Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal Law of Deli Sumatera
M. Hendra Pratama Ginting
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STATUS HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN ATURAN HUKUM YANG TERKAIT DALAM APARATUR SIPIL NEGARA Muhammad Ilham; M. Hendra Pratama Ginting
Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.364 KB)

Abstract

Manajemen aparatur sipil negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) terbagi menjadi 2 (dua) jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan hukum bagi tenaga honorer sebab dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara istilah tenaga honorer dihapus. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Hal ini terjadi dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga honorer itu berbeda dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebab pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sebagai pegawai kontrak dengan minimal kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kontrak kerjanya apabila kinerja dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu baik. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya yang memberikan jalan bagi tenaga honorer untuk otomatis diangkat menjadi CPNS apabila telah cukup lama mengabdi di sebuah instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih tidak serius dalam menangani permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer. Keywords: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kedudukan hukum.
The Role of Class Ii Auction Officials in the Implementation of Movable Goods Auctions Without Fiduciary Certificates Elawijaya Alsa; Darwin Sinabariba; Rica Gusmarani; Muhammad Ilham; M. Hendra Pratama Ginting; Ramadhan Putra Gayo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5934

Abstract

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pihak kreditur yang melakukan eksekusi atas agunan bergerak (kendaraan bermotor) yang telah didaftarkan untuk mendapatkan jaminan fidusia dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi atas agunan bergerak yang tidak berdasarkan sertifikat fidusia. Lokasi penelitian ini dilakukan di dua Kantor Lelang Swasta di Kota Medan, yaitu Pacific dan Astria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris, dimana spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh berdasarkan data dan wawancara terstruktur dari kedua Kantor Lelang Swasta di Kota Medan, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan tagihan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal debitur wanprestasi, maka pihak kreditur (lessor) dapat mengambil agunan dengan menggunakan sertifikat fidusia dan melakukan sita jaminan secara langsung dengan menggunakan Lembaga Eksekusi Parate, selanjutnya menjual barang eksekusi agunan tersebut dengan cara menjualnya melalui lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II.
Co-Authors Darwin Sinabariba Elawijaya Alsa Gusmarani, Rica MUHAMMAD ILHAM Muhammad Ilham Ramadhan Putra Gayo