Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN Jurnal Notariil Jurnal Jatiswara Aktual Justice Jurnal Yustitia Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Fanny Priscyllia
Universitas Ngurai Rai, Bali-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Priscyllia, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1119

Abstract

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaanpemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yangberbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakahpemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesiadan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistempresidensial di Filipina.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presidensecara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dansesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegasdi dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itujuga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang jugamenganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ngPilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannyapemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat denganmasa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia Purnama Santhi, Ni Nyoman Putri; Priscyllia, Fanny
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1249

Abstract

Artikel ini melakukan analisis yuridis tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan korban HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sebelumnya dibahas dalam pembahasan artikel ini. Terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial, undang-undang ini menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui jalur yudisial. Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan saat menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk melindungi hak asasi warga negasi.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP) Rimbawa, I Made Artha; Pradnyana, I Wayan Amerta Nur; FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; PRISCYLLIA, FANNY -; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1674

Abstract

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan cyber crime khususnya penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan cyber crime khususnya tindak pidana penipuan online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan cyber crime ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online
The Current of Postmodern Legal Theory and its Relevance in The Development of National Law in Indonesia Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama; Priscyllia, Fanny
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v4i01.2599

Abstract

This article examines the current of postmodern legal theory and its relevance in the context of Indonesian law. Legal postmodernism was born as a critique of the failure of modernism projects that were considered too rigid, schematic, and ignored the complexity of social reality. Postmodern legal theory is influenced by deconstructivism, relativism, and pluralism, and is significantly influenced by the school of legal realism and Critical Legal Studies. The main characteristics of postmodern legal theory include the rejection of absolute truth, criticism of grand narratives, recognition of plurality of values, and attempts to legitimize laws that are biased in political and economic interests. In Indonesia, postmodern thought has influenced the development of law through various manifestations such as feminist legal theory and progressive law. However, the implementation of postmodern legal theory in Indonesia requires contextualization by considering the cultural values and religious norms of the Indonesian people. This study concludes that postmodern legal theory is a form of critical and dynamic theoretical reflection, which can be used to understand, study, and apply law in Indonesia, which is complex and pluralistic, noting the need for caution in deconstructing the law to remain relevant to the local context of Indonesia.
The Current of Postmodern Legal Theory and its Relevance in The Development of National Law in Indonesia Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama; Priscyllia, Fanny
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 4 No. 01 (2026): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v4i01.2599

Abstract

This article examines the current of postmodern legal theory and its relevance in the context of Indonesian law. Legal postmodernism was born as a critique of the failure of modernism projects that were considered too rigid, schematic, and ignored the complexity of social reality. Postmodern legal theory is influenced by deconstructivism, relativism, and pluralism, and is significantly influenced by the school of legal realism and Critical Legal Studies. The main characteristics of postmodern legal theory include the rejection of absolute truth, criticism of grand narratives, recognition of plurality of values, and attempts to legitimize laws that are biased in political and economic interests. In Indonesia, postmodern thought has influenced the development of law through various manifestations such as feminist legal theory and progressive law. However, the implementation of postmodern legal theory in Indonesia requires contextualization by considering the cultural values and religious norms of the Indonesian people. This study concludes that postmodern legal theory is a form of critical and dynamic theoretical reflection, which can be used to understand, study, and apply law in Indonesia, which is complex and pluralistic, noting the need for caution in deconstructing the law to remain relevant to the local context of Indonesia.
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER FUNDS AT VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) THROUGH A DEPOSIT GUARANTEE SCHEME BY THE EMPOWERMENT INSTITUTION FOR LPD Ni Putu Ari Setyaningsih; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Fanny Priscyllia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.55-64

Abstract

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds.
Co-Authors Artana, I Made Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA Kaisupy, Nazilla Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Ari Setyaningsih Pradnyana, I Wayan Amerta Nur Pratama, I Putu Andika Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Rimbawa, I Made Artha