Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; Priscyllia, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1458

Abstract

Child exploitation in trade and services remains a serious problem in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of national legal policies in protecting children from economic exploitation, with a focus on the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection and related legal instruments. The research method employs a normative-juridical approach through literature review and case analysis. The results indicate that although the legal framework is adequate, field implementation still faces challenges such as weak inter-institutional coordination, low public awareness, and budget constraints. This article recommends strengthening the child protection system through central-regional policy integration, capacity building for law enforcement, and restorative approaches
Perlindungan Hukum Pengungsi Musiman dalam Konteks Kelemahan Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional Fanny Priscyllia; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1738

Abstract

Perubahan iklim global telah memunculkan perpindahan musiman akibat degradasi lingkungan yang belum terlindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan Konvensi Pengungsi 1951 dan urgensi pembentukan kerangka hukum baru dalam melindungi pengungsi musiman. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional seperti Konvensi 1951, Protokol 1967, putusan Teitiota v. New Zealand, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi pengungsi saat ini masih terbatas pada penganiayaan, sehingga pengungsi musiman berada dalam kekosongan hukum tanpa jaminan status, perlindungan sementara, dan prinsip non-refoulement. Di Indonesia, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim, padahal negara ini berpotensi menjadi tujuan maupun transit. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kerangka hukum yang inklusif dan adaptif di tingkat internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah krisis kemanusiaan, dan menjaga stabilitas keamanan negara.