Yanuriansyah Ar Rasyid
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK TERHADAP HASIL PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG) Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Hikmatina Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Hikmatina
Publisher : Prodi Ahwal syakhshiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.99 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat beserta anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat terhadap permasalahan yang ada di instansi Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim.penetapan yang digunakan oleh peneliti yaitu penetapan yang berhubungan dengan asal-usul anak. Penetapan tersebut digunakan oleh peneliti guna mencari serta melihat terhadap pertimbangan hakim bagaimana cara hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan hukum serta sumber hukum apa yang digunakan. Melihat terhadap penetapan tersebut bahwa anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri berdasarkan penetapan No 480/Pdt.P/2017/PA.Mlg memiliki kekerabatan kepada ibunya. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon yang secara sirri tersebut dianggap tidak sah sebab salah satu saksi merupakan saksi yang berkualitas sebagai de auditu atau saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Sehingga anak tersebut bukan merupakan anak sah dan mejelis hakim menolak permohonan pemohonan untuk mengabulkan anak pertama sebagai anak kandung dari pemohon. Kata Kunci: Penetapan Hakim, Pernikahan Sirri , Hubungan Nasab Anak.
Legal Protection For Consumers Against The Potential Harm Caused By Promotions Using Deepfakes Hasibuan, Ali Huristak Hartawan; David Novan Setyawan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.232

Abstract

This research investigates the use of deepfakes in promotions and legal protection for consumers against potential harm caused by promotions using deepfakes. The use of deepfakes in promotions is a form of information manipulation that can potentially mislead consumers significantly. This research aims to determine the regulation of the use of deepfakes in promotions and whether the law can protect consumers against promotions that use deepfakes. This research uses a normative legal approach, analyzing legal principles and statutory regulations, especially those in the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law. The results of this research are that the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can become a regulatory framework for using deepfakes in promotions. Legal protection for consumers can be carried out through two approaches, namely preventive legal protection and repressive legal protection
Legal Protection for Consumers Against Fake Reviews on E-Commerce Platforms: The Perspective of Consumer Protection Laws Suharto; Ali Huristak Hartawan Hasibuan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.334

Abstract

This study aims to analyze regulations related to fake reviews on e-commerce platforms based on consumer protection laws, examine platform policies in preventing fake reviews, and identify obstacles to law enforcement. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using secondary, primary, and tertiary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that the regulation of fake reviews has been covered in the UUPK and the ITE Law, although it is not explicitly mentioned. Platforms such as Shopee, Tokopedia, and Lazada have prevention policies, but law enforcement is constrained by the burden of proof and low consumer reporting. It is recommended that the government and e-commerce platforms develop automatic detection technology and make it easier for consumers to return goods.
Legal Protection For Consumers Against The Potential Harm Caused By Promotions Using Deepfakes Hasibuan, Ali Huristak Hartawan; David Novan Setyawan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.232

Abstract

This research investigates the use of deepfakes in promotions and legal protection for consumers against potential harm caused by promotions using deepfakes. The use of deepfakes in promotions is a form of information manipulation that can potentially mislead consumers significantly. This research aims to determine the regulation of the use of deepfakes in promotions and whether the law can protect consumers against promotions that use deepfakes. This research uses a normative legal approach, analyzing legal principles and statutory regulations, especially those in the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law. The results of this research are that the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can become a regulatory framework for using deepfakes in promotions. Legal protection for consumers can be carried out through two approaches, namely preventive legal protection and repressive legal protection
Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori Muslim Lobubun; Yanuriansyah Ar Rasyid; Lembang, Nisrawanty; Leni Sipra Helen Rahakbauw
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.349

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, terhadap perkembangan hukum adat dan hukum positif serta pentingnya harmonisasi keduanya dalam praktik pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab bersama tokoh adat serta aparat pemerintahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Selain itu, masyarakat dan pemerintah distrik menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Hukum Adat dan Pemerintahan Distrik sebagai wadah harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong kolaborasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional yang berkeadilan dan berbudaya.