat. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 4 Jayapura tentang pengertian korupsi, jenis atau bentuk, penyebab dan dampak korupsi, serta ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan sekolah menengah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, bermain peran (roleplay), serta evaluasi terhadap 73 siswa. Setelah pelaksanaan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan sikap antikorupsi, dengan siswa yang berada pada nilai sangat tinggi meningkat dari 5,5% menjadi 67,1%. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif guru, kepala sekolah, serta tim dosen-mahasiswa dalam menciptakan iklim belajar bersama dan memberikan contoh dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi pada pelaksanaan pengabdian. Program ini tidak hanya untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter siswa agar mau dan mampu melawan dan melaporkan segala bentuk korupsi, serta menghayati sembilan nilai inti antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan keadilan. Solusi yang diusulkan berfokus pada peningkatan komunikasi, pengembangan pendekatan baru dalam keterlibatan siswa sekolah, yang memungkinkan keberlanjutan program ini.
Challenges in Enforcing Laws Against Cybercrime in the National Criminal Justice System Yandi Wahyudi; Rahadian, Dian; Awaludin, Arif
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 3 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i3.5413

Abstract

The exponential rise of cybercrime has presented profound challenges to national criminal justice systems worldwide. This article aims to analyze the key obstacles faced by national authorities in enforcing cybercrime laws, particularly in the context of outdated legal frameworks, technological limitations, and operational inefficiencies. Using a qualitative approach through library research and literature review methods, this study synthesizes findings from scholarly sources, international reports, and comparative legal analyses to provide a comprehensive understanding of the enforcement gaps and institutional weaknesses in responding to cyber threats. The results reveal that many national legal systems lack harmonized legislation aligned with international frameworks, making cross-border prosecution complex and inconsistent. Technological barriers such as the widespread use of encryption, limited digital forensic capacities, and the increasing sophistication of cybercriminal methods further complicate enforcement efforts. In addition, operational challenges—including insufficient training, poor interagency coordination, and lack of resources—significantly impede law enforcement effectiveness. This article argues for the urgent modernization of legal structures, the investment in forensic and technological infrastructure, and the enhancement of international cooperation mechanisms. It concludes by proposing strategic, systemic reforms to bridge enforcement gaps and offers recommendations for future research on best practices, technology integration, and legal harmonization in cybercrime law enforcement. This study contributes to the scholarly discourse by highlighting the critical intersection between law, technology, and governance in the digital era.
Co-Authors Arif Awaludin, Arif Basir Rohrohmana, Basir Budiyanto Budiyanto Budiyanto Budiyanto Farida - Kaplele Farida Kaplele, Farida Jumas, Jumas Kadir Katjong Kristina Sawen Marthinus Mambaya Maskun Mutawalli Mukhlis, Muhammad Olemanu Lohalo, Georges Sara Ida Magdalena Awi Tanggahma, Biloka Tumian Lian Daya Purba Usman, Tantu Yandi Wahyudi