M. Taufik Rachman
Univesitas Muhammadiyah Mataram

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.062 KB)

Abstract

Perangkat Desa Bukit Tinggi Kec. Gunungsari sebagai aparatur pemerintah desa mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan berkembangnya era reformasi dan otonomi daerah. Pelayanan publik di Desa Bukit Tinggi masih menjadi masalah hingga saat ini karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada publik seringkali dianggap belum baik dan memuaskan.Kesadaran perlunya pelayanan publik yang baik dan memuaskan sebenarnya telah tumbuh diri pemerintah sebelum era reformasi, namun belum diikuti dengan pelaksanaan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efesiensinya. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi dan kategori yang kontinumnya sangat tidak memusaskan/sangat tidak efektif/effesien, hingga yang terbaik pelayanannya yang dikategorikan pelayanan publik yang prima.
SOSIALISASI PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.061 KB)

Abstract

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.Dalam hal ini mitra desa hanya menyediakan agen-agen independent sebagai pengawas pemerintahan desa dan pelayanan public yang ada di desa. Meskipun di desa sudah terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).Selain ingin memperbaiki kualitas pembangunan ekonomi desa, kegiatan ini juga memberikan kontribusi secara detail dalam hal memberikan pemahaman tentang pembangunan desa, penguatan ekonomi desa, pengelolaan bumdes yang efektif dan efisien yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sampai yang terpenting yaitu sikap dari aparatur desa dalam pembangunan desa. Dalam hal ini, salah satu perhatian tim kami adalah memberikan pengetahuan untuk menambah kompetensi pemerintah desa dan pengelola bumdes.
SOSIALISASI HUKUM PERTANAHAN DALAM HUKUM AGRARIA DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA M. Taufik Rachman; Anies Prima Dewi; M. Rizky Naufal; Nurayu Faricmi; Muliadin Muliadin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi ini penting dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak masyarakat Desa Tanah Putih yang belum paham tentang pertanahan dan bahkan di Desa Tanah Putih masih banyak kasus sengketa pertanahan yang belum selesai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak pertanahan yang seharusnya dimiliki. Dan sosialisasi ini dilakukan secara offline dengan mengulas pemahaman sengketa, konflik, perkara dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta mengulas perbedaan Akta Jual Beli (AJB) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Alhasil dari sosialisasi tersebut masyarakat Desa Tanah Putih memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum pertanahan dalam hukum agraria sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik di masa sekarang dan di masa depan serta menaati peraturan yang ada di Indonesia.
SOSIALISASI PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DI DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA M. Taufik Rachman; Irawan Irawan; Kusnul Ain; Ahmad Tafwin; Meli Meli; Annisatul Islami; Yazid Al Bastomi; Abim Prasetia; Lalu Robiyanto; Nurhidayah Nurhidayah; Nurinaya Nurinaya
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi Penerapan Hukum Lingkungan Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperkuat penegakan hukum lingkungan. Program ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan, melibatkan mereka dalam kerja bakti membersihkan sampah, dan menyusun strategi hukum. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam konservasi, dan penyusunan rekomendasi hukum. Implikasinya, program ini berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, serta kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah. Program yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan upaya konkrit dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 15, yaitu "Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang lestari pada hutan, menghentikan deforestasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati."
SOSIALISASI HaKI MEREK BAGI UMKM DI DESA SEMBALUN KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR M. Taufik Rachman; Edi Yanto; Tin Yuliani; Sudarta Sudarta
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 2 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat fokus pada kegiatan sosialisasi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektaul (HaKI) merek bagi UMKM khususnya di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun. Masyarakat khususnya pelaku usaha dan entrepreneur di desa tersebut banyak memiliki produk dan hasil usaha yang belum memiliki label atau merek. Produk UMKM tersebut diharapkan memiliki merek sehingga akan meningkatkan nilai jual, memudahkan promosi, jaminan mutu produk, serta menunjukkan asal produk. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah menjadikan masyarakat  berdaya secara ekonomi dengan produk yang memiliki tanda untuk membedakan barang yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi sosialisasi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektaul (HaKI) merek bagi UMKM, setelah itu dilakukan diskusi berupa tanya jawab dengan audient. Luaran dari kegiatan ini peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HaKI merek pada produk serta masyarakat memiliki merek yang terdaftar untuk produknya.