Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LANDING / CROWFUNDING ) DI INDONESIA Subhan Zein
JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya
Publisher : JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA

Dunia usaha berkembang sangat pesat, merambah industri keuangan dengan hadirnya penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik/Financial Technolog (fintech). Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK di bentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan pelaksananya yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Kata kunci : Otoritas Jasa keuangan (OJK), penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik (Fintech).

REFORMASI AGRARIA DARI DULU HINGGA SEKARANG DI INDONESIA Subhan Zein
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Konsep penguasaan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya ini dilakukan dengan Reformasi Agraria yakni menurut hukum Agraria nasional bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang digariskan UUPA dimaksudkan untuk memastikan tanah tidak dimonopoli oleh segelintir penguasa tanah, dengan mengorbankan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergantung pada tanah, terutama para petani produsen makanan. Untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

PERJANJIAN KREDIT (CREDIT AGREEMENT) JAMINAN PERSEORANGAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN (SPOUSAL CONSENT) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM Subhan Zein Sgn
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v12i2.1049

Membahas harta bersama sangat erat hubungannya dengan perkawinan yang merupakan bagian dari proses dari kehidupan manusia dalam membentuk suatu keluarga yang utuh bagi mereka yang telah mampu, baik lahir maupun batin. Ketika telah dilaksanakannya suatu perkawinan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi konsekuensi hukum akibat dari perkawinan tersebut, salah satunya adalah mengenai harta bersama. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dan dihitung sebagai harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan.Pada saat menjalani bahtera perkawinannya, suami-istri tersebut mungkin adakalanya harta yang mereka dapat selama perkawinan, baik sengaja atau tidak disengaja, terpakai apakah untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan modal dalam usaha yang mereka jalankan, tetapi walaupun demikian, haruslah dengan sepengetahuan dan seizin dari kedua belah pihak. Hal yang demikian untuk menghindari selisih paham dan percekcokan diantara suami-isteri tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan secara sepihak terhadap harta bersama tersebut, maka hal yang demikian tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang pertanggungjawabannya dimintakan dan ditanggung kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut secara sepihak. Hal ini terjadi dalam Perkara Nomor : 136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST di Pengadilan Jakarta Pusat. Diketahui bahwa dalam perkara tersebut seseorang bernama almarhum SL (namanya disamarkan) mengajukan pinjaman senilai ratusan milyar rupiah kepada 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan Berbadan Hukum asing yaitu PHA, PTE, LTD., LAMSF Inc., dan CS, Singapore Branch, yang ketiganya berdomisili di Negara Singapura.

REFORMA AGRARIA TENTANG PENGADAAN TANAH DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Subhan Zein Sgn
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v13i1.1050

Reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu kegiatan “legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian, dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin. Reforma agraria bertujuan sebagai “suatu operasi untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang melalui penggunaan kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan membuat legislasi itu berjalan melalui suatu program pemerintah, secara terencana untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan

Membangun Transportasi Udara Era 5.0 di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan Lumban Gaol, Selamat; Mardianis, Mardianis; Niru Anita Sinaga; Subhan Zein Sgn; , Budi Prayitno; Anggraeni Rosliana Dewi
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2311

Society 5.0 was initiated by Japan, and inaugurated on January 21, 2019, made as a resolution to the Industrial Revolution 4.0, using modern-based science (Artificial Intelligence, Robots, Internet of Things) for human needs with the aim that humans can live comfortably, including in air transportation, initially focusing on human factors (pilots) began to shift the emphasis to the development of aviation technology. Therefore, it is interesting and necessary to examine how the readiness of laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. This research is normative legal research using a statute approach, conceptual approach, and comparative approach and uses secondary data obtained from primary and secondary legal sources related to laws and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia. The results show that the existing laws and policies for building air transportation in the 5.0 era in Indonesia are not ready. It is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations and policies to build air transportation in the 5.0 era in Indonesia with global regulations and policies in the form of international agreements related to air transportation development in the 5.0 era in the world.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP 2 (DUA) PUTUSAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING NOMOR 161/PDT/2022/PT.DKI Wiryawan, Hadi; Zein, Subhan; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.496

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Keputusan pengadilan harus mencerminkan tiga unsur, yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dalam perkara nomor 161/PDT/2022/PT DKI bagaimana bisa terjadi timbulnya dua putusan yang berbeda dalam nomor perkara tersebut, Adapun yang menjadi tujuan dalam tesis ini untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji sebuah putusan banding agar terciptanya putusan yang berkualitas dan tidak membingungkan para pihak, Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, fokus pada penelaahan terhadap regulasi hukum yang berlaku hasil dari penelitian ada beberapa unsur temuan yang dapat disimpulkan, di duga tidak telitinya pihak panitra dalam menyalin hasil musyawarah dan berita acara persidangan dalam sebuah Salinan putusan resmi dalam perkara aquo, sistem monitoring dan pengawasan tidak berjalan maksimal serta dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung Tahun 2022, panjangnya waktu dalam proses penanganan dan pemeriksaan perkara di pengadilan (Pengadilan Tinggi) berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahguaan wewenang. Dalam penulisan ini penulis memberikan saran, agar suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien di perlukan pengaturan manajemen yang tepat, Pelaksanaan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 dan dijadikannya perkara nomor 161/PDT/2022/PT DKI di jadikan bahan pembelajaran agar tidak terulang kembali.

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Widiastuti, Restu; Zein, Subhan; Sudarto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.501

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perbedaan utama dalam penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian terletak pada kewenangan serta efektivitas koordinasi antara kedua institusi tersebut. Selain itu, hambatan signifikan yang dihadapi penyidik meliputi kurangnya anggaran, kompleksitas teknik peredaran narkotika, dan tantangan dalam pembuktian status pengguna narkotika sebagai korban atau pecandu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BNN dan kepolisian, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan efektivitas penyidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

EVOLUSI HUKUM CYBERCRIME DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DALAM DUNIA DIGITAL Ruddin, Isra; SGN, Subhan Zein
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research explores the evolution of cybercrime law in the face of developments in information and communication technology (ICT) over the last few decades. The development of digital technology has provided countless benefits, but has also given rise to increasingly complex threats in the form of cyberattacks and cybercrime. The aim of this research is to investigate how cybercrime law has evolved in response to changes in ICT and how these developments have influenced the effectiveness of cybercrime law enforcement. This research also analyzes the role of cross-border cooperation in cybercrime law enforcement and how developments in international law have influenced countries' ability to deal with global cybercrime threats. The research results show that the evolution of cybercrime law includes the establishment of more specific cybercrime laws and stronger protection of personal data. Cross-border cooperation plays an important role in cybercrime law enforcement, including information exchange, joint prosecution, asset freezing, and extradition. Developments in international law, such as the Budapest Convention and the General Data Protection Regulation (GDPR), have provided the legal basis necessary for more effective cross-border cooperation. However, challenges remain, including legal and jurisdictional differences between countries that often hamper law enforcement efforts. Therefore, increasing international cooperation and efforts to overcome these obstacles is critical in maintaining security and privacy in the ever-evolving digital era.

ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR) Wahyu Pambudi, Arif; Zein Sgn, Subhan
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 2 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The crime committed by Fredi Budiman was a very extraordinary crime in narcotics crimes. Therefore, it is very interesting and important to examine further how the perpetrators who are suspected of being narcotics dealers are proven in decision number 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar? and what is the juridical analysis of the death penalty for narcotics crimes in decision number 2267/ Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar?. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that valid evidence according to Law Number 8 of 1981 is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which consists of: a) witness statements; b) expert testimony; c) letter; d) instructions and d) defendant's statement. Based on the decision in case Number 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. There are three valid pieces of evidence, namely witness statements, documentary statements, and defendant statements. The execution of the death penalty for narcotics crimes in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is the heaviest sanction that can be imposed on perpetrators of this type of crime. Basically, the death penalty imposed on narcotics traffickers is a form of protecting the rights and interests of many people and is in line with the purpose of punishment. The reason for the punishment of repetition as a basis for increasing punishment is that someone who has been sentenced and repeats a crime again, proves that he has a bad character. Evil is therefore considered very dangerous for security and public order.

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK INDONESIA (E - TAX COURT) : KENDALA DAN DAMPAKNYA Berliana; Zein Sgn, Subhan
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 2 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Initially, e-Court was formed from PERMA Number 3 of 2018, over time and in the era of digitalization, the Supreme Court continues to strive to find breakthroughs or innovations in developing a litigation system in the Court, namely by using e-Court in accordance with PERMA Number 1 of 2019 which regulates e-Filling, e-payment, e-summons, and e-litigation. The development and launch of e-Tax Court also reflects the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in integrating information technology (IT) with procedural law, proving that IT innovation Based on this description, this study aims to determine the extent of the effectiveness of e-Tax Court implementation in the Indonesian Tax Court. This type of research is qualitative research which tends to be in the form of analysis in accordance with facts in the field and is complemented by an empirical juridical approach. This study uses primary data sources obtained from interviews with e-Tax Court Information and Technology officers, clerks, tax consultants and tax lawyers, as well as the author making observations on tax clients and tax consultants. Secondary sources used such as books, journals, previous research, articles related to the theme and selected. The results of this study are discussing legal reform in the tax court and measuring the level of effectiveness of the e-Tax Court in the Indonesian Tax Court with an analysis of legal reform and knowing the settlement of litigants in the Indonesian Tax Court with the principle of a simple, fast, and low-cost trial. In reality, the implementation of e-Tax Court in the Indonesian tax court is very efficient and helps a lot in terms of more efficient trials of time and distance, considering that tax courts only exist in a few provincial cities. Of course, there are impacts and things that must be improved from the constraint factors in the implementation of the e-Tax Court from access to server error data uploads, evidence and magic information as well as expert statements who must take oaths, taxpayers or people who still do not master technology, lack of socialization programs to taxpayers. In view of legal reforms and the impact of e-Tax Court settlement of trials, the implementation of e-Tax Court has been achieved optimally, it's just that efforts need to be made to several impacts that hinder the trial such as: Data security, servers, capacity of file, and internet network.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search