Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas Agustinus Astono; Rizki Amalia Fitriani; Syarifah Arabiyah; Weni Sentia Marsalena; Dami Dami
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.8221

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini akhirnya berkonsekuensi pada suatu paham yang umumnya disebut sebagai positivisme. Berdasarkan paham positivisme hukum tersebut, maka diperlukan adanya peraturan tertulis sebagai landasan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,  selaras dengan hal tersebut pada ketentuan UU No. 15 tahun 2019 memberikan tanggung jawab akademisi untuk berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia secara aktif, termasuk pada aparatur desa. Penyuluhan ini berfokus pada aparatur desa sebagai garda terdepan pelaksana pelayanan masyarakat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa/aparatur desa memiliki pemahaman terkait pemuatan peraturan desa melalui aspek filosofis-historis, yuridis-normatif, maupun sosiologis-empiris. Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode “sharing discussion”. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kantor Desa Kalimas, pada pukul 13.00 – 16.00 WIB dan diikuti sebanyak 16 orang peserta. Pelaksanaan  sosialisasi ini  mendapat respon positif dari aparatur desa, maupun warga desa sehingga di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan sebagainya.Trust Law No. 15 of 2019 bestows upon academics the responsibility to actively participate in enhancing human resources, including those in village apparatus. This counseling focuses on the village apparatus, which serves as the vanguard of community service implementation. This counseling aims to impart an understanding of village regulations through philosophical-historical, juridical-normative, and sociological-empirical aspects to the village government and village apparatus. This community service utilized the "sharing discussion" method and was conducted at the Kalimas Village Office, with 16 participants in attendance. The positive response from the village apparatus and residents following the implementation of this socialization indicates the possibility of continuing training activities aimed at developing Village Regulations, Village Head Regulations, and other related aspects in the future.
Penyuluhan Hukum Bijak dalam Menggunakan Media Sosial di Kalangan Siswa/I SMK Bina Utama Tayan Hulu: Wise Legal Counseling in Using Social Media Among Students of SMK Bina Utama Tayan Hulu Weni Sentia Marsalena; Siswadi; Didi Haryono; Henny Damaryanti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4597

Abstract

Perkemangan informasi semakin hari semakin membawa perubahan pada masyarakat dan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Keberadaan media sosial membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat seusai budaya, etika dan norma yang ada. Kekhawatiran juga timbul pada generasi muda yakni kekhawatiran akibat perkembangan era digital yang memudahkan segala akses informasi, semakin banyak informasi yang beredar yang memungkinkan inromasi itu belum tentu benar ada atau valid. Hal tersebut menjadi tujuan utama tim pengabdi melakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial serta mampu memahami dampak hukum dalam penyalahugunaan media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian pengabdian pada masyarkat ini menggunakan metode penelitian sosiologi empiris dengan melakukan wawancara dan diskudi terhadap respoden dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2023 dengan jumlah peserta siswa sebanyak 40 orang. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, mayosritas siswa-siswi SMK Bina Utama Tayan Hulu belum memahami penggunaan mendia sosial secara bijak dan cerdas serta belum memahami dampak hukum dari penyalanggunaan media sosial. Abstract: The development of information increasingly brings changes to society and affects the life of the community itself. The existence of social media brings changes to people's behavior patterns in accordance with existing cultures, ethics and norms. Concerns also arise in the younger generation, namely concerns due to the development of the digital era that facilitates all access to information, the more information circulating that allows the information is not necessarily true or valid. This is the main goal of the service team to conduct legal counseling to the younger generation to be wiser and smarter in using social media and be able to understand the legal impact of misuse of social media as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning ITE. This community service research uses empirical sociological research methods by conducting interviews and discussions with respondents and related parties. This activity will be carried out on November 20, 2023 with 40 student participants. Based on the results of the activities carried out, the mayosritas of SMK Bina Utama Tayan Hulu students have not understood the use of social media wisely and intelligently and have not understood the legal impact of social media misuse.
Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022 Setyo Utomo; Sri Ayu Septinawati; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Weni Sentia Marsalena
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6458

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
Implementasi Kebijakan Penghapusuan Pekerja Anak Dalam Mencegah Praktek Kerja Paksa Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pontianak Weni Sentia Marsalena; Ivan Wagner; Muhammad Fahmi Hazdan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.3248

Abstract

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang masih memerlukan perhatian karena berpotensi menimbulkan eksploitasi dan praktik kerja paksa yang berdampak pada terganggunya hak, pendidikan, serta tumbuh kembang anak. Sebagai daerah yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Pontianak berkewajiban mengimplementasikan kebijakan penghapusan pekerja anak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Berdasarkan data tahun 2023–2025, jumlah pekerja anak di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi hukum, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor sehingga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pekerja anak. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, kolaborasi antarinstansi, dan optimalisasi kampanye digital guna mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak yang bebas dari pekerja anak dan praktik kerja paksa.
Sosialisasi Edukasi Pencegahan Bullying dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Perilaku Perundungan di MA Rasyidin Khulafaur” Weni Sentia Marsalena; Syarifah Arabiah; Ivan Wagner
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1: Juni (2026)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v6i1.639

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya meningkatkan pemahaman siswa mengenai perilaku bullying, bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahannya di lingkungan sekolah. Bullying merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengganggu orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa agar mampu mengenali, mencegah, dan menyikapi perilaku bullying dengan tepat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi edukasi pencegahan bullying serta mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang perilaku perundungan di MA Rasyidin Khulafaur. Penelitian ini menggunakan pendekatan [kualitatif/kuantitatif] dengan subjek penelitian siswa MA Rasyidin Khulafaur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui [observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi]. Kegiatan sosialisasi diberikan melalui penyampaian materi mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, faktor penyebab, dampak terhadap korban maupun pelaku, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani bullying di lingkungan sekolah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi edukasi pencegahan bullying dapat [meningkatkan pemahaman siswa/menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa] mengenai perilaku perundungan. Siswa menjadi lebih mampu mengenali berbagai bentuk bullying dan memahami dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, siswa menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menghargai teman, menjaga komunikasi yang baik, serta berani melaporkan tindakan bullying kepada guru atau pihak sekolah. Dengan demikian, sosialisasi edukasi pencegahan bullying dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku perundungan.