Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam Anton Afrizal Candra
UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M), Khilafah bukanlah sebuah sistem tertentu,tetapi khilafah adalah sistem pemerintahan, politik dan manajemen yang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan khulafa’ al-rasyidin baik secara sempurna maupun tidak. Menurutnya bahwa yang paling terpenting dari konsep negara khilafah atau Imamah yaitu bahwa negara mampu menerapkan Syari’at untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan Islam yaitu bahwa kekuasaan adalah milik Allah Swt.

Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah Anton Afrizal Candra
Jurnal HAM Vol 13, No 2 (2022): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

The hadhanah often lead to problems regarding law enforcement and the protection of children. The hadhanah case after being decided by the judge turned out to have no executive power when hadhin or hadhinah who had the obligationand responsibility to fulfill hadhanah financing could not implement it. This study aims to determine the efforts that can be made to protect children, especially against hadhanah problems from the perspective of Law Number 35 of 2014. The nature of this research is descriptive and the type of research is normative juridical, with a statutory approach and conceptual approach. Data collection was done by conducting literacy studies, and analyzing qualitatively. The results of the study found a form of legal protection for children as the executorial power against hadhanah case decision based on Law Number 35 of 2014.

THE STUDY OF IMPLEMENTATION OF ZAKAT AT JOINT OPERATION ENTITY (BADAN OPERASI BERSAMA) PT. BUMI SIAK PUSAKO- PERTAMINA HULU SIAK REGENCY OF RIAU PROVINCE anton afrizal candra
Penamas Vol 30 No 2 (2017): Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v30i2.124

Artikel ini menguji pelaksanaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian osio perundang-undangan dan termasuk kategori penelitian non-doctrinal research, yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku pada kehidupan masyarakat. Artinya, bahwa penelitian yuridis sosiologis menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan permasalahan sosial. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, penelitian menemukan, bahwa pelaksanaan zakat di UPZ yang diteliti belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Siak yang dimiliki.Kata Kunci: Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

THE STUDY OF IMPLEMENTATION OF ZAKAT AT JOINT OPERATION ENTITY (BADAN OPERASI BERSAMA) PT. BUMI SIAK PUSAKO- PERTAMINA HULU SIAK REGENCY OF RIAU PROVINCE anton afrizal candra
Penamas Vol 30 No 2 (2017): Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v30i2.124

Artikel ini menguji pelaksanaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian osio perundang-undangan dan termasuk kategori penelitian non-doctrinal research, yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku pada kehidupan masyarakat. Artinya, bahwa penelitian yuridis sosiologis menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan permasalahan sosial. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, penelitian menemukan, bahwa pelaksanaan zakat di UPZ yang diteliti belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Siak yang dimiliki.Kata Kunci: Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN NEGARA ISLAM (Kajian Terhadap Pemikiran Ikhwan al-Muslimin) Candra, Anton Afrizal
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 2 No. 2 (2016): (Oktober 2016)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Thought the Ikhwan al-Muslimin movement in priciple assume that islam is comprehensive system (syamil/universal, kamil/perfect,mutakamil/integral) that touches all facets and aspect of life. Ikhwan al-Muslimin rejected the idea of separation between religion and the state or political. All they mention as a thinker whose conception as if it has become an axiom or a large affair that religion should be completely understand, concession was summed up in the phrase that Islam is a faith and religion and state system. So the establishment of the rule of Islam is one of the tenets of Islam and faith or liability is a necessity that can't be bargained.

Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkoba di Lingkup Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pelalawan Askarial, Askarial; Candra, Anton Afrizal; Ridwan, M.; Hendria, Shakira Eka
Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 5 No. 2 Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/ak.v5i2.4945

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pelalawan tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang dampak negatif narkoba serta upaya pencegahan yang dapat mereka lakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang menarik melalui pemutaran video edukasi dan sesi tanya jawab, diikuti dengan simulasi dan studi kasus untuk mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada siswa mengenai bahaya narkoba, dengan persentase kenaikan pengetahuan mencapai 45%. Selain itu, siswa juga menunjukkan antusiasme untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya, dan banyak yang mulai berperan aktif dalam kampanye pencegahan narkoba di sekolah mereka. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa dan masyarakat sekolah mengenai pentingnya menjaga diri dari pengaruh narkoba dan mendukung upaya pencegahan yang lebih luas.

EDUKASI HUKUM TENTANG LARANGAN KAWIN BEDA AGAMA Afrizal Candra, Anton; Askarial, Askarial; Parman, S.
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 10 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i10.3804-3809

Komponen edukasi hukum yang termasuk dalam istilah “menjunjung tinggi” mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup melaksanakan, mengikuti, menghormati, mewujudkan acuan berperilaku, dan menaati dengan segala uji tuntas. Membandingkan erat hukum dengan kesadaran hukum, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah factor pendorong masyarakat untuk semakin mengenal hukum yang merupakan salah satu komponen edukasi hukum. Edukasi hukum yang diperuntukkan bagi para santri ini selenggarakan di Pondok Pesantren Jabal Nur, Kandis, Kabupaten Siak. Tujuannya agar para santri dapat memahami dengan benar akibat perkawinan beda agama yang akan mengaburkan keturunan dan kepercayaannya.

Pengaruh Cultural Determinism dan Kebijakan Hukum Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu Askarial, Askarial; Candra, Anton Afrizal; Marialdo, Ferdy; Fahlewi, Khotma Umniah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.749-761

Penelitian ini menganalisis pengaruh Cultural Determinism dan Kebijakan Hukum terhadap pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian menggunakan mix-method, dengan sampel 50 responden melalui wawancara dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini menemukan bahwa Cultural Determinism memiliki pengaruh signifikan terhadap pernikahan dini (t hitung = 6.319, p 0.05). Selain itu, Kebijakan Hukum juga berpengaruh signifikan (t hitung = 2.318, p 0.05). Secara simultan, kedua faktor tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pernikahan dini (F hitung = 490.443, p 0.05). Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program, seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi angka pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan hukum dan faktor budaya sangat penting dalam mengurangi pernikahan dini. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendidikan, intervensi, dan dukungan komunitas diperlukan untuk menanggulangi fenomena ini. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih kolaboratif dalam mengatasi masalah pernikahan dini di daerah ini

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search