Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.

Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019) Fandi Sintani; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.

Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Maria A. V. Touwe; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Penelitian ini dilakukan di Negeri Murnaten dengan masalah penelitian yaitu Adat Dan Demokrasi (studi tentang Pemilihan Raja) dengan tujuan penelitian bagaimana penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecematan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sudah ada kesepakaan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten dalam menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja namun, saat ini masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa saat ini antara pemerintah dan masyarakat Negeri Murnaten tidak sejalan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat terkait proses Pemilihan Raja.

PERAN SANIRI NEGERI DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN NEGERI TIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH Farah Lessy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2021): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

the research was conducted to figure out the role of Saniri, an institution in a village, in conducting programs of development planning at the village with custom status (Negeri). The limited experience and the lack of education possessed by traditional institution members (Saniri) were the initial reason that led the researchers to conduct this in-depth research. The following reason was that Saniri has a joint planning function with the head of the village called Kepala Raja. This study used a quantitative approach by dividing the samples into 17 government and Saniri institutions and 80 public communities. The result reveals that the calculation of the product-moment correlation shows a positive relationship and influence between the two variables. This result means that the role of Saniri Negeri in channeling community aspirations has a positive role in influencing the preparation of development programs in Negeri Tial, Salahutu District, Central Maluku Regency.

PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU Muhtar Muhtar; Nur Hidayat Sardini; Fitriyah Fitriyah; Wahab Tuanaya
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 3 No 2 (2022): Government Making : Desa, Adat dan Transformasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v3i2.220

The existence of traditional village government eroded during the New Order era with the implementation of Law No. 5 of 1979 which made village administration uniform throughout Indonesia including Maluku Province. In the reform era and after that, there was a shift in power from centralization to decentralization in the form of changes in regulations until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The issuance of the Village Law has implications for the government's recognition and respect for the rights of traditional communities. However, this later became an obstacle to the birth of a definitive government in traditional villages/traditional villages in Maluku because it was related to the leadership problem of traditional village or customary land administration. The problem is related to the matarumah parentah or clan who has the right to lead the customary land as a King who is appointed through customary deliberations by the Negeri Saniri Institution. This problem is still a serious problem because it often creates horizontal conflicts. By using a qualitative-descriptive research method to answer how problematic the existence of traditional government leadership in Maluku Province is, the research results contain a number of findings. First, Matarumah Parentah is a symbiosis of customary inheritance. Second, there is a conflict of interest in the election and determination of the definitive head of government (king). Third, musyawarah negeri saniri becomes an arena of conflict of interest. Fourth, the existence of customary government can still be found in several places in Maluku, such as Buru District and the Kei Islands.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku Irna Ekram; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Weak mastery of information technology for single-roof office employees in Maluku Province can hinder the service of a Driving License (SIM). There are several indications of research problems such as ineffective communication and slow service of office employees in operating technology, causing ineffective and inefficient work, especially with regard to vehicle archive management, vehicle physical checks, as well as in terms of vehicle data verification services on the results of physical checks carried out. The purpose of the study was to determine the use of technology in performing public services at the Manunggal One Roof office. The research method used is descriptive qualitative by conducting direct interviews with the main informants who have been determined. The research novelties are (1). Integrated administrative system services by using certain applications online to the public to obtain information and knowledge. (2). Utilization of information technology that is more effective and efficient still requires online-based training for employees of the one-stop office of Maluku Province. (3). It is necessary to recruit employees who have good technological mastery skills so that they can perform services effectively and efficiently.

EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Nurul Hazanah Rusli Husen; Wahab Tuanaya; Normawati Normawati; Hendry Selanno
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i1.577

Employee work effectiveness is needed to produce good employee performance in the form of achievement and success in completing tasks. This research is a descriptive research type with a qualitative approach. The research method used by the author is to analyze data regarding the influence of regulations and human resources on employee effectiveness and to analyze the inhibiting factors of employee effectiveness from the two research focuses. The results of the study show that regulation and human resources have an effect on employee effectiveness, where based on these measurements it is known that the effectiveness of employee work in the Protocol and Leadership Communications Section is quite good, although there are several inhibiting factors that need to be addressed. Some of the factors that impede the effectiveness of the work of employees in the Protocol and Leadership Communications Section are the lack of consistency in implementing SOPs in one of the sub-sections, the lack of incentives given to employees, the lack of staff, the lack of operational vehicles, the leaders who are not assertive and some employees who are not disciplined.

Efektifitas Pelayanan Terintegrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Rahmad Rahmad; Wahab Tuanaya; Mike. J. Rolebessy; Hendry Selanno
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.670

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang menggunakan informan sebagai narasumber, dengan empat fokus dan dekripsi fokus: 1) sumber daya, dana, sarana dan prasarana, 2) jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan, 3) batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 4) tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara intens memperhatikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan integratif, dalam proses pembuatan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Akta Nikah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon secara kontinyu memperhatikan tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan integratif, dalam proses pembuatan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Akta Nikah. Hal ini bersandar pada berbaga peraturan yang mengatur tentang pelayanan administrasi kependudukan.

Customary Negeri Government Without Government Critical Analysis On The Case Of Customary Negeri Government In Central Maluku District) Wahab Tuanaya; Marno Wance
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.21831

This research aims to analyze and describe the definitive government vacuum in customary lands and the role of the Central Maluku district government in the succession of government leadership in the lands. The problems in this research are: (1) What are the issues causing the definitive government vacuum in customary villages and negeris? And (2), what is the role of the Central Maluku District government in the succession of government leadership in customary villages? The results of this research are theoretically expected to enrich the literature regarding the customary government vacuum due to problems with the mata rumah parenta (clan heredity), which are the descendants of the customary land ancestors, and the role of local governments in the succession of government leadership in customary villages and negeris. Practically, the results of this research are expected to be an input for the district government in assigning the acting village heads to fill the void in the customary land government. For this reason, the selected informants are those who are considered to have closeness to and clear knowledge of the data and information needed at the research location. The data collected from the field used in-depth interview techniques and was analyzed qualitatively. It was found that there was still a government vacuum in the existing customary villages caused more by customary problems (the matarumah parenta problem), which could not be resolved by the acting village heads on behalf of the local government. This fact describes the less optimal work of the acting village heads in carrying out their role during their years of service and their extended periods afterward.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search