Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA J-CEKI
Jessyca Haniel Picauly
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (Sopi) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Jessica Haniel Picauly
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 2 Nomor 2, September 2022
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v2i2.951

Abstract

Introduction: This legal counseling was conducted for people who still maintain sopi as a cultural heritage.Purposes of Devotion: This community service was intended to raise awareness that Maluku has five protected intangible cultural heritage, which were ratified by Presidential Regulation number 78/2007 concerning the Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, one of which is Traditional Liquor (SOPI), and it is hoped that the community will be able to well preserve this cultural heritage so that it can continue to exist in the community without causing any crime-related acts. Method of Devotion: Each presenter employed the lecture format. Lecturers were given time to present their subject, and then participants were given the opportunity to pose problems and ask questions, which were then answered in turn by the lecturers based on the content being questioned about.Results of the Devotion: This legal awareness counseling activity had a positive impact on the Bumey community, as evidenced by the active participation of participants through their questions and a greater understanding of legal awareness for partners, allowing the tridharma activities of lecturers to play a role in resolving problems encountered, one of which was how to preserve intangible culture by obeying the law so as to create a good legal culture that does not lead to crime as a result of excessive consumption of SOPI, which may hinder national development.
Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras Tradisional (SOPI) Melalui Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat di Negeri Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Picauly, Jessyca Haniel; Telussa, Elisabeth Syantje; Sahetapy, Firel Estefanus; Jamlean, Donatus; Kisya, Alisya Emma
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa maluku memiliki 5 Budaya Tak Benda yang dilindungi, yang disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 78/2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage salah satunya adalah Minuman Keras Tradisional dan diharapkan agar masyarakat dapat melestarikan Budaya Tak Benda dengan baik sehingga warisan budaya tetap hidup ditengah masyarakat tanpa meningkatkan angka Kejahatan. Penggunaan metode ceramah oleh masing – masing pemateri. Hasil yang didapat bahwa kegiatan penyuluhan kesadaran hukum ini berdampak positif bagi masyarakat bumey yang hadir, terlihat dari respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan dan adanya peningkatan pemahaman kesadaran hukum bagi mitra sehingga kegiatan tridarma tenaga pendidik dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang ditemui salah satunya dapat melestarikan Budaya tak benda dengan taat hukum sehingga tercipta budaya hukum yang baik yang tidak menimbulkan Kejahatan akibat mengkonsumsi sopi secara berlebihan yang nantinya dapat berdampak buruk bagi Pembangunan Nasional.
Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Maluku dalam Kegiatan Investasi S. Telussa, Elisabeth; Picauly, Jessyca Haniel; Sahetapy, Firel Estefanus; Wattimena, Juan Veron; Lissay, Elviansi Febiola
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah ulayat atau tanah petuanan merupakan ketentuan dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menhormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang, artinya bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asalkan sesui dengan pinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rumusan norma hukum ini, jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui “Hukum Adat” sebagai dasar pembentukannya, namun pada sisi yang lain hak ulayat (beschkkingrecht) sebagai hak masyarakat atas tanah tidak disebut dalam undang-undang ini. Terkait dengan hal itu, didalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tidak mengatur pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagai pihak dalam kegiatan Investasi, sehingga hak-hak Masyarakat Hukum Adat diabaikan, maka timbulah masalah Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Investor dalam kegiatan Investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosioyuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Di temui hasil Bahwa masyarakat semakin menyadari secara konstitusional hak dan keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh undang-undang. Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam suatu pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat khusus untuk kawasan adat milik masyarakat adat yang digunakan Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat dapat saja memberikan ijin kepada investor untuk beroperasi pada wilayah di mana objek investasi berada namun perlu adanya pelibatan Masyarakat Hukum Adat melalui adanya kontrak atau perjanjian dengan investor perlu di lakukan.
Menakar Syarat Penahanan yang dilakukan Penyidik Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease kepada Tersangka Cornelia De Fretes Picauly, Jessyca Haniel; Lawalata, Imanuel Jerry Arthur; Kapailu, Assary
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1212

Abstract

Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease melakukan penahanan kepada tersangka Cornelia De Fretes terhadap dugaan kasus penggelapan. Penahanan kepada tersangka bukanlah sesuatu hal yang “wajib” yang asal ikut suka maunya melakukan penahanan kepada tersangka tanpa mempertimbangan indikator-indikator, sekalipun tersangka diduga melakukan tindak pidana apapun namun tidak mengurangi hak-hak hukumnya. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk memberikan sumbangsi pada mata kuliah hukum acara pidana khususnya mengenai syarat penahanan tersangka. Penelitian yang digunakan dalam penuisan ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang di pakai dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang, Pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah deskritif analisis. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif penahanan bukan merupakan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal tersebut hanya disebutkan syarat atau batasan untuk dapat dilakukan penahanan. oleh karena itu syarat subjek tersebut bukan semata-mata didasarkan atas keyakinan penyidik, melainkan harus ada indikator-indikator yang mendukung kekhawatiran tersebut. Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Ambon dan Pulau Lease kepada tersangka Cornelia de Fretes, tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional dan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan dan ketidakadilan, bahkan juga menghilangkan hak asasi tersangka yang dilindungi dalam system hukum yang mengutamakan prinsip due process of law.
Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan Picauly, Jessyca H aniel
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.1242

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau pekerja domestik merupakan pekerjaan yang selama ini dianggap pekerjaannya perempuan. Tidak dipungkiri PRT sangat rentan mengalami tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Bentuk perlindungan hak – hak perempuan yang perlu mendapat perhatian adalah diberikannya kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta perlakuan yang semestinya dalam pekerjaan, karena sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Filsafah Pancasila, dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun ketentuan perundang – undangan lainnya. Permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya adalah tentang bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan serta bagaimana upaya penanggulangannya. Secara teoritik diperlukan kebijakan kriminal, sebagai usaha penanggulangan kejahatan, dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan sifat yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang – undangan, konseptual, serta pendekatan kasus, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Secara umum bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan, dapat dibuktikan dengan adanya aturan hukum internasional yang diratifikasi oleh indonesia dan sejumlah peraturan perundang – undangan Nasional yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dari segi penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan, telah diberikan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutanserta pemeriksaan dan putusan disidang pengadilan.
Liberating Political Commitment Based on Democracy in General Election Saimima, Johan Robert; S., Korneles Balak; Picauly, Jessyca Haniel; Kaihena, Ahustein J.; Sinaga, Rouli Retta Trifena
DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Vol 9, No 2 (2025): April 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30648/dun.v9i2.1566

Abstract

The implementation of the General Election, including its implications for governance, has so far been full of various deviations from the principles of democracy. Therefore, with a theological perspective, democracy needs to be rebuilt to free society from democratic shifts in the Election and governance that have an impact on discomfort in living together. This article aims to construct a liberating political commitment of Christian society based on a dialogue between the ideas of democracy according to Karsadi and Franz Magnis-Suseno with the idea of the prophetic role of the church according to John Chr. Ruhulessin. The result of this study shows that a liberating political commitment can be built through the internalization of church teachings, so that the church is responsible for providing Christian political ethics education.
Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Imanuel Jerry Arthur Lawalata; Jessyca Haniel Picauly
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4769

Abstract

The purpose of this writing is to discuss the Post Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 removed the word "may" in the formulation of Article 2 paragraph (1) and Article 3, from the formulation of formal offenses to material offenses, thus causing ineffectiveness for law enforcement officials in handling cases of criminal acts of corruption. The formulation of the problem is how effective law enforcement practices are in handling alleged cases of criminal acts of corruption Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law After the Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016. The research method is empirical normative with a descriptive type. Primary data were collected by direct interviews while secondary data were obtained by literature studies which were further analyzed using qualitative methods, as well as using a statutory approach, a conceptual approach. The discussion in this study shows that through Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, in practice Often law enforcement is not in line with the ruling. Thus, the Constitutional Court's decision needs to be made in one law because the interpretation of the binding nature of the Constitutional Court's decision is not intended for all parties (erga omnes), but is aimed only at institutions that are given the authority to follow up on the decision of the Constitutional Court, namely the House of Representatives (DPR) or the President as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d and paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations as amended last time by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations.
Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Suatu Kelemahan dan Solusi Picauly, Jessyca Haniel; Lawalata, Imanuel Jerry Arthur
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.12021

Abstract

Untuk memastikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, maka unsur-unsur kekerasan seksual yang sebelumnya diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, tidak dapat mencegah, melindungi, dan memberantas kekerasan seksual. Sehingga melalui lembaga eksekutif dan legislatif yang berwenang dalam membentuk dan mengesahkan undang-undang pidana khusus tentang tindak pidayna kekerasan seksual yang mengatur secara materiil dan formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kelemahan terhadap pasal-pasal yang kontradiktif dalam UU TPKS serta upaya preventif dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk mencegah dan melindungi korban TPKS dan dipenghujung penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan solusi. Temuan membuktikan bahwa, meskipun secara khusus adanya UU TPKS namun peraturan subsantif dan prosedural antar koordinasi terhadap lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam UU TPKS masih belum optimal. Itulah sebabnya, fokus utama dengan disahkan UU TPKS yang paling utama dari yang paling utama adalah upaya pencegahan agar tidak memberi peluang bagi pelaku kekerasan seksual.
Problematik Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Picauly, Jessyca Haniel
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 3: April 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i3.12022

Abstract

Penerapan keadilan restoratif merupakan tujuan pemidanaan kontemporer dan sesuai dengan Visi KUHP nasional yang penyelesaian lebih mengutamakan keadilan restoratif dari pada keadilan korektif. Tujuan penulisan ini, menelitik berbagai persoalan substansi dan struktur terkait penerapan prinsip keadilan restorarif yang masih menimbulkan masalah pada tataran regulasi dan implementasi kinerja penegak hukum dalam praktik. Metode dalam peneltian ini yakni menggunakan studi pustaka. Selain menguraikan prinsip keadilan restoratif yang diatur secara substansial (peraturan perundang-undangan) dan struktural/ prosedural (pelaksanaan oleh penegak hukum), tulisan ini juga mengulas terkait keadilan restoratif dibeberapa negara di dunia dan sejarah perkembangan keadilan restorarif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, peraturan restoratif belum di atur secara eksplisit terkait dengan dimensi, kategori dan klasifikasi dari tindak pidana dan denda ganti rugi dari pelaku kepada terdakwa sehingga dalam tataran praktik penerapan prinsip ini tidak optimal. Sementara itu, pembentuk peraturan dan aparat penegak hukum tidak memahami sejarah perkembangan keadilan restorasi, sehingga seringkali keadilan restoratif disalahgunakan dan disalah maknai dalam tataran regulasi dan prosedural.
Menakar Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian : Studi Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB Picauly, Jessyca Haniel
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i6.12466

Abstract

Tujuan penulisan ini menakar Putusan Nomor 16/PID.B/2025/PN AMB yang dalam pertimbangan hukum hakim belum mampu membedakan rumusan delik penyertaan dan pengeroyokan, sementara itu pula pelaku pembantu dijatuhi putusan sama dengan pelaku utama. Inilah yang menjadi kajian hukum dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni normatif hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder melalui bacaan Putusan Nomor16/PID.B/2025/PN AMB yang menjadi bahan kajian dalam penulisan ini dengan menggunakan doktrin-doktrin, sejarah hukum pidana, teori dan konsep. Dalam pembahasan ditemukan bahwa, fakta persidangan yang terjadi sesuai dengan alat bukti, namun pertimbangan hukum hakim belum mampu untuk menjelaskan mana perbuatan yang terbukti yang masuk dalam runusan pasal penganiayaan dan mana perbuatan yang terbukti dalam pasal pengeroyokan, selain itu juga menyangkut pertanggungjawaban pidana delik penyertaan atau pembantuan telah keliru dalam menjatuhkan putusan.
Co-Authors Firel Estefanus Sahetapy Imanuel Jerry Arthur Lawalata Jamlean, Donatus Kaihena, Ahustein J. Kapailu, Assary Kisya, Alisya Emma Lissay, Elviansi Febiola Rouli Retta Trifena Sinaga S. Telussa, Elisabeth S., Korneles Balak Saimima, Johan Robert Telussa, Elisabeth Syantje Wattimena, Juan Veron