Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Weni Sentia Marsalena
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas Agustinus Astono; Rizki Amalia Fitriani; Syarifah Arabiyah; Weni Sentia Marsalena; Dami Dami
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v5i4.8221

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini akhirnya berkonsekuensi pada suatu paham yang umumnya disebut sebagai positivisme. Berdasarkan paham positivisme hukum tersebut, maka diperlukan adanya peraturan tertulis sebagai landasan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari,  selaras dengan hal tersebut pada ketentuan UU No. 15 tahun 2019 memberikan tanggung jawab akademisi untuk berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia secara aktif, termasuk pada aparatur desa. Penyuluhan ini berfokus pada aparatur desa sebagai garda terdepan pelaksana pelayanan masyarakat, hal ini bertujuan agar pemerintah desa/aparatur desa memiliki pemahaman terkait pemuatan peraturan desa melalui aspek filosofis-historis, yuridis-normatif, maupun sosiologis-empiris. Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode “sharing discussion”. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kantor Desa Kalimas, pada pukul 13.00 – 16.00 WIB dan diikuti sebanyak 16 orang peserta. Pelaksanaan  sosialisasi ini  mendapat respon positif dari aparatur desa, maupun warga desa sehingga di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan sebagainya.Trust Law No. 15 of 2019 bestows upon academics the responsibility to actively participate in enhancing human resources, including those in village apparatus. This counseling focuses on the village apparatus, which serves as the vanguard of community service implementation. This counseling aims to impart an understanding of village regulations through philosophical-historical, juridical-normative, and sociological-empirical aspects to the village government and village apparatus. This community service utilized the "sharing discussion" method and was conducted at the Kalimas Village Office, with 16 participants in attendance. The positive response from the village apparatus and residents following the implementation of this socialization indicates the possibility of continuing training activities aimed at developing Village Regulations, Village Head Regulations, and other related aspects in the future.
Penyuluhan Hukum Bijak dalam Menggunakan Media Sosial di Kalangan Siswa/I SMK Bina Utama Tayan Hulu: Wise Legal Counseling in Using Social Media Among Students of SMK Bina Utama Tayan Hulu Weni Sentia Marsalena; Siswadi; Didi Haryono; Henny Damaryanti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4597

Abstract

Perkemangan informasi semakin hari semakin membawa perubahan pada masyarakat dan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Keberadaan media sosial membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat seusai budaya, etika dan norma yang ada. Kekhawatiran juga timbul pada generasi muda yakni kekhawatiran akibat perkembangan era digital yang memudahkan segala akses informasi, semakin banyak informasi yang beredar yang memungkinkan inromasi itu belum tentu benar ada atau valid. Hal tersebut menjadi tujuan utama tim pengabdi melakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial serta mampu memahami dampak hukum dalam penyalahugunaan media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian pengabdian pada masyarkat ini menggunakan metode penelitian sosiologi empiris dengan melakukan wawancara dan diskudi terhadap respoden dan pihak-pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 November 2023 dengan jumlah peserta siswa sebanyak 40 orang. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, mayosritas siswa-siswi SMK Bina Utama Tayan Hulu belum memahami penggunaan mendia sosial secara bijak dan cerdas serta belum memahami dampak hukum dari penyalanggunaan media sosial. Abstract: The development of information increasingly brings changes to society and affects the life of the community itself. The existence of social media brings changes to people's behavior patterns in accordance with existing cultures, ethics and norms. Concerns also arise in the younger generation, namely concerns due to the development of the digital era that facilitates all access to information, the more information circulating that allows the information is not necessarily true or valid. This is the main goal of the service team to conduct legal counseling to the younger generation to be wiser and smarter in using social media and be able to understand the legal impact of misuse of social media as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning ITE. This community service research uses empirical sociological research methods by conducting interviews and discussions with respondents and related parties. This activity will be carried out on November 20, 2023 with 40 student participants. Based on the results of the activities carried out, the mayosritas of SMK Bina Utama Tayan Hulu students have not understood the use of social media wisely and intelligently and have not understood the legal impact of social media misuse.
Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak Weni Sentia Marsalena; Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.684

Abstract

Permasalahan prostitusi anak di Kota Pontianak tetap menjadi isu serius meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi. Kasus prostitusi, terutama yang berbasis daring, terus meningkat, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak yang telah diundangkan dan implementasinya di lapangan. Rumusan masalah dalam kajian ini mencakup bagaimana perubahan implementasi peran KPAD Kota Pontianak dalam pencegahan prostitusi anak dan hambatan yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan tersebut. Menggunakan pendekatan sociological jurisprudence, data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, wawancara, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa KPAD Kota Pontianak belum mampu menjalankan perannya secara optimal, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Novelty dari kajian ini terletak pada fokus terhadap fenomena prostitusi anak berbasis daring dan rekomendasi peningkatan koordinasi serta sumber daya untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak.
Co-Authors Agustinus Astono Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus Dami Dami Didi Haryono Henny Damaryanti Purwanto Rizki Amalia Fitriani Siswadi Siswadi Syarifah Arabiyah Yenny AS