Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Al Ushuliy
Sulastri Caniago
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar) Putri Handayani; Sulastri Caniago
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.633 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i2.4333

Abstract

This study aims to explain the practice of paying debts by working in terms of fiqh muamalah in Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, Salimpaung District, Tanah Datar Regency. This research is a field research. The data sources consist of primary data sources, namely 7 people who owe, 7 people who give debts and 1 scholar, while secondary data sources are documentation and books and scientific works related to accounts payable. Data collection techniques that the author uses are interviews and documentation. The data analysis technique that the author uses is descriptive qualitative analysis. This study found that the implementation of debt payments by working carried out by the community in Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, Sallimpaung District, Tanah Datar Regency, namely debt and money receivables which was only done verbally without any written evidence. If it is due, but the borrower is unable to pay it and the payment is made by working in the person's field with his wages taken in exchange for the debt. The execution of debts paid by work is included in usury where the debtor takes the excess wages for working money when paying his debts.
TITIK TEMU ANTARA VOTING DAN SYURA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM Srimadona Srimadona; Sulastri Caniago
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i2.6821

Abstract

This article discusses the position of voting and shura based on constitutional concepts in Indonesia and Islam and how the meeting point between voting and shura in the election of leaders in Indonesia from the perspective of Islamic constitutional law. Using a qualitative approach, this study finds that in a country that adheres to a democratic political system, voting is used to make very important state decisions, such as to elect representatives of the people or to elect a new leader. Voting can be done if consensus is not reached then it can be done by voting (voting). In Islam, shura means deliberation where decisions have to be made in deliberation. In Indonesia, shura is contained in the 4th principle of Pancasila which reads "The people are led by wisdom in deliberation/representation". that deliberation is a typical procedure for the Indonesian personality to formulate or decide a matter based on the will of the people. In the election of leaders, voting and shura are both used in decision making in determining a choice. Voting is actually a deliberation because before voting there is a deliberation so that the results of the decision can be approved by all members of the deliberation. Islam knows Shura and Islam also recognizes voting, the proof is that during the reign of Umar bin Khatab there was decision making through voting because there was no mutual agreement among members of the deliberation. Voting takes place in the settlement of the Sawad land case in Iraq.
TAUKIL WALI NIKAH KEPADA PENGHULU DI DESA PARIT KEBUMEN KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS Aida Ummi Zakiyah; Sulastri Caniago; Dodon Alfiander
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8407

Abstract

Studi ini mengkaji tentang kontroversi taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, permasalahan tersebut muncul pertanyaan: 1.Alasan masyarakat mentaukilkan wali nikah kepada penghulu, 2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap Fenomena taukil wali nikah di desa parit kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dalam kasus taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen, dengan metode pendekatan deduktif. Dan dianalisis dengan cara deduktif, penelitian ini menemukan hasil praktek taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam.
SINKRONISASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA Adzikri Fadli; Sulastri Caniago
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8375

Abstract

: Studi ini mengkaji tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah permasalannya adalah dikarenakan jemaah haji di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, karena dari itu perlindungan warga negara dalam penyelenggaraan ibadah haji harus lebih diperhatikan, agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan, pertama, bagaimana bentuk perlindungan warga negara Indonesia dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang kedua, bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan  ibadah haji, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, data/bahan diperoleh melalui buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. setelah data dan bahan terkumpul diolah dengan cara triangulasi dan dianalisi dengan cara kualitatif. Penelitian ini menemukan hasil pertama, bentuk perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Pasal 41 Undang-undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. yang dimana termuat perlindungan bagi warga negara indonesia di luar negeri, perlindungan hukum, perlindungan keamanan, perlindungan jiwa, kecelakaan dan kesehatan, pemerintah telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dalam pelaksanaan ibadah haji. Kedua, pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah memenuhi prinsip dari hukum Islam yaitu kemaslahatan, prinsip dari hukum Islam ini dikenal dengan maqasid syariah, melindungi agama, akal, harta, jiwa, menjaga keturunan/kehormatan. Dan sebagai pemimpin, negara sudah memfasilitasi jemaah haji dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan mendatangkan kemaslahatan.
KONTROVERSI ATURAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH Fatma Suci Rahmadini; Khairina Khairina; Zainuddin Zainuddin; Sulastri Caniago
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8376

Abstract

Studi ini mengkaji tentang aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam rangka penagglangan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa saksi administrative dan sanksi denda. Permasalahannya adalah terdapat pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi tersebut dan menurut kreteria pembentukan perundang-undangan dalam siyasah suariyah aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi kriteri-kriteria tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data dan bahan diperoleh melalui membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Setelah data/bahan terkumpul diolah dengan cara kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan cara deduktif.  Penelitian ini menemukan hasil bahwa  Peraturan Presiden perihan aturan wajib vaksinasi dengan menekankan hukuman berupa sanksi administratif dan denda bagi penolak vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan pasal-pasal yang etrdapat dalam hukum positif dan menurut prespektif fikih siyasah dusturiyah aturan persebut belum memenuhi kriteri peraturan perundang-undangan yang baik menurut siyasah syar’iyah.
DISHARMONISASI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI NAGARI DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Nesti Rahmadani; Sulastri Caniago; Roni Efendi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v4i1.9356

Abstract

This study examines the disharmonization between Tanah Datar Regent Regulation Number 10 of 2021 concerning technical guidelines for regulations in Nagari and West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning about Nagari. The problem is the Regent regulation does not pay attention to the procedures, order, and hierarchy of laws and regulations, internal factors violate the principle of laws and regulations, namely the principle of “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”. The Regent Regulation should guide or adjust to the updated Regional Regulations and display the old regulations. From these problems arise the question of factors causing disharmonization. This research is a field research data obtained through interviews with the legal bureau section of the Tanah Datar Regent office then the data is narrated descriptively. Results are discussed with the theories put forward. This study found that it has violated the rules of blinding laws and regulations, namely the hierarchy of legislation as explained in Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations.
KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG Betry Indriani; Sulastri Caniago; Siska Elasta Putri; Ulya Atsani; Emrizal Emrizal
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.11153

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah  terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan  peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantarannya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialiasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakkan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha’iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan.
PRACTICE OF BUYING AND BUYING CORN IN JORONG PADANG SIDONDANG KENAGARIAN SITIUNG SITIUNG DISTRICT DHARMASRAYA REGENCY FIQH PERSPECTIVE MUAMALAH Refiveldi, Ari Efrion; Caniago, Sulastri
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v5i2.13199

Abstract

This research aims to find the form of contract between suppliers and farmers. Background: Suppliers reduce the purchase price of corn fruit during harvest. This research method uses field research with purposeful sampling techniques. Blood sources are suppliers and farmers. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the contracts that occur between suppliers and farmers are qard contracts and sale and purchase contracts. Qard contracts are loans for seeds and fertilizer from suppliers to farmers. Meanwhile, the sale and purchase agreement is an agreement between the supplier and the farmer regarding the purchase price during harvest. Suppliers reduce prices at harvest time because of the abundance of fruit during harvest. Suppliers reduce prices during harvest, namely, due to simultaneous harvests, lack of interest in the market, and the quality of young corn fruit rotting quickly.
Revisiting the 2024 West Sumatra DPD Re-vote: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 from the Perspective of Legal Ideals and Siyasah Dusturiyyah Seprina, Silvia; Caniago, Sulastri; Rizal, Deri
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v4i1.15624

Abstract

This research aims to examine the implications of the Constitutional Court’s decision regarding the exclusion of Irman Gusman from the Final Candidate List (DCT) for the West Sumatra Regional Representative Council (DPD) by the General Election Commission (KPU), which was deemed to have violated his constitutional rights. The study evaluates this ruling from the perspective of the legal ideals of certainty, justice, and utility, as well as from the standpoint of Siyasah Dusturiyyah (Islamic constitutional politics). Furthermore, it assesses the impact of the decision on the implementation of a re-vote (Pemungutan Suara Ulang, PSU) in West Sumatra. Using a normative legal method and a qualitative approach, the study offers a comprehensive analysis of Constitutional Court Decision No. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 concerning the electoral dispute over the DPD seat in West Sumatra. The research relies on secondary data sources, including primary legal materials such as the Court's decision, the Qur’an and Hadith, the 1945 Constitution, and relevant electoral laws, along with secondary sources such as scholarly books, academic journals, and prior research. The findings reveal that the Constitutional Court’s decision upheld legal certainty by clarifying the legal process and safeguarding constitutional rights, particularly those of Irman Gusman. In terms of justice, the decision focused mainly on substantive justice by addressing his constitutional entitlements. However, the utility of the ruling remains limited. The decision prompted a re-vote in West Sumatra to rectify irregularities in the previous election process. Nevertheless, the re-vote faced various challenges, including logistical constraints and limited public acceptance. From the perspective of Siyasah Dusturiyyah, the decision reflects a perceived lack of leadership integrity, as it deemed Irman Gusman unqualified. According to the principles of Islamic jurisprudence, when confronted with two conflicting harms (mafsadat), the lesser harm should be chosen. In this context, holding a re-vote was considered a lesser harm than ignoring a binding court ruling.
Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia’s National Legal System Caniago, Sulastri; Yaswirman, Yaswirman; Efrinaldi, Efrinaldi; Warman, Arifki Budia; Efendi, Roni
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/6rvr2d48

Abstract

The Indonesian legal system comprises three main components: customary law, Islamic law, and European law. These three systems serve as foundational elements in the construction of a holistic and comprehensive national legal framework through national legal politics. This study aims to examine the position and role of Islamic law in Indonesia, focusing on Ijtihad in the context of social change and the positivization of Islamic law. Employing a normative juridical method, this research relies on secondary data sources, including primary and secondary legal materials. The findings reveal that the adaptive and dynamic character of Islamic law allows it to grow and develop in the Indonesian legal system, which is transforming codification and official and binding legal enforcement. This development cannot be separated from the direction and policy of legal politics that influence the process of Islamic legal legislation. Although its application is not yet comprehensive and is still limited to certain fields, Islamic law has gained recognition in the form of independence, legitimacy, and authority as part of national law
Co-Authors Adzikri Fadli Aida Ummi Zakiyah Betry Indriani Dian Pertiwi Dodon Alfiander Efendi, Roni Efendi, Roni Efrinaldi Efrinaldi Emrizal Emrizal Fatma Suci Rahmadini Hidayatul Husna Khairina Khairina Khairina Khairina, Khairina Nesti Rahmadani Putri Handayani Rahmadini, Fatma Suci Refiveldi, Ari Efrion Rizal, Deri Seprina, Silvia Siska Elasta Putri Srima Yengsi Srimadona Srimadona Ulya Atsani Utari Lorensi Putri Warman, Arifki Budia Yani Trisna Yaswirman, Yaswirman Zainuddin Zainuddin Zainuddin, Zainuddin