Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur) Pekuwali, Pelipus; Indartuti, Endang; Murti, Indah
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v4i2.2303

Abstract

This study aims to describe the implementation of Family Hope Program (PKH) in Rindi District, East Sumba Regency. This research uses qualitative descriptive method type. Data collection techniques used in the form of interviews to get a deep data from the sources. And Techniques The collection of data from existing sources is through records, archives, and documents, textbooks, existing both in the institution related to PKH and the libraries that deal with the research problems discussed. Informant research that includes the implementers, target groups and public figures in general. The results of this study show that PKH Implementation in Rindi Sub-district of East Sumba Regency has many obstacles and has not been implemented well, socialization and information distribution about PKH has not been fully known by the figures and society in general except the executing party and the target group, , And there is no clear SOP on PKH in Rindi District.Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH)
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa ahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto Yudistira, Archan; Indartuti, Endang; Soenarjanto, Bagoes
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v5i2.2954

Abstract

Village funds are funds originating from the budget of state revenues and expenditures that are allocated for villages that are transferred through the district / city expenditure budget and are used to finance government administration, implementation of development, and community empowerment. Ngimbangan Village is a village located in Mojosari Subdistrict, Mojokerto Regency which carries out management of village funds for infrastructure development. This study aims to determine the effectiveness of village fund management for infrastructure development in the balance villages. Data and information are collected through observation, interviews, documentation, and literature. The analysis used in this study is descriptive analysis. The results of the study show that the management of village funds in the village of Ngimbangan in terms of the accuracy of carrying out orders (planning, implementation and reporting) led by the Village Head as the highest leader in the Village Government has been effective.Keywords: Village Fund Management, Accuracy in Making Orders, Effective
MANAJEMEN USAHA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS OPTIMAL PRODUK REMPAH INSTAN DI UD ASRIFOOD KAMPUNG ADAT SEGUNUNG DESA CARANGWULUNG KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG Endang Indartuti; Nekky Rahmiyati
ABDIMAS Vol 1 No 03 (2021): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jamu merupakan minuman tradisional berkhasiat khas Indonesia. Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, berupa ramuan bahan tumbuhan obat, yang sudah digunakan secra turun temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Beberapa jenis tanaman rempah beberapa jenis yang berkhasiat, di antaranya rimpang jahe, kencur, kunyit, kunci, lempuyang, sunthi, temulawak, bengle, dan dringo. UD Asrifood termasuk usaha yang belum terlalu besar, tetapi sudah membawa dampak kepada petani rempah di Desa Carangwulung, melimpahnya bahan baku menyebabkan mudahnya distribusi dari petani ke UKM. Permasalahan utama yang dihadapi Astrifood dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peralatan produksi yang dimiliki dan manajemen usahanya. Peralatan untuk pengeringan rempah masih belum dimiliki, Proses pengeringan secara konvensional cukup memakan waktu, tempat dan tenaga, jadi proses pengeringan mengandalkan sinar matahari yang membutuhkan waktu lama, Dampaknya kapasitas produksi masih rendah dan kualitasnya juga rendah. Sedangkan untuk SDM dalam mengelola usahanya masih belum melakukan pembukuan usaha secara tertib. Solusi yang ditawarkan dan disepakati bersama: a) Pengadaan 1 buah Mesin oven pengering rempah 4 rak dengan kapasitas 20-30 kg; b) Mengadakan pelatihan penggunaan alat oven menggunkan metode learning by doing; c) Untuk mengatasi kelemahan pengelolaan usaha, pengusul mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Usaha, dan Pembukuan Sederhana. Peningkatan daya saing (kualitas dan kuantitas ) melalui: a. Pengadaan Mesin oven b. Peningkatan IPTEK dan Mekanisasi (Pelatihan dan Pendampingan peningkatan kemampuan manajemen (pengelolaan usaha). Metode Pelaksanaan: 1) Melakukan identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UD Asrifood; 2) Pengadaan teknologi tepat guna, mesin oven agar produk menjadi awet dan menghambat mikroorganisme dan jamur; Metode pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode Learning By Doing; dan 4) Metode Partisipatif, yang melibatkan para pemilik maupun pekerja Asrifood secara langsung dalam aplikasinya. Dengan di introdusir, mesin oven yang berkapasitas besar dan pendampingan Usaha dan Strategi pemasaran, maka usaha UD Asrifood semakin meningkat.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI DESA KRADENAN DAN DESA GESIKHARJO, KECAMATAN PALANG, KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR Endang Indartuti; Radjikan Radjikan; Achluddin Ibnu Rochim
ABDIMAS Vol 2 No 01 (2022): Education for Sustainable Development
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, merupakan desa sasaran pengabdian, yang ternyata memiliki potensi kerawanan sosial dan mempunyai potensi persoalan lainnya di tengah masyarakatnya. Mencermati kondisi tersebut, maka penyuluhan dan pendampingan pada Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo perlu dihadirkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang Penyusunan Peraturan Desa. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dialokasikan waktu 4 minggu, dengan melibatkan sumber daya, dan acara kegiatan yang terrencana. Dari hasil Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa ditemukan bahwa Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki persoalan yang sama. Kedua desa sangat jarang melaksanakan penyusunan Peraturan Desa dan jika terpaksa harus menyusun Peraturan Desa, maka dibuat dengan cara yang belum sesuai secara sosiologis dengan kondisi masyarakatnya, dan justeru bertentangan dengan produk aturan yang derajatnya lebih tinggi, karenanya sangat relevan bagi ke dua Desa tersebut untuk dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA Ahmad Salman Al Farisi; Teguh Santoso; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The city of Surabaya itself has received an award as a city that has implemented good governance at the world level. However, the facts in the field are still found some principles of good governance that have not been applied, therefore it is necessary to conduct research on the application of good governance in central agencies in the city of Surabaya. In this study, the object chosen was the Government Administration and Regional Autonomy Section, because this agency is a central part of the process of governance and autonomy in the city of Surabaya. This type of research is qualitative, which from this research shows that there are 2 principles that are not implemented properly there, namely transparency and efficiency, limited access to information to the public because only the SITOMAS application can be accessed by the public. Then for efficiency, sometimes many tasks overlap because there are many complaints from the public who come to the BAPOD office even though it is not their job, as a result many tasks are not completed according to the deadline.
BUDAYA KERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI JAWA TIMUR Sunu Diah Widagdo; Endang Indartuti; M.Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas budaya kerja pegawai dalam hal ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dilihat dari aspek budaya kerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012. penerapan Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sudah baik. Karena pegawai bersifat profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, sikap santun, dan memberikan pelayanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kode etik yang ada. Melaksanakan kerjasama antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menciptakan inovasi dan kreativitas untuk mengayomi masyarakat sesuai dengan tugasnya.
ANALISIS BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA Sulistiya Hayyu Pujaningsih; Endang Indartuti; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia adalah faktor penting sebagai penentu keberhasilan sebuah instansi. Manusia salah satu sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan instansinya, sumber daya manusia dalam suatu instansi merupakan sekumpulan orang yang bekerja dan mempunyai karsa, cita dan rasa yang berbeda-beda begitupun setiap instansi memiliki sumber daya manusia yang lebih. Mutu sumber daya manusia berhubungan dengan budaya organisai dan motivasi setiap individu, dengan adanya budaya organisasi yang baik dan motivasi maka akan menghasilkan sebuah performa kinerja yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai, dengan begitu dapat menumbuhkan budaya organisasi yang baik serta didukung dengan motivasi mampu memberikan hasil yang baik dan memuaskan bagi Bagian Rapat dan Perundangan-undangan Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya budaya organisasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai Bagian Rapat dan Perundang-undangan sudah baik. Dapat dibuktikan dengan salah satu instansi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya yang bekerjasama bahwa kinerja pegawai sudah baik. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Bagian Rapat dan perundang-undangan bekerja sesuai SOP, adanya pemberian reward pada pegawai yang kinerjanya baik dan karena bekerja sesuai SOP maka kualitas kinerja pegawai sudah baik dan saran yang dapat diberikan peneliti adalah tetap mempertahankan atau bisa lebih ditingkatkan lagi budaya organisasi serta motivasi yang telah dilaksanakan agar supaya performa kinerja pegawai lebih baik lagi.
The Effect of Governance and Member Participation on Households’ Consumption and Welfare: a Case Study of The Women Cooperatives (KOPWAN) in The City of Kediri Nekky Rahmiyati; Sri Andayani; Endang Indartuti
Enrichment : Journal of Management Vol. 11 No. 1, Novembe (2020): Management
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.323 KB)

Abstract

This study attempts to find the effect of governance and member participation on households’ consumption and welfare, a study in KOPWAN I the city of Kediri. The analysis uses Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS). The sample of 493 respondent were drawn from the KOPWAN members; using purposive sampling method. The result shows the significant effect of co-op governance on member participation; member participation significantly affects households’ economic growth and households’ economic growth in turn increase their welfare.
IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN MASALAH KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN WISATA RELIGI DI DESA GIRI KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR Indartuti, Endang; Kusnan, Kusnan; Ulvia, Fanesa Nahdlatul; Putri, Setya Nanda Anggela
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.2824

Abstract

AbstractThe high number of tourists visiting Indonesia certainly has a positive impact on state revenues. Gresik Regency, East Java Province is considered to be a district that is successful in managing tourism potential in its area. Meanwhile, Giri Village is one of the villages that has received serious attention from the Gresik Regency government to be developed as a religious tourism village. However, the Gresik Regency Government still faces many obstacles, the most important problem is coordination between stakeholders regarding media promotion or information and transportation and management, this is because Giri Village still gets the title of a village in Gresik Regency. Therefore, the purpose of this study was to determine the policy problem in the Development of Religious Tourism in Giri Village, Kebomas District, Gresik Regency, East Java. This study uses a descriptive qualitative research method, with the object of research on policy formulation. The results of this study indicate that the policies made cannot represent the needs of the human resources that are there both in terms of economic, social, and cultural. There are several stakeholder groups involved in it, but there are no standard policies and separate policies between the Giri Village government, cemetery managers, and mosque managers.Keywords: Tourism Village, management, formulationAbstrakTingginya jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia tentu saja memberikan dampak positif pada pendapatan negara. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi kabupaten yang berhasil dalam mengelola potensi wisata yang ada di daerahnya. Sementara itu, Desa Giri adalah salah satu desa yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk dikembangkan sebagai desa wisata religi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Gresik masih banyak menghadapi kendala, masalah yang paling utama adalah kordinasi antar stakeholder terkait media promosi atau informasi dan transportansi serta pengelolaan, hal ini disebabkan Desa Giri masih mendapat predikat desa kumuh yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui masalah kebijakan dalam Pengembangan Wisata Religi di Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian pada tahapan formulasi kebijakan (perumusan kebijakan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bisa mewakili kebutuhan sumber daya manusia yang ada disana baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga terdapat beberapa kelompok stakeholder yang terlibat didalamnya namun tidak terikat pada satu kebijakan yang baku dan menghasilkan kebijakan-kebijakan tersendiri baik itu antara pemerintah Desa Giri, pengelola makam, dan pengelola masjid.Kata Kunci: Desa Wisata, manajemen, formulasi DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2824
Utilization of Village Funds in Improving the Economy of Village Communities Endang Indartuti
International Journal of Social Science and Business Vol. 6 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i3.49953

Abstract

The government has a policy in the form of village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) because not all villages have good sources of income (Yudistira et al., 2019). Without government funds, the implementation of village autonomy will not run well. This study aims to analyze whether the government has invested village money in improving the economy of rural communities. This type of research is a literature study using qualitative descriptive and content analysis techniques. In library and qualitative research, data analysis is sufficient with non-statistical analysis in the form of reduction, display, and verification. The results show the utilization of village funds in 2021, where village funds are distributed in two categories, namely Regular and Independent. The category is determined based on the annual assessment results and determined by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. The distribution of the 2021 Village Fund in several regions has been delayed. It is due to several administrative problems by the local government and village government. There is an improvement in the 2022 Village Fund allocation policy, which is expected to impact the distribution and utilization process positively. The role of village funds in supporting national economic recovery and handling Covid-19 includes direct cash assistance from village funds, support for Covid-19 handling funds of at least 8% of the allocation of Village Funds, Work-Intensive Village Funds, and stunting management.