Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA J-CEKI
Imanuel Jerry Arthur Lawalata
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Humanities Earth & Planetary Sciences Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Menakar Syarat Penahanan yang dilakukan Penyidik Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease kepada Tersangka Cornelia De Fretes Picauly, Jessyca Haniel; Lawalata, Imanuel Jerry Arthur; Kapailu, Assary
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1212

Abstract

Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease melakukan penahanan kepada tersangka Cornelia De Fretes terhadap dugaan kasus penggelapan. Penahanan kepada tersangka bukanlah sesuatu hal yang “wajib” yang asal ikut suka maunya melakukan penahanan kepada tersangka tanpa mempertimbangan indikator-indikator, sekalipun tersangka diduga melakukan tindak pidana apapun namun tidak mengurangi hak-hak hukumnya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk memberikan sumbangsi pada mata kuliah hukum acara pidana khususnya mengenai syarat penahanan tersangka. Penelitian yang digunakan dalam penuisan ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang di pakai dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, Pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah deskritif analisis. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif penahanan bukan merupakan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal tersebut hanya disebutkan syarat atau batasan untuk dapat dilakukan penahanan. oleh karena itu syarat subjek tersebut bukan semata-mata didasarkan atas keyakinan penyidik, melainkan harus ada indikator-indikator yang mendukung kekhawatiran tersebut. Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease kepada tersangka Cornelia de Fretes, tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan, bahkan juga menghilangkan hak asasi tersangka yang dilindungi dalam system hukum yang mengutamakan prinsip due process of law.
Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Imanuel Jerry Arthur Lawalata; Jessyca Haniel Picauly
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4769

Abstract

The purpose of this writing is to discuss the Post Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 removed the word "may" in the formulation of Article 2 paragraph (1) and Article 3, from the formulation of formal offenses to material offenses, thus causing ineffectiveness for law enforcement officials in handling cases of criminal acts of corruption. The formulation of the problem is how effective law enforcement practices are in handling alleged cases of criminal acts of corruption Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law After the Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016. The research method is empirical normative with a descriptive type. Primary data were collected by direct interviews while secondary data were obtained by literature studies which were further analyzed using qualitative methods, as well as using a statutory approach, a conceptual approach. The discussion in this study shows that through Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, in practice Often law enforcement is not in line with the ruling. Thus, the Constitutional Court's decision needs to be made in one law because the interpretation of the binding nature of the Constitutional Court's decision is not intended for all parties (erga omnes), but is aimed only at institutions that are given the authority to follow up on the decision of the Constitutional Court, namely the House of Representatives (DPR) or the President as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d and paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations as amended last time by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations.
Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Suatu Kelemahan dan Solusi Picauly, Jessyca Haniel; Lawalata, Imanuel Jerry Arthur
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.12021

Abstract

Untuk memastikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, maka unsur-unsur kekerasan seksual yang sebelumnya diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, tidak dapat mencegah, melindungi, dan memberantas kekerasan seksual. Sehingga melalui lembaga eksekutif dan legislatif yang berwenang dalam membentuk dan mengesahkan undang-undang pidana khusus tentang tindak pidayna kekerasan seksual yang mengatur secara materiil dan formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kelemahan terhadap pasal-pasal yang kontradiktif dalam UU TPKS serta upaya preventif dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk mencegah dan melindungi korban TPKS dan dipenghujung penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan solusi. Temuan membuktikan bahwa, meskipun secara khusus adanya UU TPKS namun peraturan subsantif dan prosedural antar koordinasi terhadap lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam UU TPKS masih belum optimal. Itulah sebabnya, fokus utama dengan disahkan UU TPKS yang paling utama dari yang paling utama adalah upaya pencegahan agar tidak memberi peluang bagi pelaku kekerasan seksual.
Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik Lawalata, Imanuel Jerry Arthur
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14790

Abstract

Tujuan dari penulisan ini membahas tentang hakekat hukum delik pencemaran nama baik dan sekaligus membahas permasalahan terkait dengan dugaan kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan tipe dekritif analisis untuk menjawab permsalahan dalam penulisan ini. Hasil peneltian menunjukan adanya permasalah hukum tindak pidana pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan hakekat hukum dari delik pencemaran nama baik, terhadap kasus penggunaan dana fiktif pada instansi Kwarda Gerakan Pramuka Maluku yang diduga menggunakan dana fiktif penggunaan dana hibah melalui APBD Tahun 2022 untuk kegiatan kepramukaan sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang mengadukan SA ke kepolisian oleh Tokoh Masyarakat, Forum Ikatan Ilmu Hukum Ambon, DPD KNPI Maluku, Tokoh Perempuan, Tokoh adat serta para upulatu dari Jazirah Leihitu kabupaten maluku tengah, Provinsi Maluku melalui penasehat hukum korban WPN yaitu berinisial SHF di penegakan hukum Polda Maluku atas dasar pencemaran nama baik kepada ketua dan bendahara Kwarda Gerakan Pramuka Maluku.
Co-Authors Jessyca Haniel Picauly Kapailu, Assary