Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DALAM BIROKRASI PERIZINAN Nyoman Putri Purnama Santhi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.495 KB)

Abstract

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalahterselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujudpelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubunganantara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikatoruntuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi goodgovernance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuatsuatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untukmemperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti danterjangkau.
The Comparative Law Perspective Of Surrogation: Indonesia And Several Countries That Legalized Surrogation Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Vitro Fertilization (IVF) program is generally used by married couples who find difficult to have progeny that the wife has difficulty getting pregnancy so she cannot raise her fetus in her own womb. The IVF is a method of assisted reproduction in which male sperm and female egg cells are combined in a cup laboratory where fertilization occurs. One of the specific reasons for the IVF program is because a pregnancy cannot be medically possible because of the risk of danger so that it is not acceptable for the wife's health. This causes urgency to need another woman's womb in raising a fetus by providing a number of material rewards or compensation based on an agreement agreed between the intended parent and other women. After giving birth, then the child should be returned to the intended parent but not to the woman who lent her womb. This is referred to as a surrogate mother. This article is a normative legal research examines and analyses legal sources. It aims to identify legal aspects of surrogate mother not only law in Indonesia but also the law of other countries. This research indicates that regulation of surrogate mother specifically has not been regulated in Indonesian positive law. From a comparative legal perspective, it also discovers that some countries that legalize surrogation basically based on civil rights.
Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; Yudi Gabriel Tololiu; Bayu Anggara
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i1.9045

Abstract

This research discusses how law enforcement is in Indonesia, and how does the law enforcement is in the perspective of a transcendental justice paradigm. This research is a library research using secondary data sources, namely primary and secondary legal materials. This research includes normative research with a synthetic analytic approach. Based on the results of the analysis, law enforcement in Indonesia, both criminal and civil, is still fixated on legal certainty, thus ignoring substantive justice. This is where a shift is needed from the law enforcement paradigm based on legal certainty to transcendent justice. This condition can be seen from several decisions that are very formalistic and based on laws, where legal certainty is at the forefront compared to substantive justice so that justice is not felt by the community. This condition is also strongly influenced by the legal paradigm adopted in Indonesia, namely positivist law or known as the systemic legal paradigm. Transcendental starts from irrational and metaphysical thoughts such as emotions, feelings, instincts, moral spirituality and as part of the science of building. In this context, law enforcement. The perspective of the paradigm of transcendental legal justice highlights how the objectives of Islamic law are beneficial to justice and human welfare. Where law is based on ethics (moral) so that it can produce substantive justice, not mere formalistic justice, which encapsulates human attitudes to be fair to God as the creator, fair to fellow human beings and fair to the universe.
Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6355

Abstract

Surrogasi rahim adalah topik yang memicu berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik ini, dan isu-isu etika seperti eksploitasi, hak-hak anak, dan identitas orang tua sering menjadi fokus perhatian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik hukum surrogasi rahim diatur di berbagai negara yang melegalkan surrogasi, dan apa perbedaan utama dalam pendekatan hukum di antara negara-negara tersebut dan implikasi global dan lokal dari praktik surrogasi rahim yang melegalkan di berbagai negara, termasuk dampak sosial, budaya, dan hukum di tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian ini adalah kajian literature. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik surrogasi rahim diatur secara berbeda di setiap negara yang melegalkan. Ada variasi signifikan dalam persyaratan eligibilitas, pembayaran kepada surrogat ibu, pengawasan medis, dan pengakuan hukum orang tua. Hal ini menciptakan kerumitan dalam regulasi global surrogasi.
Analysis of International Human Rights Court Rulings Against Member States: A Review of Compliance and Its Consequences Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; I Putu Harry Suandana Putra; I Nengah Nuarta
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 01 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i1.990

Abstract

The international human rights framework requires cooperation and compliance from member states. Despite various mechanisms offering human rights protection, challenges persist in ensuring compliance and responding to human rights violations worldwide. In this research phase, a systematic literature review was conducted, employing an approach that referenced various sources available in various research databases. The research findings indicate that in analyzing the compliance of member states with international human rights court decisions, it can be concluded that the implementation of decisions involves a complex process and entails various factors. The mechanisms for implementing decisions at the national level require the involvement of legal institutions, civil society participation, collaboration with relevant parties, and education for law enforcement agencies
Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; Fanny Priscyllia
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1249

Abstract

Artikel ini melakukan analisis yuridis tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan korban HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sebelumnya dibahas dalam pembahasan artikel ini. Terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial, undang-undang ini menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui jalur yudisial. Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan saat menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk melindungi hak asasi warga negasi.
Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik Dalam Perspektif Peradilan Modern I Nengah Nuarta; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.37-45

Abstract

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik, namun dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berkaitan pergeseran paradigma pembuktian dalam KUHAP dengan pembuktian dengan sistem elektronik, salah satunya mengenai alat bukti saksi melalui teleconference. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Peran teknologi informasi sangat vital dalam penegakan hukum dan keadilan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara sepenuhnya dalam penanganan perkara di peradilan, mulai dari ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih menentukan penanganan perkara secara manual. Untuk mengejar ketertinggalan hukum acara pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Jika memperhatikan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya. Secara singkat implementasi ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2022 adalah semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.
HUKUM DEKONTRUKSI PARIWISATA BUDAYA BALI: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN KOMERSIAL Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; Anak Agung Linda Cantika
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1585.89-98

Abstract

Perkembangan dewasa ini, Pulau Bali memiliki tantangan yang dilematis antara dua hal berseberangan yakni kearifan lokal dan komersialisasi. Derasnya arus perkembangan globalisasi dan modernisasi memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pariwisata Bali. Apabila ditelaah berdasarkan kajian hukum, perlu kiranya dilakukan suatu upaya yakni hukum dekontruksi. Hukum dekontruksi secara garis besar ditujukan untuk evaluasi atas subtansi hukum yang berkenaan dengan kearifan lokal dan komersialisasi pariwisata budaya Bali. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu bentuk upaya mengkaji kembali dan merevisi peraturan yang ada untuk menghindari eksploitasi dan menekan arus komersialisasi budaya pada Pariwisata Bali. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hukum dekontruksi dan perkembangan pariwisata budaya Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum dekonstruksi dapat menjadi solusi efektif untuk menangani komersialisasi pariwisata budaya Bali dengan melakukan identifikasi dan penalaran kritis terhadap sejumlah regulasi yang sudah ada berkenaan dengan pariwisata budaya Bali. The current development of Bali Island has a dilemmatic challenge between two opposing things, namely local wisdom and commercialization. the current development of globalization and modernization has a very influential impact on Bali Tourism. Based on legal studies, it is necessary to make an effort, namely deconstruction law. The deconstruction law is generally aimed to evaluate the substance of the law relating to local wisdom and commercialization of Balinese cultural tourism. This research aims to make an effort to review and revise existing regulations to avoid exploitation and suppress the flow of culture commercialization in Bali tourism. This research uses a normative method by reviewing legislation, books, journals, and articles related to deconstruction law and the development of Balinese cultural tourism. The results show that the legal deconstruction approach can be an effective solution to deal with the commercialization of Balinese cultural tourism by identifying and critically reasoning about existing regulations regarding Balinese cultural tourism.
A LAW ATTEMPT TO RESOLVE THE VACUUM OF NORM BY FORMULATION PERPPU AS A NEW LEGAL FORMATION RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF INTERIM REPLACEMENTS IN SPECIAL SITUATIONS Ni Nyoman Putri Purnama Santhi; Hendij Ana Widowati
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 2 (2024): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of mass or collective corruption cases committed by DPRD legislators in the current legal reality has caused a vacuum in the legislature and stagnation in the administration of local government. DPRD legislators who have been identified as defendants must resign through the mechanism of inter temporal replacement (PAW). Principally, the problem is that the rights of these defendants are still protected by law because there has been an unincracht decision. This is the case of the legal studies issues raised in this paper. The research used in this writing is normative legal research because there are problems with the condition of vacuum norms so that new laws and regulations are needed to regulate the stagnation of local government administration due to mass corruption. Furthermore, it is necessary to establish a new law, namely Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) as a new legal norm that regulates special situations. In terms of overcoming if similar legal problems will occur again at a later time, then the provisions in the Perppu will apply and otherwise the MPR, DPR, DPRD, and DPD Law (MD3 Law) is not applicable in the special situation problem, as the use of the principle of lex posteriori derogat legi priori applies.
Patient Data Privacy Challenges in Electronic Health Systems: A Juridical Analysis of Medical Information Protection in Indonesia Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i01.1577

Abstract

The digital revolution has fundamentally transformed healthcare service systems, bringing complex legal issues related to patient data privacy protection. This research aims to analyze the juridical challenges of electronic medical information protection in Indonesia. Using a normative juridical method, the research examines regulatory frameworks, identifies legal gaps, and formulates responsive legal protection models. Research findings reveal that Indonesia's electronic health systems face structural weaknesses in guaranteeing data privacy. Existing regulations have not been able to accommodate digital technology developments, creating risks of medical information leakage and misuse. The complexity of challenges includes weak digital consent mechanisms, absence of cybersecurity standards, and minimal supervision. The research recommends comprehensive regulatory framework renewal, establishment of independent oversight bodies, and development of adaptive health data security protocols. This transformation requires an interdisciplinary approach that integrates legal, technological, and ethical perspectives. The research conclusion emphasizes the urgency of patient privacy rights protection in digital ecosystems while ensuring the effectiveness of modern healthcare services.