Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Anak-Anak di Dusun Cot Sibati Desa Blang Krueng Nurhayati; Ridha Wahyuni
Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jrpm.v2i2.936

Abstract

This study aims to categorise the clean and healthy lifestyles applied in Cot Sibati, Blang Krueng Village. The research subjects were ten 7 and 8 years-old children. The data collection method was descriptive qualitative, i.e. interview, observation and documentation. Given that only three out of eight indicators met the requirements, the results indicated that both clean and healthy living habit level was fairly poor. It could be concluded that these lifestyles have not been performed by the observed subjects that may be associated with the lack of information providing the importance of cleanliness and healthiness. Keywords: clean life behavior; healthy life behavior; clean life indicators; and healthy life indicators.
PENGARUH EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN MINAT PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI INTRA UTERINE DEVICE (IUD) Aniah Ritha; Ridha Wahyuni; Wynne Peggyanita
Jurnal Medika : Karya Ilmiah Kesehatan Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : ITKES Wiyata Husada Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.179 KB)

Abstract

Pengetahuan yang kurang atau pemahaman yang salah tentangalat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada calon akseptor sangatberpengaruh terhadap pemakaian kontrasepsi IUD, dari beberapa temuan fakta memberikan implikasi program yaitu apabila pengetahuan dari wanita kurang makapenggunaan kontrasepsi terutama IUD juga menurun. Jumlah peserta KB yang menurun dari tahun ke tahun dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya Pengetahuan, Minat dan Ekonomi.Penelitian ini bertujuan mengetahui minat beralih pemakaian alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada akseptor KB hormonal di wilayah kerja Puskesmas Sambutan. Penelitian ini bersifat deskiptif kuantitatif dengan jumlah populasi 38 responden, teknik pengambilan data menggunakan total sampling. Pengumpulan data menggunakan instrument berupa kuesioner dan analisis data bersifat analisis univariat. Dari 38 akseptor KB hormonal di wilayah kerja Puskesmas Sambutan yang memiliki minat tinggi beralih pemakaian alat kontrasepsi IUD (44,7%), dan minat rendah (55,3%). hasil penelitian terkait aspek pendidikan yang memiliki minat tinggi mayoritas berpendidikan SMA yaitu (76,5%), dan minat rendah mayoritas SMP (42,9%). hasil penelitian terkait aspek penghasilan yang memiliki minat tinggi mayoritas memiliki penghasilan >Rp.3.000.000 yaitu (52,9%), dan minat rendah mayoritas memiliki penghasilan Rp.2.000.001-3.000.000 (66,7%). Hasil penelitian pada 38 reponden mengenai gambaran minat beralih pemakaian alat kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) pada akseptor KB hormonal di wilayah kerja Puskesmas Sambutan yang dilakukan pada tanggal 3-5 Agustus 2016 mayoritas memiliki minat rendah 55,3%. Saran: untuk responden dengan minat rendah agar dapat mencari informasi yang benar tentang alat kontrasepsi KB IUD terkait dengan cara kerja, keuntungan/kerugian serta efektifitas dari KB IUD.
MINAT DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MENGGUNAKAN METODE SADARI Arbayah .; Ridha Wahyuni; Era Try Atmajani
Jurnal Medika : Karya Ilmiah Kesehatan Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : ITKES Wiyata Husada Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.862 KB)

Abstract

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang perlu mendapat perhatian tinggi dari setiap orangterutama wanita, hal tersebut karena kanker payudara merupakan kesakitan dengan angka kejadian tertinggi yang menyerang wanita di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Minat Deteksi Dini Kanker Payudara Menggunakan Metode Sadari Pada Mahasiswi STMIK Widya Cipta Dharma Kota Samarinda. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel yaitu 71 responden mahasiswi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik Stratified Random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pelaksanaan penyuluhan serta penyebaran angket dan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian Gambaran minat untuk melakukan SADARI secara rutin setiap satu bulan sekali pada mahasiswi STMIK Widya Cipta Dharma, yaitu mahasiswi yang berminat untuk melakukan SADARI sebanyak 71 responden dengan alasan responden sangat antusias untuk melakukan SADARI secara rutin agar dapat mengenali dan mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara responden. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh mahasiswi STMIK Widya Cipta Dharma yang menjadi responden berminat untuk melakukan SADARI secara rutin setiap satu bulan sekali. Bagi Mahasiswi STMIK Widya Cipta Dharma diharapkan untuk tetap melakukan SADARI setiap satu bulan sekali secara rutin dan teratur.
OPTIMALISASI KEWENANGAN AMICUS CURIAE KOMNAS HAM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA Ridha Wahyuni; Atik Wananti
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.286

Abstract

Komnas HAM as a state institution have authorized by law to provide amicus curiae for legal settlement of public cases with a human rights dimension. Until now, Komnas HAM has carried out this authority, but in practice there are still various obstacles, both external and internal, so that its implementation has not been optimal.This study using a juridical-normative research method, with an analytical-descriptive approach to see how the law works in practice. There is a difference in the views of the judges on the position of the amicus curiae of Komnas HAM which is considered the same as the opinion of the Experts, while the Amicus Curiae is more of an institutional opinion and can be submitted individually, therefore it is necessary to issue SEMA so that there is a common view and understanding for judges in seeing this authority, Second ; UU no. No. 39/1999 on Human Rights has not clearly and firmly regulated the authority of Komnas HAM's amicus curiae, making it difficult for Komnas HAM to draft technical regulations for its implementation.
PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Ridha Wahyuni
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3566

Abstract

Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Pelaku ekonomi sebagai pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) diharapkan dapat mengakses kredit perbankan dengan HKI yang mereka miliki sebagai obyek jaminan seperti di beberapa negara, Malaysia, Thailand dan Singapura. Permasalahan dalam penelitian ini : Apa yang menyebabkan HKI masih belum banyak diterima oleh Perbankan dan hanya menjadi jaminan tambahan jika diterima sebagai jaminan kredit ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sesuai dengan sifat HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud maka HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Sampai saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis seperti HKI sehingga belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung objek jaminan dalam bentuk HKI. Diperlukan peraturan dan mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap HKI, jika masih ingin mempertahankan HKI sebagai objek jaminan Perbankan. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani dengan objek HKI, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur dapat memiliki kepastian hukum terhadap nilai HKI yang dijaminkan.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Anak-Anak di Dusun Cot Sibati Desa Blang Krueng Nurhayati; Ridha Wahyuni
Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jrpm.v2i2.936

Abstract

This study aims to categorise the clean and healthy lifestyles applied in Cot Sibati, Blang Krueng Village. The research subjects were ten 7 and 8 years-old children. The data collection method was descriptive qualitative, i.e. interview, observation and documentation. Given that only three out of eight indicators met the requirements, the results indicated that both clean and healthy living habit level was fairly poor. It could be concluded that these lifestyles have not been performed by the observed subjects that may be associated with the lack of information providing the importance of cleanliness and healthiness. Keywords: clean life behavior; healthy life behavior; clean life indicators; and healthy life indicators.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah dari Objek Tanah Warisan yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPerdata Alyssa Adelia; Ridha Wahyuni
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8317.691-698

Abstract

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam proses pengalihan harta warisan berupa hak atas tanah waris. Sengketa hukum masih mungkin terjadi pada perjanjian jual beli tanah warisan yang telah mendapat Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT apabila perjanjian tersebut tidak mematuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi dari keabsahan perjanjian jual beli tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel ilmiah yang relevan, dan putusan pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian Jual beli tanah warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris almh WO adalah tidak sah karena salah satu persyaratan perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dan ahli waris yang haknya telah dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ataupun ganti rugi.
EDUKASI HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK AKSES BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS I DEPOK Ridha Wahyuni; Dwi Desi Yayi Tarina; Dwi Aryanti Ramadhani; Heru Sugiyono; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Suwarsit, Suwarsit
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i7.8934

Abstract

Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa informasi-informasi hukum dalam kerangka konsultasi hukum kepada para tahanan dan warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Depok. Terkhusunya bagi perlindungan hak atas akses bantuan hukum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun metode yang digunakan dalam bentuk ceramah kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab terkait masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi oleh para warga binaan dan para tahanan di dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan hukum sebagai bentuk pelayanan bantuan hukum yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kegiatan ini, juga sebagai sarana guna mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak atas keadilan bagi setiap warga negara yang merupakan bagian dari kewajiban negara.
Application of The Principle of Freedom of Contract In The Rusunawa Lease Agreement Between Residents Affected by Eviction of Jakarta (Case Study of Eviction Affected Residents Who Live In Rusunawa Rawa Bebek) Marcella Azzahra; Ridha Wahyuni
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.520

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the principle of freedom of contract in lease agreements involving residents displaced by eviction and to outline the legal measures available to these residents to prevent future evictions. The research employs an Empirical Juridical method and an analytical descriptive approach, incorporating a case study approach. The findings reveal that, while the principle of freedom of contract underpins agreements, it is not evident in the case of residents evicted from the Ciliwung river area and relocated to the Rawa Bebek flats. These residents are compelled to use a lease agreement method that does not reflect the principle of freedom of contract, forcing them to accept the terms imposed. From the perspective of the evicted residents, the principle of freedom of contract is absent in the lease agreement process. To address this, residents can pursue non-litigation measures such as mediation and negotiation, as well as litigation through the courts.
Consumers Protection Who Buy Products Through Instagram: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Chairunnisa Yumna Risti; Ridha Wahyuni
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3692

Abstract

The purpose of this study is to analyze and compare the protection of consumers who purchase products through the Instagram media platform in Singapore and Indonesia. The laws governing consumer protection and electronic transactions in both countries are examined in this study, which uses a normative legislative and comparative juridical approach.  The study shows that Indonesia has two laws: Consumer Protection Act (UUPK) and Electronic Information and Transaction Act (UU ITE), but their implementation has not been optimal in protecting consumers from fraud, default, and other legal issues. Meanwhile, Singapore has a Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA) and a CaseTrust program that are more effective in providing protection and increasing consumer confidence. This research observes that Indonesia needs to learn from Singapore's practices, such as the awarding of the Trustmark logo, to enhance consumer protection that is more effective and adaptive to technological developments and phenomena in society. This research is expected to provide dedication related to the development of better consumer protection against technological developments and phenomena in society