Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Pengembangan LKPD Berbasis Literasi Numerasi Menggunakan Model PjBL dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V SDN Inpres Muku Anggriani, Reni; Hakim, Arif Rahman; Hairunisa, Hairunisa
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 2024 (1)
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/jppi.v4i1.438

Abstract

Kemampuan berpikir kritis merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh siswa pada pembelajaran abad 21 untuk menghadapi tantangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Namun, hal tersebut belum dimiliki oleh siswa di SDN Inpres Muku. Salah satu faktor penyebabnya yaitu penggunaan bahan ajar dan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Solusinya yaitu dengan mengembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis literasi numerasi menggunakan model PjBL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kepraktisan dan keefektifan penggunaan LKPD yang telah dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini merupakan jenis peneltian pengembangan (Research and Development) dengan menggunakan model ADDIE. Subjek uji coba dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Inpres Muku. Sedangkan, variabel dalam penelitian ini yaitu LKPD literasi numerasi menggunakan model PjBL dan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil analisis uji kelayakan menunjukkan bahwa LKPD sangat valid dengan persentase sebesar 86%, hasil analisis uji kepraktisan oleh guru dan siswa menunjukkan bahwa LKPD sangat baik digunakan dengan persentase sebesar 93% dan 90%. Hasil analisis uji keefektifan menunjukkan N-Gain score sebesar 0,7 pada kategori cukup efektif. Jadi, LKPD yang dikembangkan cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN Inpres Muku.
Itikad Baik Pembeli Tanah Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Penjual (Studi Kasus Putusan No. 9/Pdt.G/2018/PN.Kln.) Anggriani, Reni; Fadilla, Firdha Ikhsania
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.9

Abstract

This research aims to analyse how the protection of the Buyer of the land in the event of a default is carried out by the Seller. This research method is empirical normative, namely from laws and regulations and interviews of speakers related to this paper. Based on Article 1338 paragraph (3) of the Civil Law and Supreme Court Circular No. 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2016, which is a guideline for the implementation of duties for the judiciary, the Formulation of the General Civil Chamber Number 4, is stated that Good faith when purchasing land is one of the legal protections for the Purchaser of the land, so it is necessary to obtain a guarantee of legal protection.
The Impact of Early Marriage on Social Life in Wakan Village, Jerowaru District, East Lombok Regency Yuandari, Enti Purnika; Nasuhi, M.; Anggriani, Reni; Maydasari, Elita
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i3.7191

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of early marriage on the social life of the community in Wakan Village, Jerowaru subdistrict, East Lombok district. The type of research, used is qualitative research, namely describing existing phenomena through a scientific approach. The data collection techniques used by researchers are observation methods, interview methods and documentation methods. Based on the results of research in Wakan Village, Jerowaru subdistrict, Easy Lombok Regency, the background to early marriage is 1) The relationship between the economic situation of parents and their interest in pursuing education, 2) The tradition of early marriage, 3) The influence of media developments, 4) People’s desires. Parents to merry off their children and, 5) The rise of promiscuity among teenagers. While the impact on social life is 1) Increasing dropout rates, 2) Dissatisfaction in adolescence which leads to extramarital affairs, 3) Lack of emotional maturity which leads to divorce, 4) Occurrence of domestic violence (KDRT).  
Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mataram dalam Perspektif Resource-Based View Inapty, Biana Adha; Anggriani, Reni
Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan) Vol. 6 No. 2 (2025): Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/rekan.v6i2.5300

Abstract

Fenomena pada penelitian ini kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram menjadi isu utama dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram dengan menggunakan pendekatan Resource-Based View (RBV). Variabel yang diteliti meliputi literasi keuangan, pengalaman usaha, pemanfaatan teknologi informasi, dan tata kelola usaha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis Partial Least Square (PLS). Data diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan purposive sampling, dengan populasi penelitian sebanyak 4.139 unit UMKM di Kota Mataram. Hasil penelitian ini dalam kerangka Resource-Based View, keempat variabel yaitu literasi keuangan, pengalaman usaha, pemanfaatan teknologi informasi, dan tata kelola usaha dipandang sebagai sumber daya internal yang berharga (valuable), langka (rare), sulit ditiru (inimitable), dan tidak mudah digantikan (non-substitutable). Kombinasi sumber daya tersebut diyakini dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Implikasi penelitian ini bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan bahwa peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, pengalaman bisnis, serta tata kelola usaha yang baik merupakan strategi penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, serta meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha. 
Kedudukan Hukum Perjanjian Elektoral dalam Program PTSL dan Implikasinya terhadap Kepastian Hak Atas Tanah di Indonesia Chairi, Ahmad Ramdani; Anggriani, Reni
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.271

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian elektoral dalam program ptsl dan implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatiftentang bagaimana kedudukan hukum perjanjian elektoral dalam program ptsl dan implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah di indonesia. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara normatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian elektoral dalam (PTSL) menimbulkan benturan antara hukum perdata dan hukum agraria. Secara perdata sah menurut Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, tetapi secara agraria tidak sah karena tidak dibuat melalui akta PPAT sesuai UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Kondisi ini merugikan pemilik tanah, pihak ketiga, dan negara. Diperlukan perlindungan hukum preventif dan represif serta regulasi tegas untuk menutup kekosongan hukum agar tujuan (PTSL), yaitu kepastian hukum dan keadilan pertanahan dapat tercapai.
Transfer of Land Rights Due to Inheritance Anggriani, Reni; Yuniarlin, Prihati; Isniyati, Qodriyah; Fauziah, Nafiza
Borobudur Journal on Legal Services Vol 6 No 2 (2025): Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v6i2.15481

Abstract

The transfer of ownership of land due to inheritance is a form of transfer of rights regulated in Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA). The transfer of Land Rights is carried out through Land Registration, which is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Juridically, when the owner of the land dies, then in the interest of the law, the title to the land passes to the heirs. In practice, this process often raises problems, because there has been no transfer to the heirs, who are constrained by the determination of heirs, and the completeness and validity of the proof documents as heirs are proven by the Certificate of Inheritance (SKW) or Court Determination. This research uses a normative juridical method with a legislative approach. The results of the study show that the main obstacle in the transfer of rights due to inheritance comes from the lack of public understanding of the administrative procedures of inheritance and the transition process in Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) of the National Land. The absence of this transition process has caused problems among the heirs, so it is necessary to transfer rights for the sake of legal certainty.
Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjaman Online yang Menggunakan Identitas Pihak Ketiga Laksono, Fajar Galuh; Risqullah, Arya Razan; Anggriani, Reni
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i4.409

Abstract

This research discusses the validity of electronic contracts in online loan services that use third-party identities without permission. This phenomenon is rampant with the development of digital technology and the ease of access to application-based financial services. The main issue in this research is how the legal review of the validity of electronic contracts in cases of identity theft and how legal protection for victims is addressed. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The research results show that electronic contracts made using a third party's identity without valid consent do not meet the elements of agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, thus the contract can be considered null and void by law. Additionally, legal protection for victims of identity theft in online loan services is still weak, considering the absence of specific regulations that detail mechanisms for protection and recovery for victims. This research uses a normative legal method, namely an approach that is based on the analysis of regulations, legal doctrine, and relevant case studies. Therefore, there is a need to strengthen regulations and enhance the role of fintech providers in ensuring the validity of user identities to create legal certainty and fair protection for all parties.