Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Mappanyompa Mappanyompa
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses married by accident, which is a marriage that is forced to be carried out between a pair of men and women because the woman is already pregnant, their parents must marry her, in order to cover up their disgrace in the community. Using juridical-normative research methods. The results of the study are, first, the law of being married by accident is permitted both by positive law and Islamic law, secondly, the position of a married by accident child becomes a legitimate child in the perspective of positive law, and an illegitimate child in the perspective of Islamic law. Third, in a positive legal perspective, the legal guardianship and inheritance rights of a daughter from married by accident are her biological father and inheritance rights from her parents, whereas in Islamic legal perspective the child resulting from married by accident biological father has no right to give heirs and is not entitled also be the guardian of the child.keywords: Islamic law; married by accident; positive law. AbstrakArtikel ini membahas tentang married by accident, yaitu pernikahan yang terpaksa dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu, orang tua mereka harus menikahkannya, dalam rangka menutupi aib mereka di masyarakat. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian, pertama, hukumnya married by accident di bolehkan baik oleh hukum positif dan hukum Islam, kedua, kedudukan anak married by accident menjadi anak sah dalam perspektrif hukum positif, dan anak tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, dalam perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari married by accident adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari married by accident ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah.kata kunci: hukum Islam; hukum positif; married by accident.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3163

This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.Keywords: protection; covered; accident; motorized. ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika dirugikan. Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial oleh badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto; Tin Yuliani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the related problem of frequent loss of goods or vehicles in the parking area, causing disputes between consumers and parking managers. Most parking attendants do not want to be blamed for the loss of goods or consumer vehicles. Parking service managers always use the excuse that their work complies with the agreement or clause stated in the parking ticket, that is, "the parking manager is not responsible for the loss of goods and / or vehicles". Implementation and inclusion of standard clauses on parking tickets places the parties in an unequal position. This can be used by business actors to make a profit. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, that the form of legal protection for consumers of parking services in terms of a positive law, is the parking manager is obliged to guarantee the security and safety of objects of safekeeping agreement for a specified period. In the event of damage or loss of object for safekeeping, the parking manager is responsible for providing compensation.Keywords:, consumers, legal protection, services, parking ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kehilangan barang atau kendaraan di areal parkir, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pengelola parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa pekerjaanya telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang tertuang di karcis parkir, yakni, “pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan”. Pelaksanaan dan pencantuman klausula baku pada karcis parkir, menempatkan para pihak pada kedudukan yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.Kata Kunci: jasa, konsumen, parkir, perlindungan hukum

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sahrul Sahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6220

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.Keywords: Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law. ABSTRAKMasih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang berbasis agama saja, sementara disisi lain Indonesia bukan negara agama. Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan sirri tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri sirri, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahanya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan sirri dalam pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan sirri tersebut bagi para pihak, khususnya istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Kedua, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Ketiga, Akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN Edi Yanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This study discusses the important role of PT. Pos Indonesia in the form of BUMN in supporting the smooth flow of goods delivery from one place to another. PT. Pos Indonesia mobilizes the flow of goods or money from one place to another to be easier, so that it accelerates the economy and makes it easier for people to ship goods that are not hampered by distance. However, in carrying out the activities of PT. Pos Indonesia does not rule out the possibility of negligence in carrying out its duties and obligations in accordance with the agreement so that it can harm the interests of consumers. Using normative legal research, with an invitation and conceptual approach, as well as qualitative descriptive analysis. The results of the study found that accountability for delays, losses and damage to consumer goods, caused by negligence of Post employees, will be compensated. However, not all losses can be sued by service users. Giving compensation for delays, damages, losses will be served if it is not due to force majeure, loss of shipping receipts, submissions exceeding the prescribed time limit, package contents do not match the receipt, and prohibited package of goods, there is no accountability Compensation will be given if it is proven that the Post committed negligence. The compensation is given in accordance with the applicable provisions. Legal remedies that can be carried out by consumers when harmed, through filing objections in three ways, namely through the branch Post office, Pos customer care, and through the official website of the Post. However, if consumers feel dissatisfied, they can make legal efforts to obtain compensation, namely through non-litigation and litigation channels. Non litigation includes the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), LPKSM (Institute for the Protection of Non-Governmental Consumer Consumers). While litigation is a legal effort pursued through a court.Keywords: consumers; losses; responsibility; PT. Pos Indonesia.Penelitian ini membahas tentang Peran penting PT. Pos Indonesia sebagai BUMN dalam menunjang kelancaran arus pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. PT. Pos Indonesia memobilisasi arus barang ataupun uang dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, sehingga memperlancar perekenomian dan memudahkan masyarakat untuk mengirimkan barang yang tidak terhambat oleh jarak tempuh. Akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan PT. Pos Indonesia tidak menutup kemungkinan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian sehingga dapat merugikan kepentingan konsumen. Menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perUndang-Undangan dan Konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggunjawaban atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan terhadap barang konsumen, yang disebabkan oleh kelalaian pegawai Pos, akan diberikan ganti kerugian. Akan tetapi tidak semua kerugian bisa dituntut oleh pengguna jasa. Pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan, kehilangan akan dilayani apabila bukan karena force majeure, hilangnya resi pengiriman, pengajuan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, isi paket tidak sesuai dengan resi, serta paket barang yang dilarang, maka tidak ada pertanggungjawaban. Ganti rugi akan diberikan apabila terbukti bahwa Pos melakukan kelalaian. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika dirugikan, melalui pengajuan keberatan dengan tiga cara yaitu melalui kantor Pos cabang, customer care Pos, serta lewat situs resmi Pos. Namun apabila konsumen merasa kurang puas maka dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Non litigasi meliputi BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sedangkan litigasi adalah upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan.Kata kunci: kerugian; konsumen; PT. Pos Indonesia; tanggug jawab hukum.

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Yulias Erwin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2928

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN/ATAU JASA (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah) Edi Yanto; imawanto imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.439 KB)

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya hal ini disebabkan karena masih rendah dan minimnya tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang kesadarannya masih kurang terutama apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta langkah yang harus dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya masyarakat dilihat dari kehadirannya cukup memuaskan.Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka tingkat pemahamanan masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen semakin meningkat termasuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, masyarakat ingin membentuk team advokasi perlindungan konsumen di tingkat desa yang diharapkan dapat mendampingi dan mengadvokasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan konsumen yang dihadapi masyarakat. Serta masyarakat ingin mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten lombok tengah sebagai sarana dalam mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha.

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PASAL 310 KUHP Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.8336

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi , yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transakasi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan internet di indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).

Legal Protection For Consumers On Withdrawal Of Fiduciary Objectives By Financing Companies Due To Covid 19 In Mataram City Edi Yanto; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul
Unram Law Review Vol 6 No 2 (2022): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v6i2.243

The purpose of this study is to obtain the first description: legal protection for consumers for the withdrawal of fiduciary guarantee objects by finance companies due to Covid 19, and second: the role of the Mataram City Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving consumer financing disputes in Mataram City. This type of research is a normative and empirical law that examines legal materials and data. The approach used is legislation and concepts, then analyzed with qualitative description. Legal protection for consumers for the withdrawal of fiduciary guarantee objects by financing companies due to covid 19. The government issues a Countercyclical policy through restructuring or credit relaxation for debtors with the potential to have difficulty fulfilling their obligations; however, suppose the restructuring effort does not result in a settlement. In the case, dispute resolution is carried out based on the clauses in the agreement or credit agreement signed by the parties. The Mataram City BPSK resolving consumer financing disputes due to Covid 19 in Mataram City, has an essential role as a quasi-judicial institution in resolving consumer disputes out of court. This institution was born as a form of equitable distribution of justice for the community, especially consumers who have not had access to dispute resolution in the judiciary.

TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ) Fahrurrozi Fahrurrozi; Chintya Dewanta; Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sarudi Sarudi; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14926

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search