Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Journal of Governance Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Moderat Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal of Governance and Social Policy Baileo: Jurnal Sosial Humaniora
Wahab Tuanaya
Universitas Pattimura
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (STUDI DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT SERAM BAGIAN BARAT 2019) Sintani, Fandi Ahmad; Tuanaya, Wahab; Wance, Marno
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (STUDI DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT SERAM BAGIAN BARAT 2019) Sintani, Fandi Ahmad; Tuanaya, Wahab; Wance, Marno
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.
Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik: (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019) Fandi Sintani; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7848

Abstract

Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan masyarakat dan memahami visi partai. Partai politik akan terus melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan pilihan di partai Nasdem Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil penilitian pada DPD II partai Nasional Demokrat (Nasdem) Seram Bagian Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan prosedur yang diketahui oleh masyarakat umum. Keterbukaan dalam proses seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Fahmi Afrizal Kaisupy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411

Abstract

 Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.
Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Maria A. V. Touwe; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.298 KB) | DOI: 10.35326/jsip.v1i2.688

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Negeri Murnaten dengan masalah penelitian yaitu Adat Dan Demokrasi (studi tentang Pemilihan Raja) dengan tujuan penelitian bagaimana penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecematan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) sudah ada kesepakaan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten dalam menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja namun, saat ini masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa saat ini antara pemerintah dan masyarakat Negeri Murnaten tidak sejalan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat terkait proses Pemilihan Raja.
PERAN SANIRI NEGERI DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN NEGERI TIAL KABUPATEN MALUKU TENGAH Farah Lessy; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2021): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.374 KB) | DOI: 10.35326/jsip.v2i1.1099

Abstract

the research was conducted to figure out the role of Saniri, an institution in a village, in conducting programs of development planning at the village with custom status (Negeri). The limited experience and the lack of education possessed by traditional institution members (Saniri) were the initial reason that led the researchers to conduct this in-depth research. The following reason was that Saniri has a joint planning function with the head of the village called Kepala Raja. This study used a quantitative approach by dividing the samples into 17 government and Saniri institutions and 80 public communities. The result reveals that the calculation of the product-moment correlation shows a positive relationship and influence between the two variables. This result means that the role of Saniri Negeri in channeling community aspirations has a positive role in influencing the preparation of development programs in Negeri Tial, Salahutu District, Central Maluku Regency.
Institutional Studies Of Saniri Institutions In Negeri Of Hila And Mamala As Pillars Of Local Democracy In Central Maluku Wahab Tuanaya; Atikah Khairunissa; Marno Wance
International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 3 No. 5 (2022): October 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i5.512

Abstract

The selection for a negeri (village) government is a selection process through done mata rumah perintah (the leaders of clans) that have been recognized for a long time. Among the negeri government elections in Central Maluku, there is an election conflict between Hila negeri and Mamala Negeri, which until now has not been resolved and needs further research to figure out the reasons behind the conflict. The purpose of this study is to analyze in depth the institutionalization of Saniri institutions of the Hila and Mamala negeris in the process of selecting the negerigovernment. In order to achieve the described objectives this research is designed to be carried out for 2 (two) months to explore various data from various information regarding the research problem. The type of research used is qualitative research with a descriptive analysis approach. With this approach, the author is able to provide a more detailed description and explanation of the problem of the raja (headman) election conflict in Mamala and Hila negeri, Central Maluku regency.The findings of the research field were found that (1) the conflict in the election of the Raja of the Hila negeri was caused by a conflict between mata rumah perintah, namely Ollong and Lating in carrying out the candidate for the head of the Hila negeri. The occurrence of the vacuum of the raja government because until now mata rumah parentah is still submitting a lawsuit to the Ambon City Administrative Court (PTUN). Meanwhile, the election process for the raja of Mamala government did not occur because of the election conflict in which the saniri handed over the election process to the mata rumah perintah of Malawat. Mamala negeri only has one mata rumah parentah that caused a conflict in the election of the headman (raja).
PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU Muhtar Muhtar; Nur Hidayat Sardini; Fitriyah Fitriyah; Wahab Tuanaya
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 3 No 2 (2022): Government Making : Desa, Adat dan Transformasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v3i2.220

Abstract

The existence of traditional village government eroded during the New Order era with the implementation of Law No. 5 of 1979 which made village administration uniform throughout Indonesia including Maluku Province. In the reform era and after that, there was a shift in power from centralization to decentralization in the form of changes in regulations until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The issuance of the Village Law has implications for the government's recognition and respect for the rights of traditional communities. However, this later became an obstacle to the birth of a definitive government in traditional villages/traditional villages in Maluku because it was related to the leadership problem of traditional village or customary land administration. The problem is related to the matarumah parentah or clan who has the right to lead the customary land as a King who is appointed through customary deliberations by the Negeri Saniri Institution. This problem is still a serious problem because it often creates horizontal conflicts. By using a qualitative-descriptive research method to answer how problematic the existence of traditional government leadership in Maluku Province is, the research results contain a number of findings. First, Matarumah Parentah is a symbiosis of customary inheritance. Second, there is a conflict of interest in the election and determination of the definitive head of government (king). Third, musyawarah negeri saniri becomes an arena of conflict of interest. Fourth, the existence of customary government can still be found in several places in Maluku, such as Buru District and the Kei Islands.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku Irna Ekram; Wahab Tuanaya; Marno Wance
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.544 KB) | DOI: 10.24815/gaspol.v3i1.26209

Abstract

Weak mastery of information technology for single-roof office employees in Maluku Province can hinder the service of a Driving License (SIM). There are several indications of research problems such as ineffective communication and slow service of office employees in operating technology, causing ineffective and inefficient work, especially with regard to vehicle archive management, vehicle physical checks, as well as in terms of vehicle data verification services on the results of physical checks carried out. The purpose of the study was to determine the use of technology in performing public services at the Manunggal One Roof office. The research method used is descriptive qualitative by conducting direct interviews with the main informants who have been determined. The research novelties are (1). Integrated administrative system services by using certain applications online to the public to obtain information and knowledge. (2). Utilization of information technology that is more effective and efficient still requires online-based training for employees of the one-stop office of Maluku Province. (3). It is necessary to recruit employees who have good technological mastery skills so that they can perform services effectively and efficiently.
Co-Authors Abu S.L Tamheryaan Atikah Khairunissa Fahmi Afrizal Kaisupy Fandi Sintani Farah Lessy Fitriyah Fitriyah Hendry Selanno Irna Ekram Khairunisa, Atika Maria A. V. Touwe Mike J Rolobessy Mike. J. Rolebessy Muhtar Muhtar Normawati Normawati Nur Hidayat Sardini Nurul Hazanah Rusli Husen Rahmad Rahmad Rengifurwarin, Zainal Abidin Samson Laurens Sintani, Fandi Ahmad Sintani, Fandi Ahmad Sofpia Tuhumury Syamsul Arifin Tamheryaan, Abu S.L Wance, Marno