Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jnana Karya Kertha Widya : Jurnal Hukum

Putu Sugi Ardana

Unknown Affiliation

Author-ID : 5330730

Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG Ketut Gede Mahendra; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, adalah berkenaan dengan pengadaan barang dan/atau jasa, yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk melaksanakan pembangunan. Hal menarik untuk diteliti dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini meneliti proses pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pihak penyedia barang/ jasa diberi kesempatan selama 50 hari untuk memenuhi kewajiban. Jika dalam waktu tersebut pihak penyedia barang/ jasa tidak dapat melaksanakan kewajiban pejabat pembuat komitmen melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: jaminan pelaksanaan dicairkan; sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Luh Putu Lilis Yunita Dewi; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama- sama tidak rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Penelitian ini meneliti penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan melalui persidangan sesuai dengan tata cara persidangan dengan menempatkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus. Penetapan hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban adalah dapat dicabutnya hak asuhnya. Pencabutan hak asuh anak ini dan penggantinya ditetapkan melalui sidang pengadilan.

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN BULELENG Made Sutrawan; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng adalah salah satu bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh KPUD Buleleng, dalam pelaksanaanya tersebut tentunya perlu dilakukan pengawasan untuk untuk menciptakan proses pilkada berkualitas, demokratis, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta berkepastian hukum. Lembaga pengawas yaitu Panwaslih Kabupaten Buleleng melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng , dan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode jenis penilitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dukumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskritif analisis.

GUGURNYA HAK MEWARIS KARENA NILAR SASANANING AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG Dewa Putu Donny Pradiptha; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewaris adalah karena nilar sasananing agama. Sebagai aturan hukum, apa yang dimaksud dengan nilar sasananing agama harus jelas bagi warga desa pendukung awig- awig tersebut. Gugurnya hak mewaris ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris, tidak hanya yang bersifat pribadi, tetapi juga yang ada hubungannya dengan kepentingan umum/masyarakat. Penelitian ini meneliti pengaturan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengaturan gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diatur Awig-Awig Desa Pakraman Banjar. Nilar sasananing agama/ nilar kawitan diartikan sebagai berpindah agama dari Agama Hindu ke agama lain, yang mengakibatkan seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris. Aturan Hukum Adat tentang gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan. Dalam prakteknya, meskipun haknya sebagai ahli waris gugur, ahli waris yang gugurnya hak mewaris karena nilar sasananing agama dapat diberikan bekal kawin berupa jiwa dana.

PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA GELAHANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BULELENG, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG Gusti Made Putriani; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Hal yang sangat penting hubungannya dengan perkawinan dan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan berbeda-beda. Salah satu bentuk perkawinan yang muncul pada masayarakat adat di bali adalah perkawinan pada gelahang. Pelaksanaan perkawinan pada gelahang, cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat berarti bentuk perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini meneliti proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng diawali dengan rembug keluarga, memadik, pabiokaonan. Anak yang lahir dari perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berkedudukan sebagai purusa di pihak keluarga ibu, mau pun di keluarga bapak.

PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI DESA KALIBUKBUK KABUPATEN BULELENG Komang Witana; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Di Desa Kalibukbuk, yang berada di kawasan Wisata Lovina, interaksi antara wisatawan asing dengan penduduk setempat dapat berujung pada terjadinya perkawinan. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana syarat-syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng. Masalah dalam penelitian ini didekati secara yuridis sosiologis, dengan metode utama pengumpulan data primer berupa wawancara terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng umumnya dilaksanakan menurut Agama Hindu. Kata-kata kunci: perkawinan campuran, syarat sah perkawinan, hukum agama dan kepecayaannya itu.

PELAKSANAAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM HAL TERGUGAT TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Luh Arista Ratnalia; Putu Sugi Ardana; Ketut Wetan Sastrawan
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan dapat terjadi kemungkinan, tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran ini mungkin karena disengaja atau karena suatu hal di luar keinginannya tergugat tidak dapat hadir di persidangan, sampai 3 kali atau lebih. Dalam hal demikian putusan pengadilan dapat diambil dengan verstek.Penelitian ini meneliti proses putusan gugatan perceraian dengan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja, apakah kepentingan tergugat dilindungi dalam hal persidangan gugatan perceraian yang diputus dengan verstek di Pengadilan Negeri Singarajadan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perkara perceraian dilaksanakan secara verstek apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sekurang-kurangnya dua kali dan tetapi tidak hadir dipersidangan. Meskpipun tergugat tidak hadir, hakim akan memeriksa perkara tersebut sesuai ketentuan hukum acara. Terhadap putusan yang diambil secara verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet).

PENYELESAIAN MASALAH MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG I Gede Sumarjaya; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak dan perkembangan fisik anak, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Oleh karena itu, setiap hak anak harus di jungjung tinggi demi pencapaian suatu tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa. Sehingga anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi.Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dapat diselesaikan melalui Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Reso Buleleng, dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan tindak pidana dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Diversi.Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan, maka disampaikan terhadap penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum optimal menerapkan pelaksanaan Diversi dan juga aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.

TINJAUAN TERHADAP SAHNYA DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG Kadek Andre Hendrawan; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Desa Pedawa sebuah desa Bali Kuno atau Bali Aga yang masih memiliki beberapa masalah berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti tentang sahnya perkawinan di bawah umur dan akibat hukumnya di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang dilakukan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berwenang dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang tidak sah mengakibatkan tidak sah pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut antara lain berkaitan hubungan antara suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut .

Co-Authors Dewa Kadek Arta Premana Dewa Ketut Satria Wibowo Dewa Putu Donny Pradiptha Gusti Ayu Putu Febrina Gusti Made Putriani I Gede Arya Wira Sena I Gede Sumarjaya I Gede Surata I Gede Widana I Gusti Ayu Komang Sri Susanti I Ketut Kawi Arta I Made Ngurah Wedana I Nyoman Gede Remaja I Nyoman Lemes I Nyoman Surata Kadek Andre Hendrawan Ketut Gede Mahendra Ketut Wetan Sastrawan Komang Wisnu Adnyana Komang Witana Luh Arista Ratnalia Luh Putu Lilis Yunita Dewi Made Sutrawan Nyoman Mariadi Nyoman Surata Saptala Mandala Sri Mukti Sari

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search