Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.565
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah METADATA IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen JUDGE: Jurnal Hukum LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan
Sudarto Sudarto
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021 Pratama, Ryan; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.503

Abstract

Apabila terdapat kesalahan dalam putusan majelis hakim di pengadilan niaga dalam perkara yang dimulai dengan permohonan pengajuan PKPU oleh kreditor, upaya hukum kasasi yang tersedia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dapat memberikan keadilan bagi debitor sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kasasi. Hal ini memungkinkan majelis hakim untuk meninjau kembali fakta-fakta dan penerapan hukum yang telah dilakukan di pengadilan niaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia setelah putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang dikeluarkan pada 15 Desember 2021, menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor". Dalam praktik peradilan, upaya hukum kasasi ini diharapkan mencerminkan keadilan bagi debitor dan kreditor dalam proses PKPU. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan peraturan baru terkait penundaan kewajiban pembayaran utang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Hukum dan HAM
KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK BEKAS BARAT (EIGENDOM VERPONDING) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Munthe, Donny Markas Sahputra G.; Gaol, Selamat Lumban; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.505

Abstract

Eigendom verponding adalah hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, eigendom verponding ini dikonversi menjadi hak milik, namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepemilikan tanah hak milik bekas eigendom verponding berdasarkan perundang-undangan Indonesia serta bagaimana status kepemilikan tanah tersebut setelah diberlakukannya UU No. 5/1960 berdasarkan praktik peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan tanah hak milik bekas eigendom verponding diatur dalam KUH Perdata, UU No. 5/1960, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum agraria nasional melalui konversi hak atas tanah lama menjadi hak yang sesuai dengan ketentuan baru. Berdasarkan praktik peradilan, seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/Pdt/2020/PT.DKI, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 594 PK/Pdt/2022, konversi ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan baru dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik bekas barat (eigendom verponding).
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU TIDAK DIDAMPINGI PENERJEMAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Suwoto, Hadisubroto; Darwis, Nurlely; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.508

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas tunarungu dalam proses peradilan pidana tanpa didampingi penerjemah. Fokus utama penelitian adalah mengkaji apakah keterangan saksi tunarungu memiliki nilai yang setara dengan saksi normal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 168 KUHAP dan Pasal 27 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa penerjemah bahasa isyarat, keterangan mereka sering dianggap kurang valid karena hambatan komunikasi. Penerjemah diperlukan untuk memastikan keterangan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh majelis hakim. Kendala dalam aksesibilitas penerjemah menciptakan potensi diskriminasi terhadap penyandang tunarungu dalam sistem peradilan. Kesimpulannya, reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tunarungu mendapatkan hak yang setara di pengadilan, termasuk akses terhadap penerjemah, agar keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti sah. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK Sugiyatmi, Nur; Gultom, Potler; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.516

Abstract

Kenakalan anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali anak-anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatian pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Untuk akan diteliti lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan praktek peradilan di Indonesia dan bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan praktek peradilan anak di indonesia dengan menjalani pidana kepada anak dengan pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan pada balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus (brsampk) handayani  dan membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) UU 12/1951 Jo UU 11/2012 Dari hasil penelitian untuk perbaikan Para Penegak Hukum dalam penanganan kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa hak ini perlu di sesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak dan sejatinya penting dilakukannya diversi sebelum masuk ke persidangan sehingga terjadi kesepakatan antara penegak hukum dan orang tua/wali anak yang selanjutnya di arahkan atau di serahkan kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bimbingan ataupun pelatihan kerja dan Pengaturan tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk harus dibuat secara khusus oleh Pemerintah dalam KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham. Kata Kunci: senjata tajam, anak, pertanggung jawab pidana.
THE ROLE OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES (TNI) IN ADDRESSING TERRORISM AS AN EFFORT TO SAFEGUARD THE SOVEREIGNTY AND INTEGRITY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Casmudin; Sujono; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.517

Abstract

Acts of terrorism carried out systematically and massively create an atmosphere of widespread terror for citizens, effectively and efficiently, that the involvement of the TNI in eradicating criminal acts of terrorism, which is part of acts of terrorism, is not in the realm of law enforcement. Therefore, it is interesting to examine the position of the Indonesian National Army in the National Defense System of the Republic of Indonesia and the role of the Indonesian National Army in dealing with acts of terrorism as an effort to maintain the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To answer these problems, normative legal research methods (normative juridical) are used with a statutory approach, case approach, conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The research found that the position of the Indonesian National Army in the National Defense System of the Republic of Indonesia and the Role of the Indonesian National Army in Handling Acts of Terrorism as an Effort to Maintain Sovereignty is regulated in Article 30 Paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, apart from that in Paragraph (2) and Paragraph (3) This is confirmed in Article 3 and Article 4 of Law 34/2004 or the TNI Law, which states that in the deployment and use of military force, the TNI is subordinate to the President. Then the role of the Indonesian National Army in handling acts of terrorism as an effort to maintain the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in Article 5 jo. Article 7 Paragraph (2) letter b number 3 which relates to the main tasks of the TNI in military operations other than war gives the TNI the authority to deal with acts of terrorism, based on state policies and political decisions. The position of the TNI in the state administration system is the main component of the state defense system to protect sovereignty, territorial integrity and the safety of the nation. To provide legal certainty and justice, it needs to be strictly regulated in ministerial regulations and/or Commander-in-Chief regulations regarding the role and duties of the TNI in dealing with acts of terrorism.
ANALYSIS OF DEFENSE AND CYBER SECURITY IN AIRSPACE MANAGEMENT IN INDONESIA Sudarto; Rina Dyahtaryani, Lidia; Trianto, Nanang
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Agustus)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v2i2.57

Abstract

Air space management is a crucial aspect in maintaining the sovereignty of a country, including Indonesia. Along with the rapid development of information and communication technology, threats to cyber security are becoming increasingly significant. This research analyzes defense and cyber security efforts in air space management in Indonesia, with a focus on identifying threats, vulnerabilities, and implemented mitigation strategies. Through descriptive-analytical methods, data is collected from various sources, including policy documents. The research results show that although Indonesia has implemented various policies and technologies to improve cyber security, there are still a number of challenges that must be overcome, such as a lack of awareness of cyber threats, limited skilled human resources, and the need for better coordination between relevant institutions. With these steps, it is hoped that cyber security in airspace management can be improved, thereby reducing the risk of attacks and ensuring the safety and efficiency of flight operations in Indonesia.
RETRACTION NOTICE: Model Kolaborasi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi Sudarto, Sudarto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.8912

Abstract

RETRACTION TO: Sudarto Sudarto (2024). Model Kolaborasi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal USM Law Review Vol 7, No 3, pp. 1260-1271, December 2024, DOI: 10.26623/julr.v7i3.8912. Following a rigorous, carefully concerned, and considered review of the article published in Jurnal USM Law Review to article entitled “Model Kolaborasi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia Pasca Reformasi” Jurnal USM Law Review Vol 7, No 3, pp. 1260-1271, December 2024, DOI: 10.26623/julr.v7i3.8912. Sudarto Sudarto. The article contains redundant material and copyright infringement. Following a report from the original author and an investigation conducted by the editor, it was found that the article bears similarities to a previously published article in the NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8 No. 5 (2021) DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428, Ministrate Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Vol 3. No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i3, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 13 No. 2 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 13 No 2 (2023) http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/12542
Penerapan Prinsip Profesionalisme oleh Satuan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa menurut Hukum Pidana Abdullah Zaini Abdullah Zaini; Sudarto Sudarto; Supri Abu Supri Abu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2212

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip profesionalisme dalam tindakan pengamanan unjuk rasa oleh satuan Brimob; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan saat pengamanan unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar normatif profesionalisme Brimob tercermin melalui kompetensi teknis, integritas dan etika profesi, serta orientasi perlindungan publik. Standar tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Implementasi pengamanan massa didasarkan pada tahapan situasi hijau–kuning–merah, yang menempatkan negosiasi dan pencegahan sebagai pendekatan utama sebelum tindakan represif dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa anggota Brimob memiliki hak atas perlindungan hukum selama menjalankan tugas, sepanjang tindakan dilakukan sesuai kewenangan, SOP, dan prinsip proporsionalitas. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan preventif melalui SOP, pelatihan, dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui penerapan diskresi kepolisian, alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP (pembelaan terpaksa dan perintah jabatan), jaminan due process berdasarkan KUHAP, serta mekanisme pemeriksaan internal seperti Propam dan sidang kode etik. Perlindungan hukum bagi aparat harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak berubah menjadi impunitas, tetapi tetap menjamin fairness agar anggota Brimob yang bertindak profesional tidak mengalami kriminalisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan de-eskalasi dan kontrol emosi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, kewajiban dokumentasi penggunaan kekuatan, serta harmonisasi SOP agar penerapan profesionalisme Brimob dalam pengamanan unjuk rasa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
Penerapan Prinsip Profesionalisme oleh Satuan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa menurut Hukum Pidana Abdullah Zaini Abdullah Zaini; Sudarto Sudarto; Supri Abu Supri Abu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2212

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip profesionalisme dalam tindakan pengamanan unjuk rasa oleh satuan Brimob; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam penggunaan kekuatan saat pengamanan unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar normatif profesionalisme Brimob tercermin melalui kompetensi teknis, integritas dan etika profesi, serta orientasi perlindungan publik. Standar tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Implementasi pengamanan massa didasarkan pada tahapan situasi hijau–kuning–merah, yang menempatkan negosiasi dan pencegahan sebagai pendekatan utama sebelum tindakan represif dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa anggota Brimob memiliki hak atas perlindungan hukum selama menjalankan tugas, sepanjang tindakan dilakukan sesuai kewenangan, SOP, dan prinsip proporsionalitas. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan preventif melalui SOP, pelatihan, dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui penerapan diskresi kepolisian, alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP (pembelaan terpaksa dan perintah jabatan), jaminan due process berdasarkan KUHAP, serta mekanisme pemeriksaan internal seperti Propam dan sidang kode etik. Perlindungan hukum bagi aparat harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak berubah menjadi impunitas, tetapi tetap menjamin fairness agar anggota Brimob yang bertindak profesional tidak mengalami kriminalisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan de-eskalasi dan kontrol emosi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, kewajiban dokumentasi penggunaan kekuatan, serta harmonisasi SOP agar penerapan profesionalisme Brimob dalam pengamanan unjuk rasa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
Co-Authors Abdullah Zaini Abdullah Zaini Amos Andi Casmudin Darwis, Nurlely Dewi, Anggraeni Rosliana Gaol, Selamat Lumban Harry Samuel Martin, Reynaldo Munthe, Donny Markas Sahputra G. Niru Anita Sinaga Nurwanto Pipit Suwito Potler Gultom Rina Dyahtaryani, Lidia Ryan Pratama Simanjuntak, Setia Magdalena Subhan Zein Sgn Sugiyatmi, Nur Sujono Supri Abu Supri Abu Suwoto, Hadisubroto Trianto, Nanang Widiastuti, Restu Wiryawan, Hadi