Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Jusuf Madubun
Universitas Pattimura
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Desa Berdaya, Anggaran Terjaga: Sosialisasi Anti-Fraud dan Akuntabilitas Dana Desa di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Wahab Tuanaya; Jusuf Madubun; Muhtar
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7n5std43

Abstract

The Community Service Program “Empowered Village, Secure Budget” in Tamilouw Village aims to strengthen integrity-based Village Fund governance through anti-fraud outreach, practical mentoring, and social accountability. The design includes initial diagnostics, interactive training (fraud triangle, role separation, three-way match), case clinics and internal audit simulations, and pre-post evaluations and citizen feedback using a community scorecard. Mixed methods were used to assess changes in knowledge, work behavior, and documentation quality. Results showed an increase in knowledge from 62% (pre) to 87% (post) with a normalized gain of 0.66 (high category), adoption of an internal control checklist by 80% of participants, and a 32% decrease in recording errors. Public transparency increased: the proportion of residents aware of Village Fund allocations rose from 15% to 68%, while a scorecard pilot in two hamlets resulted in an average satisfaction rating of 84% along with measurable improvement plans. The integration of ethical values ​​was strengthened through a civil servant code of ethics, a whistleblowing channel, and the establishment of an ethics team and community audit. 93% of participants agreed that integrity is a key performance indicator. The findings confirm that the combination of risk-based controls, consistent data publication, and meaningful participation effectively reduces opportunities for irregularities while enhancing village government legitimacy. This model is worthy of replication as a prototype for coastal integrity villages in eastern Indonesia. Further quarterly mentoring support is recommended.
ANALISIS INDEKS MATURITY SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Sarnita Wolio; Jusuf Madubun; Stanislaus Kostka Ohoiwutun
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v10i2.3802

Abstract

This study aims to determine and analyze the level of maturity of SPBE and recommendations for improving aspects for SPBE implementation based on the evaluation results in the West Seram Regency Government. This study focuses on the SPBE of the SBB Regency Government, where the focus of this research is carried out at the SBB Regency Communication and Information Service. Data observation is carried out on the achievement of SPBE implementation in the SBB Regency Government.The data analysis technique used is the calculation to determine the assessment of the level of maturity and weight and determine the aggregate index value of the maturity level value for each SPBE implementation indicator. Measurement of each level of maturity is given a value of level 1 to 5. Weights are given to domains and aspects according to different levels of importance. The weight of each domain and aspect can be seen in the SPBE maturity level criteria, namely; Process Capability Maturity Level and Service Capability Maturity Level. The results of the study concluded that the results of the SPBE maturity level evaluation through the monitoring and evaluation guidelines of PermenPANRB Number 59 in 2020, the West Seram Regency Government obtained an index value of 1.86 with the predicate "Sufficient". The West Seram Regency Government has weaknesses in all aspects of SPBE implementation, both in terms of internal policies, governance, Management and SPBE services. It has used several applications developed by the central government or developed within its own scope, but the service features of the applications built need to be developed in optimizing public services in West Seram Regency.
Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah Jusuf Madubun; V. S. Ruhunlela; Judy de Fretes; Rukoyah Rukoyah; Muhtar Muhtar
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2026): MEI-JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/05mmnr28

Abstract

Pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif merupakan upaya penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan pemahaman mengenai demokrasi partisipatif, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif berupa observasi, sosialisasi, penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum di Desa Tamilouw. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan pentingnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa. Tingkat keberhasilan kegiatan terlihat dari kehadiran peserta yang mencapai lebih dari 80% dari target kegiatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan musyawarah, serta adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Di Kawasan Pasar Mardika – Ambon Prischa Kezia Djarna; Jusuf Madubun; Elake Nataniel
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2360-2368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum optimal karena masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang serta keterbatasan media sosialisasi. Dari aspek sumber daya, jumlah personel dan sarana prasarana belum memadai dalam mendukung kegiatan penertiban. Meskipun demikian, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari aparat pelaksana, sedangkan struktur birokrasi perlu diperkuat melalui koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah mengarah pada penataan yang lebih baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi antaraktor kebijakan untuk mencapai ketertiban pasar yang berkelanjutan.
HILIRISASI SASIGOV SMART VILLAGE KIT UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA NEGERI BERBASIS SASI DI NEGERI LIMA MALUKU TENGAH Muhtar Muhtar; Jusuf Madubun; Wahab Tuanaya; Judy de Fretes; Rukoyah Rukoyah; Sonia Putri Marsaolly; Aci Nadia Kabakoran
JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2026): Sipissangngi Volume 6, Nomor 3, September 2026
Publisher : Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v6i3.7303

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola negeri adat berbasis Sasi melalui hilirisasi SasiGov Smart Village Kit di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dilatarbelakangi oleh belum optimalnya transparansi layanan publik, keterlacakan pengaduan, dokumentasi Sasi, serta promosi ekonomi lokal masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan siklus Plan–Do–Check–Act melalui tahapan sosialisasi, asesmen kebutuhan, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Negeri Lima, Saniri, Kewang, admin layanan, kelompok ekonomi lokal, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SasiGov Smart Village Kit mampu menghasilkan perangkat tata kelola berupa service charter, pusat informasi layanan, sistem pengaduan berbasis register, log layanan, dashboard indikator triwulan, Sasi register, publikasi status Sasi, arsip dokumen, dan katalog ekonomi lokal. Implementasi kit memperkuat transparansi layanan, meningkatkan akuntabilitas pengaduan, mendukung pelaporan berbasis data, serta mengintegrasikan kelembagaan adat dengan promosi ekonomi lokal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa smart village pada negeri adat perlu dikembangkan melalui inovasi yang sederhana, kontekstual, partisipatif, dan replikatif.
Co-Authors Aci Nadia Kabakoran Elake Nataniel Judy De Fretes Muhtar Muhtar Muhtar Muhtar Muhtar Prischa Kezia Djarna Rukoyah Rukoyah Sarnita Wolio Sonia Putri Marsaolly Stanislaus Kostka Ohoiwutun V. S. Ruhunlela Wahab Tuanaya