Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora
Halim Talli, Halim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYERANGAN PENGIKUT AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF HAM Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Ahmadiyah, tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh al-Quran dan yang dipesankan Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. Demikian pula pemahamannya mengenai wahyu,  menurut Ahmadiyah, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah Muhammad saw. wafat. Wahyu yang terhenti hanyalah wahyu tasyri’ atau wahyu syari’at, bukan wahyu mutlak. Wahyu mutlak ini tidak dikhususkan untuk para nabi saja, akan tetapi diberikan juga kepada selain mereka. Paham dan keyakinan kaum Ahmadiyah tersebut sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Ajaran Ahmadiyah tersebut menyalahi dalil-dalil kuat dan jelas yang menyatakan tidak adanya lagi nabi yang diutus Allah SWT. sesudah Nabi Muhammad saw. Perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Jemaah Ahmadiyah, berupa  pengusiran, pengrusakan  atribut dan gapura dan penganiayaan melalui lemparan batu dan kayu, telah mengancam keselamatan harta dan jiwa Jemaah Ahmadiyah yang mengakibatkan hilangnya perasaan aman dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas suci, amar makruf nahi munkar, ulama memberikan peringatan khusus kepada yang menunaikannya agar lebih berhati-hati dan menurut cara yang dicontohkan Rasululah. Menunaikan tugas ini tidak boleh tergesa-gesa, apalagi serampangan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menjalankan amar makruf dan nahi munkar hendaknya memperhatikan strategi yang tepat dan melalui cara-cara yang telah di tetapkan
SYARAT CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA DAN PERSPEKTIF ULAMA Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan
Publisher : Jurnal Al-Qadau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah merupakan salah satu refleksi dari reformasi system pemerintahan di Indonesia. Otonomi ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan ini ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kesalahpahaman pemerinthana daerah menyikapi tujuan otonomi daerah tersebut. Akibatnya, muncul “raja-raja kecil” di daerah yang menempatkan dirinya sebagaia penguasa tunggal dan penentuan kebijakana sesuai dengan keinginannya. Bahkan, hanya dengan iming kekuasaan, tanpa menyadari tugas dan tanggung jawab yang harus di embannya, seseorang berusaha keras mengumpulkan suara dan dukungan massa untuk meraih kemenangan pilkada sekalipun kemampuan dirinya tidak memadai. Merepon hal tersebut, perlu diperketat dan ditingkatkan kualitas syarat-syarat calon kepala daerah sejalan dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah yang begitu berat. Karena itu, penulis berpendapat perlu dimunculkan pendapat-pendapat ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa atau pemerintah, guna melahirkan rumusan syarat-syarat calon kepala daerah yang dapat melahirkan manusia unggul dan pilihan sebagaia kepala daerah di masa akan dating.
Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Maslahah Mursalah) Fatta, Muh. Irsyad; Kurniati, Kurniati; Talli, Halim; Patimah, Patimah; Asni, Asni
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5088

Abstract

The aim of this research is to explore the implications of the practice of mobile court at the Majene Religious Court on the sense of justice of the parties, with a focus on studying Maslahah Murlah. The research method used is qualitative with a normative syar'i theological approach and a juridical-empirical approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation, data editing, data analysis, and testing data validity by combining data. The research results show that the mobile court conducted by the Majene Religious Court is in accordance with the Maslahah Murlah concept by helping remote communities, spreading justice evenly, and maximizing services. The stages of the circuit court process include submitting a budget, determining the implementation time, determining the panel of judges, trial, and mediation. The implication of this research is the need for the Majene Religious Court to continue to provide the best service to the community, for the Supreme Court to pay attention to judicial institutions throughout Indonesia, and to find solutions to overcome the negative impacts of mobile courts.
PENYELESAIAN PERKARA KUMULASI GUGATAN ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS II) Hermayanti, Riska; Talli, Halim; Fajri, Muhammad
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v6i1.31050

Abstract

This study discusses the settlement of cases of cumulative marriage and divorce lawsuits (case study of the Sidenreng Rappang Religious Court Class II). This study aims to find out how the process of settling the cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits and how the basic legal considerations used by judges in resolving cases of cumulative lawsuits for itsbat marriage and divorce lawsuits. The type of research used is qualitative research which analyzes qualitative data so that the research is in accordance with the facts on the ground. The approach used is a normative juridical approach with data collection methods, namely documentation and interviews. The results of the study revealed that the process of the accumulation of marriage itsbat and divorce lawsuits at the Sidenreng Rappang Religious Court was broadly resolved in several stages, namely: The process of examining the marriage itsbat case. The mediation process is assisted by the panel of judges. Divorce proceedings. The deliberation meeting of the panel of judges and the reading of the decisions. The judge's consideration in deciding cases of itsbat marriage and divorce is based on the evidence and facts that the panel of judges got.
Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Maslahah Mursalah) Fatta, Muh. Irsyad; Kurniati, Kurniati; Talli, Halim; Patimah, Patimah; Asni, Asni
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5088

Abstract

The aim of this research is to explore the implications of the practice of mobile court at the Majene Religious Court on the sense of justice of the parties, with a focus on studying Maslahah Murlah. The research method used is qualitative with a normative syar'i theological approach and a juridical-empirical approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation, data editing, data analysis, and testing data validity by combining data. The research results show that the mobile court conducted by the Majene Religious Court is in accordance with the Maslahah Murlah concept by helping remote communities, spreading justice evenly, and maximizing services. The stages of the circuit court process include submitting a budget, determining the implementation time, determining the panel of judges, trial, and mediation. The implication of this research is the need for the Majene Religious Court to continue to provide the best service to the community, for the Supreme Court to pay attention to judicial institutions throughout Indonesia, and to find solutions to overcome the negative impacts of mobile courts.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Kifliansyah, Baso; Marilang, Marilang; Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ​​± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of ​​:±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of ​​:±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) ​​Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights
Co-Authors Asni Asni Fatta, Muh. Irsyad Hermayanti, Riska Kifliansyah, Baso Kurniati Kurniati Marilang Marilang, Marilang Muhammad Fajri Patimah Patimah