Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JCES (Journal of Character Education Society) Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal Law and Government
Tin Yuliani
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
THE VALUES OF SORONG SALA’ TRADITION AS A SOLUTION TO DEVELOP ISLAH FOR THE GENERATION IN THE COVID-19 ERA Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Tin Yuliani
istinbath Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v20i2.389

Abstract

The use of social media today often triggers a war of opinion between its users and sometimes even leads to reporting to the authorities (police). Wars of opinion or differences of opinion occur because there are different views on something that is being discussed, such as the recent presidential election. Solving problems (simple) through legal channels, for some people is the right step, and provides a deterrent effect for the perpetrators. In fact, in the Covid- 19 era like now, the police have very many tasks, ranging from socialization activities on large-scale social restrictions to curbing and prosecuting people who violate the provisions of PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. The people began to abandon the habit that was carried out by the previous people in this country, that it would be better to solve problems peacefully and to forgive each other, for the sake of more harmonious and peaceful life. Islah can be manifested, one of which is the traditional tradition/local wisdom of sorong sala’ which is known in Tepal village, one of the areas in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, which still adheres to Adat Bersedikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah. This customary tradition is carried out so that the two warring parties can reconcile without involving the authorities. The method used in this research is descriptive qualitative as well as assessing secondary data about sorong sala ‘as well as filling.
LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Tin Yuliani; Junaidy AM; Hamdi Hamdi; Sri Rejeki
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9118

Abstract

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract:  Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement.
Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Tin Yuliani
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13083

Abstract

Dinamika ketatanegaraan yang dinamis menunjukkan hubungan antara hukum dan politik dalam proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan mauopun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menentukan, bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara itu Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bhawa usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pengaturan mengenai pemakzulan presiden dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktek sistem  pemerintahan presidensial.
Co-Authors Hamdi Hamdi Junaidy AM Nurjannah S Rohayu H, Rina Sri Rejeki