Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Dinamika Hukum

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Listyarini, Dyah; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9663

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kekerasan seksual yang melindungi korban melalui putusan pengadilan, media sosial, dan kebijakan tanpa pemidanaan. Adanya putusan pengadilan dengan terdakwa Herry Wirawan dan Moch Subchi Azal Tsani pada tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan putusan yang dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan korban. Realitas ini berada pada kondisi masyarakat yang mengalami erosi moralitas, korban yang seharusnya memperoleh perlindungan dari putusan pengadilan justru sebaliknya. Kondisi ini menjadi materi pemberitaan media massa, apalagi terkait dengan korban kekersan seksual yang menderita fisik, mental, dan sosial. Adanya realita peradilan pidana seperti ini menarik ditengah keterbatasan hukum pidana melindungi korban, dan pada sisi yang lain ada sarana sanksi lain yang dapat digunakan untuk melindungi korban ke dalam kerangka pidana tambahan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui putusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi pada perlindungan korban kekerasan. Pidana yang dijatuhkan mendekati tuntutan jaksa. Begitu pula pengenaan sanksi restitusi dengan nilai nominal yang tidak sama. Masih adanya putusan yang tidak mencakup restitusi menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pemulihan korban, meskipun secara normatif pengenaan restitusi telah diatur. Pemberitaan media massa telah bermanfaat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya bagi korban termasuk pengenaan sanksi pidana yang berat, pemulihan korban dan ancaman pencabutan ijin operasional. Merekonstruksi perlindungan korban kekerasan seksual melalui penguatan media massa termasuk media sosial, penerapan sanksi pidana yang membuat jera, pemulihan korban melalui restitusi dan kompensasi kebijakan sosial yang mewujudkan kesejahteraan korban dengan memulihkan hak-hak korban, penguatan kesehatan mental masyarakat melalui perilaku yang menjunjung tinggi moralitas, menguatkan evaluasi yang berbasis laporan masyarakat dan penerapan sanksi perdata dan adminstrasi sebagai pidana tambahan. Kata Kunci : Penanggulangan, Media, Kebijakan, kesehatan Mental, Restitusi
PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA HAK MERK INDUSTRI BATIK DI PEKALONGAN Nuha, Ulin; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i2.9802

Abstract

Batik is a work of art that has unique cultural values. The existence of batik can be found at any time in all corners of the city of Pekalongan. Meanwhile, batik production and trading activities are active throughout the day, even late at night. The pulse of people's lives, which is never separated from batik, has given Pekalongan the image of a "batik city". This is quite relevant considering that the people of Pekalongan city cannot be separated from batik, batik has become the economic lifeblood of the people of Pekalongan. Pekalongan batik production is not only sold in the local market but has reached and penetrated the international market. As competition in the international batik industry has arrived, it is fitting for Pekalongan batik to receive legal protection. The legal protection in question is about intellectual property rights, one of which is related to the use of trademark rights. There are two problems in this research, namely how to obtain legal protection for brand rights, logos, batik motifs and models in Pekalongan and how to report criminal acts of misuse or counterfeiting batik logos/brands that have been registered with Intellectual Property Rights. This research was conducted using a normative juridical research model or a normative legal research method. The normative juridical research method is a library-based legal research method. In this research, research will be carried out by analyzing the problems being discussed relating to the regulations on Intellectual Property Rights, specifically Brand Rights. Then the author connects it with legal protection of brand rights for the Batik industry in Pekalongan. Research results Legal protection for copyright of batik motifs generally exists in the 2002 UUHC, as regulated in Article 12 letter i. Based on developments in the 1987 UUHC and 1997 UUHC, batik art that receives copyright protection is non-traditional batik art with the consideration that traditional batik art has become common property (public domain). In the 2002 Copyright Law, both traditional and contemporary batik receive protection. Legal protection for batik motif copyright is obtained automatically without registration. Copyright registration for Pekalongan batik motifs is still rarely done. UUHC 2002 basically protects the artistic work of batik craftsmen without having to register. This creates several problems, namely, new motifs created by batik craftsmen in Pekalongan are marketed, and within three months the printed batik will come out. Regarding this problem, the Pekalongan City and Regency Department of Industry and Trade has not yet taken action because basically most batik motifs in Pekalongan have not been copyrighted. If people want to protest and demand it, it will also cost a lot of money, even though most craftsmen in Pekalongan have little capital. The level of awareness and understanding of the public, especially small and medium industrial entrepreneurs, regarding copyright is still low, so this condition becomes even worse due to the lack of ability to access information, as well as understanding of relevant agency officials regarding the importance of copyright. Keywords: Brand Rights, Legal Protection, Pekalongan Batik
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Kota Semarang) Silalahi, Immanuel Rahep; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.9922

Abstract

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Penetapan Ulang Kriteria Pelanggaran Ringan dan Besaran Denda, Prosedur Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif serta Aturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Perihal mengenai beberapa tindak pidana tertentu, dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif telah diupayakan dalam kasus pembuangan bayi di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Topik yang diperhatikan dalam riset ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan keadilan restoratif di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini. Kumpulan data sekunder akan digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang ditunjang dengan wawancara oleh Polisi Polsek Ngaliyan yang berpengalaman dalam melaksanakan keadilan restoratif. Temuan penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi telah direalisasikan selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, Peraturan Kepolisian tersebut tidak sejalan dengan implementasi Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah turut menandatangani. Polisi Polsek Ngaliyan telah berupaya menegakkan keadilan dengan mengikutsertakan keluarga pelaku untuk mengupayakan pemulihan yang baik dan damai dengan tujuan agar kelangsungan hidup bayi pada akhirnya dapat dipastikan dan pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini mendapatkan arahan yang tepat untuk mengembangkan perilaku dan karakter yang baik secara berkesinambungan. Pelaksanaan keadilan restoratif ini turut mengundang perwakilan dari masyarakat Kecamatan Ngaliyan dengan mengutamakan diskusi secara kekeluargaan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian terhadap perkara tindak pidana pembuangan bayi tersebut.Kata kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.