Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.562

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jnana Karya Kertha Widya : Jurnal Hukum

I Nyoman Surata

Unknown Affiliation

Author-ID : 5330754

Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-IX/2013 DALAM PENCATATAN KELAHIRAN MELAMPAUI SATU TAHUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Ni Luh Putu Budhi Suwardani; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya,kelahiran yang lewat 60 (enam puluh ) hari atau lebih harus melalui proses penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Setempat. Dalam Putusan MK.RI Nomor 18/PUU-XI/2013 dinyatakan tidak perlu ada putusan pengadilan,namun dalam penerapannya masih banyak menemukan kendala yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 dalam pencatatan kelahiran melampaui satu tahun dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, terlebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-IX/2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng antara lain: Dalam Pasal 27 (ayat1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga penduduk pendatang pemegang Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), dukungan teknologi maupun sumber daya manusia untuk melakukan Pencatatan Sipil secara online sehingga dapat memasukan data ke dalam database kependudukan dari tempat yang bersangkutan berada perlu ditingkatkan sehingga pelayan terhadap masyarakat dapat lebih mudah, efektif dan efisien.

PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI DESA KALIBUKBUK KABUPATEN BULELENG Komang Witana; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di mana perkawinan tersebut dilaksanakan. Faktor pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat, mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Di Desa Kalibukbuk, yang berada di kawasan Wisata Lovina, interaksi antara wisatawan asing dengan penduduk setempat dapat berujung pada terjadinya perkawinan. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana syarat-syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng. Masalah dalam penelitian ini didekati secara yuridis sosiologis, dengan metode utama pengumpulan data primer berupa wawancara terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng umumnya dilaksanakan menurut Agama Hindu. Kata-kata kunci: perkawinan campuran, syarat sah perkawinan, hukum agama dan kepecayaannya itu.

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG Ni Nyoman Puspa Adnyani; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng adalah merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir seluruh bidang. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI NOVASI PADA PT BPR PADMA CABANG SINGARAJA Gede Bangbang Mertha Yasa; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Novasi dapat menjadi salah satu upaya menanggulangi kredit macet karena dengan novasi para pihak atas dasar persetujuan dapat membuat perjanjian kredit baru, yaitu dengan cara pihak bank memberikan lagi pinjaman utang baru kepada kreditur yang nantinya akan menjadi perjanjian kredit baru sebagai kelanjutan dari perjanjian lama. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet dan akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya novasi oleh PT BPR Padma Cabang Singaraja sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kredit macet adalah: faktor untuk menyelamatkan kredit yang disalurkan dan memberikan kesempatan kepada debitur yang beritikad baik yang memiliki karakter maupun kapasitas yang baik. Faktor lain adalah faktor keberlangsungan kredit. Pada saat kredit sedang berjalan, debitur meninggal dunia, jika ahli waris ingin melanjutkan kredit tersebut, PT BPR Padma Cabang Singaraja, dapat mengalihkan kredit kepadanya. Akibat hukum kredit macet yang dialihkan melalui novasi pada PT BPR Padma Cabang Singaraja adalah: pada novasi obyektif, hutang lama debitur menjadi hapus, dan pada saat yang sama timbul hutang baru, yang syarat-syarat pelunasan dan beberapa hal terkait, dapat berbeda dengan hutang lama. Pada novasi subektif pasif, hutang lama tetap ada, hanya terjadi pergantian debitur.

PERANAN BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2013 I Made Damriasa; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam usaha penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) yang mengemban tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah (perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini meneliti peranan dan tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, serta upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. dan dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng adalah mengusulkan penambahan personil, kepada Kepala Daerah sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaam anggaran dan formasi kepegawaian dan mengoptimalkan kinerja personil yang ada.

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG Kadek Ayu Mahendrayani; I Nyoman Surata; Ni Nyoman Mariadi
Kertha Widya Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Kebutuhan parkir yang semakin penting, ketersediaan belum optimal, potensinya sebagai obyek retribusi yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, dan masih adanya beberapa permasalahan, merupakan hal yang mendorong pentingnya dilakukan kajian mengenai parkir. Penelitian ini mengkaji masalah-masalah tentang kekuatan hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagai dasar hukum pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng, tata cara pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Buleleng, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena meneliti pelaksanaan norma dalam hal ini norma hukum berkaitan dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Perda Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, didasarkan perjanjian kerja dengan petugas parkir, untuk melakukan pemungutarn retribusi parkir dengan jasa pungut parkir sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir. Hak dan kewajiban para pihak terkait pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng sudah terpenuhi dengan baik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SANKSI ADAT DI DESA PAKRAMAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG I Made Dwi Kurniawan; I Nyoman Lemes; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Masalah efektivitas sanksi adat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana efektivitasnya secara nyata serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadapnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terhadap krama desa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan dengan baik dan umumnya dipatuhi oleh krama desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: sanksi adat yang dijatuhkan tersebut adalah sanksi yang secara tegas telah diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan; proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain danda penikel, dilakukan setelah melalui paruman, sehingga merupakan hasil keputusan seluruh krama desa; sanksi yang dijatuhkan telah dibatasi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tidak menyebabkan krama yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (pangupa jiwa).

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Ni Ketut Swantini; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal diundangkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, dalam kenyataannya fungsi terminal maupun retribusi yang dipungut belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah faktor adanya aturan hukum yang dijadikan dasar pemungutan, faktor petugas, faktor sarana prasarana yang tersedia di terminal, faktor kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya, dan menurunnya penggunaan angkutan umum secara drastis oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah: meningkatkan pelaksanaan tugas pemungut maupun pengawas, memelihara terminal dan sarana prasarana yang ada, meningkatkan kesadaran sopir, dengan melakukan sosialisasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.

Co-Authors Dewa Putu Donny Pradiptha Gede Agus Udayana Gede Bangbang Mertha Yasa Gede Gunawan Gede Supriatna I Gede Mas Saka Putra Pradita I Gede Santika I Gede Surata I Ketut Wetan Sastrawan I Made Damriasa I Made Dwi Kurniawan I Made Ngurah Wedana I Nyoman Gede Remaja I Nyoman Lemes I Wayan Rideng Kadek Ayu Mahendrayani Kadek Purnawan Kadek Putra Aryawan Ketut Sandia Ketut Suryawati Ketut Wetan Sastrawan Komang Sastrini Komang Witana Luh Saniastini Made Suky Agustriana Ni Ketut Swantini Ni Luh Eka Nariani Ni Luh Putu Budhi Suwardani Ni Nyoman Mariadi Ni Nyoman Puspa Adnyani Nyoman Lemes Putu Mawarni Eka Casmitha Putu Sugi Ardana Sugiono, Sugiono

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search