Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KISI HUKUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Lex Scientia Law Review Lex Scientia Law Review
Endang Wahyati Yustina, Endang Wahyati
Faculty of Law and Communication
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Implementation of the Protocol for Recovering Bodies for Patients Indicated by Covid-19 at Bhakti Wira Tamtama Hospital Based on Legislation Lesmana, Asep Yogi Kristiawan; Yustina, Endang Wahyati; Hartini, Inge
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 8, No 2: Desember 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v8i2.5520

Abstract

Abstract: The importance of the protocol for returning bodies to hospitals related to the Covid-19 pandemic requires that all hospitals in Indonesia implement standard operating procedures for returning bodies. One of the hospitals that implements this is the Bhakti Wira Tamtama Hospital. The problem that often occurs is that the family refuses to process the body according to the protocol for returning the bodies of Covid-19The purpose of this study was to get an overview of the arrangements and implementation as well as the factors that influence the process of returning the bodies at the Bhakti Wira Tamtama Hospital in Semarang. The research method uses qualitative research. Primary data was taken from direct interviews with informants, namely the person in charge of the installation and the corpse handling officer.The policy for returning the bodies of Covid-19 patients at Bhakti Wira Tamtama Hospital is carried out in accordance with the Standard Operating Procedures (SPO), which consists of the preparation stage, the process of returning the bodies, to the handing over of the bodies. The juridical factor is that there are no specific regulations governing the disposal of bodies from probable, suspected or confirmed cases. Bhakti Wira Tamtama Semarang Hospital experienced difficulties in terms of providing education to the family. The sociological factor is that the family refuses if the body is recovered at the hospital. Barriers to technical factors at the Bhakti Wira Tamtama Hospital were the knowledge of the officers who were not optimal and the availability of inadequate infrastructure, as well as the limited PPE when the pandemic began to hit Indonesia.Keywords: Protocol, Retrieval of Bodies, Covid-19, Hospital, Laws and Regulations. Abstrak: Pentingnya protokol pemulasaran jenazah di rumah sakit terkait pandemi covid-19 mewajibkan untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia menerapkan standar operasional prosedur pemulasaran jenazah. Salah satu rumah sakit yang menerapkan hal tersebut yaitu rumah sakit Bhakti Wira Tamtama. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keluarga menolak proses pengurusan jenazah dilakukan sesuai protokol pemulasaran jenazah covid-19Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran pengaturan dan pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Data primer diambil dari wawancara langsung dengan narasumber yaitu penanggung jawab instalasi dan petugas pemulasaran jenazah dan.Kebijakan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 di RS Bhakti Wira Tamtama dilakukan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang terdiri dari tahap persiapan, proses pemulasaran jenazah, hingga penyerahan jenazah. Faktor yuridis yaitu belum ada peraturan khusus mengatur tentang pemulasaran jenazah dari kasus probable, suspek, maupun terkonfirmasi. RS Bhakti Wira Tamtama Semarang mengalami kesulitan dalam hal memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Faktor sosiologis yaitu pihak keluarga menolak jika jenazah dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Hambatan faktor teknis di RS Bhakti Wira Tamtama berupa pengetahuan dari petugas yang belum maksimal dan ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan APD pada saat pendemi mulai melanda Indonesia.Kata kunci :          Protokol, Pemulasaran Jenazah, Covid-19, Rumah Sakit, Peraturan Perundang-undangan.
Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis Rusmiati, Rusmiati; Yustina, Endang Wahyati; Nugroho, Hari Pudjo
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12407

Abstract

dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, namum masih dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup asas-asas dan norma-norma hukum mengenai dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, pengaturan kompetensi dan pemberian kewenanganyang berbasis keadilan.Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif normatif yang merumuskan tentang pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan keadilan. Hasil analisa didapatkan bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah berlandaskan asas keadilan meskipun adanya keadilan subyektif dan terdapat tumpang tindih dari standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis yang menyebabkan multi tafsir dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis . Multi tafsir ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum.Abstract: In practicing dentistry and oral medicine, general and specialist dentists must be guided by their authority and competence, but their implementation is still unjust. Based on this, it is necessary to conduct research that discusses the regulation of competencies and granting authority to general dentists and specialist dentists to obtain a clear picture of the principle of justice for general and specialist dentists who practice dentistry.This Research Was Carried Out by a Normative Juridical Research Method, Namely By Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The Granting Of Justice-Based Authority.Furthermore, it is analyzed using a normative qualitative method that formulates the regulation of competence and the grant of authority to general dentists and specialist dentists based on justice. The Results of the Analysis found that the regulation of competence and granting authority to general dentists and specialist dentists have been based on the principle of justice, even though there is subjective justice. There is an overlap between the competency standards of general dentists and the competency standards of specialist dentists, which causes multiple interpretations of general dentists and specialist dentists. This multi-interpretation shows that there is legal uncertainty
Pertimbangan Etis dan Hukum terhadap Dokter pada Pasien Gagal Ginjal yang Menolak Tindakan Hemodialisis Diansyah, Wahyu; Yustina, Endang Wahyati; Limijadi, Edward Kurnia
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12415

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf f, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab termasuk dalam penolakan tindakan hemodialisis, namun hal ini mengakibatkan dilema etis dan hukum bagi dokter karena pertimbangan antara menghormati otonomi pasien yang menolak hemodialisis dan kewajiban dokter secara profesional untuk menyelamatkan nyawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan etik dan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan hemodialisis terhadap pasien gagal ginjal, serta akibat dari sisi etik dan hukum terhadap dokter atas penolakan pasien gagal ginjal untuk tindakan hemodialisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dan data primer sebagai pelengkap. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan etik artinya adanya manfaat yang diberikan setelah dilakukan hemodialisis, penilaian segi keberhasilan Tindakan hemodialisis, serta pemahan pasien tentang hemodialisis dan konsekuensi penolakanya. Sedangkan pertimbangan hukum artinya adanya hak pasien yang wajib dijaka keputusanya, kewajiban dokter melakukan apa yang diminta sesuai dengan SOP Rumah Sakit, kepatuhan dokter terhadap kode etik dan regulasi bagi dokter yang akan melakukan hemodialisis. Akibat etik dan hukum penolakan tindakan hemodialisis adalah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis, integritas dokter yang menurun, meskipun demikian dokter tetap berkewajiban memonitor dan memberikan perawatan terbaik yang mungkin diberikan. Penolakan pasien harus dihormati oleh dokter dan didokumentasikan dengan baik. Melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berisiko tuntutan malpraktik. Dokter juga harus mematuhi kode etik profesional yang menghormati otonomi pasien. Melanjutkan tindakan tanpa persetujuan pasien dapat berakibat tuntutan hukum dan pelanggaran kode etik profesi. Namun, dengan mematuhi semua kewajiban sesuai ketentuan hukum, dokter akan mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan yang tidak berdasar.Abstract: Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health, Article 4 paragraph letter f, states that everyone has the right to independently and responsibly determine the Health Services needed for themselves, including the right to refuse hemodialysis treatment. However, this creates an ethical and legal dilemma for doctors, as they must balance respecting the autonomy of patients who refuse hemodialysis with their professional obligation to save lives. The purpose of this study is to understand the ethical and legal considerations for doctors in performing hemodialysis on patients with kidney failure, as well as the ethical and legal consequences for doctors when patients refuse hemodialysis treatment. This research uses an empirical juridical approach, with secondary data as the main material and primary data as a complement. The subsequent analysis employs qualitative methods. The study findings indicate that ethical considerations involve assessing the benefits provided by hemodialysis, evaluating the success of the procedure, and understanding the patient's knowledge of hemodialysis and the consequences of their refusal. Legal considerations, on the other hand, pertain to the patient's right to have their decision respected, the doctor's obligation to perform requested actions according to hospital SOPs, and the doctor's compliance with the code of ethics and regulations governing hemodialysis procedures. The ethical and legal consequences of refusing hemodialysis include the potential erosion of public trust in the medical profession and a decline in the doctor's integrity. Nonetheless, doctors are still obligated to monitor and provide the best possible care. Patient refusals must be respected and thoroughly documented. Performing actions without patient consent can be considered a legal violation and risk malpractice claims. Doctors must also adhere to professional codes of ethics that respect patient autonomy. Continuing treatment without patient consent can result in legal action and violations of the professional code of ethics. However, by fulfilling all obligations according to legal requirements, doctors will receive legal protection from unfounded claims
Miscommunication As A Cause Of Disputes In The Relationship Between Doctors And Patients In Hospitals_ Astuti, Endang Kusuma; Yustina, Endang Wahyati; Ngah, Anisah Che
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): May, 2025: Law, Technology, and Globalization: Challenges and Innovations in th
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i1.21791

Abstract

The legal relationship between doctors and patients always employs communication as a means to reach a mutual acceptance and understanding of each party. However, miscommunication more often than not happens in that legal relationship, thus producing disputes between doctors and patients. The problem raised in this study is how miscommunication between doctors and patients in medical services can cause medical disputes. The study utilized sociolegal research as its research method, with the location of the research being done in Semarang. The results of the study reveal that miscommunication between doctors and patients can be a cause of disputes due to the distinct gap between expectations and the reality received by patients. This distinctive gap could emerge when there are differences in culture and language between doctors and patients. Therefore, the gap caused by miscommunication is one of the most frequent causes of disputes between doctors and patients in medical services.
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan terhadap Terjadinya Risiko Tindakan pada Operasi Mayor Kebidanan Emergensi di RSIA Dian Pertiwi Massa, Jaya; Yustina, Endang Wahyati; Limijadi, Edward Kurnia Setiawan
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11100

Abstract

Abstrak: RSIA Dian Pertiwi Karanganyar merupakan Rumah sakit khusus tipe C di Kabupaten Karanganyar, yang menangani pasien dengan kehamilan dan persalinan risiko tinggi, keadaan ini berakibat pada meningkatnya operasi mayor kebidanan emergensi dan meningkatkan komplikasi dari tindakan tersebut. Peningkatan komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi berbanding lurus dengan peningkatan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh tenaga kesehatan. Timbulnya permasalahan hukum akibat komplikasi tindakan operasi mayor kebidanan emergensi tersebut mengisyaratkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melakukan layanan operasi emergensi tersebut. Peraturan perundangan yang berlaku, perijinan Rumah Sakit, peraturan internal Rumah Sakit, persyaratan perijinan tenaga kesehatan merupakan piranti yang disediakan untuk melakukan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis, deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan telah dilakukan di RSIA Dian Pertiwi terhadap tim operasi kebidanan tahun 2022 untuk mengetahui sejauh mana pelindungan hukum terhadap tim operasi tersebut telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSIA Dian Pertiwi. Hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum meliputi segi norma hukum dan bentuk atau tehnis pengaturan hukum bagi tenaga kesehatan telah terpenuhi dengan baik demikian juga pelaksanaan dari pelindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang meliputi pihak terkait, bentuk pelindungan hukum dan ruang lingkup pelaksanaan pelindungan hukum. Satu kasus fatal akibat atonia uteri yang terjadi paska operasi perlu dicermati Manajemen Rumah Sakit dan Tim Operasi, untuk mencegah kasus fatal terulang kembali.Abstract: RSIA Dian Pertiwi is a specially hospital in Karanganyar District , referral center a high risk for pregnancies and deliveries, including a many babies and childs who finding health problems likes infection, malnutrition and others. This condition actually increases an obstetrian emergency operation like cesarian section, automatically increase the complication about this and increase the legal health problem for health workers Arise legal problems consequence complication of obstetrician emergency operation, induce legal health problems for health workers who prepared patient for obstetrian emergency operation. Law regulations, internal hospital regulation, letter of license for health workers can proctect them too legal medical problems In 2022 our studies on yudiris sosiology method, spesification descriptive and analisis data with interview and literature studies aim to collecting data and put the desription perfectly about implementation legal protection for find out legal protection for health workers who done in mayor obstetrician operation room Result about this studies are regulation of legal protection including the norm of law and tehnic of law regulation about health workers against the risk of obstetrician emergency operations in RSIA Dian Pertiwi can be fulfilled, similar about implementation legal regulation including legal protection, scope of law regulation and the related institution are fulfilled too. There is one fatality case cause atonia uteri occur after this emergency operation, can finishing with discussion between hospital management and the pasien until achieved agreement. At least the fatality case make our operation tim and health workers introspection how this moment can occuring and make the changging too avoid the same insident.
Co-Authors Agus Prabowo, Agus Arief Rahman Blum, John D Dodik Tugasworo Edward Kurnia Setiawan Limijadi, Edward Kurnia Setiawan Endang Kusuma Astuti Ertanto, Widiyo hartanto hartanto Hartini, Inge Jaya, A A Gde Putra Semara Khuswatun Chasanah, Khuswatun Kuswara, Stephanus Benny Lesmana, Asep Yogi Kristiawan Limijadi, Edward Kurnia Marcella Elwina Simandjuntak Massa, Jaya Nasser, Mohamad Ngah, Anisah Che Nugroho, Hari Pudjo Rika Saraswati, Rika Rusmiati Rusmiati Sarwo, Budi Sawadi, Suwandi Sipahutar, Bertha Takarina Soepratignja, PJ. Suroto, Val Tjahjono Kuntjoro Trajera, Sheilla M. Wahyu Diansyah Wahyuntara, Jaka Kusnanta