Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Hiskia C. M. Sapioper; Ilham Ilham; Akhmad Kadir; Jackson Yumame; Sriyono Sriyono; M. Zaenul Muttaqin; Usman Idris; Eka Patmasari
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 10 No. 2 (2022): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i2.7860

Abstract

Potensi lokal kopi Paniai masyarakat setempat menganalogikan sebagai emas merah penyambung kehidupan, sebab kopi menjanjikan kesejahteraan yang dapat dipetik tanpa harus merusak alam sekitar. Pada kajian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemgembangan ekonomi kerakyataan dengan memanfaatkan potensi lokal kopi di Kabupaten Paniai, Papua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan melakukan analisis teks dan wacana. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan melalui beberapa tahapan; reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terungkap bahwa bertani kopi bagi masyarakat Paniai merupakan bagian dari upaya merawat kearifan lokal dengan hidup berdampingan dengan alam sekitar. Berkebun kopi merupakan warisan leluhur yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dalam mempertahankan budaya bertani kopi, Pemerintah Kabupaten Paniai tengah giat-giatnya mengembangkan potensi lokal yang ada. Adapun kebijakan pengembangan ekonomi rakyat melalui pengembangan potensi kopi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti; pemerintah, masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (Yapkema), dan akademisi. Selain itu, kebijakan pulang kampung membangun, gerakan tanam kopi, program kartu tani kopi, pembentukan koperasi, dukungan anggaran, penyedian fasilitas pendukung, dan pelibatan pemerintah pusat, serta upaya pemasaran di berbagai event seperti G20 Nusa Dua Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Paniai dalam melakukan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal kopi Paniai.
PELATIHAN PENGGUNAAN MENDELEY REFERENCE MANAGER BAGI MAHASISWA AKHIR DI KOTA JAYAPURA Sriyono Sriyono; Hiskia C.M Sapioper; Ilham Ilham; Vience Tebay; Yosephina Ohoiwutun; Dorthea Renyaan; M. Zaenul Muttaqin; Ibrahim Kristofol Kendi; Usman Idris; Marsuki Marsuki
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19393

Abstract

Pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley ditujukan bagi Mahasiswa Akhir di Kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi Mendeley serta kemudahan yang diberikan dalam penyusunan tugas akhir skripsi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini memanfaatkan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), metode ini terbagi dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, masing-masing; tahapan persiapan, pelaksanaan, serta tahap refleksi dan diskusi. Hasil akhir dari kegiatan ini; pertama, sebagian peserta sebelumnya tidak sama sekali memiliki pengetahuan tentang aplikasi Mendeley, akan tetapi setelah mengikuti pelatihan mereka telah mendapatkan gambaran serta pengetahuan mengenai kemudahan yang diberikan dalam menunjang penulisan karya ilmiah. Kedua, sebagian peserta telah mengenal aplikasi Mendeley akan tetapi belum memiliki kemampuan dalam mengoperasikannya, maka setelah mengikuti kegiatan pelatihan mereka telah mampu menjalankannya. Adapun minat dan antusias para peserta sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, hal ini dapat terlihat melalui partisipasi yang berkembang dalam tahapan diskusi, serta praktek menjalankan aplikasi Mendeley. Sebagai rekomendasi, pertama pelatihan serupa penting untuk dilakukan secara rutin bagi mahasiswa, kedua peserta kegiatan diharapkan tidak hanya mahasiswa yang sedang atau hendak menyusun skripsi, ketiga ketika peserta terlalu banyak sebaiknya dibuat ke dalam beberapa sesi agar kegiatan pelatihan dapat berjalan efektif.
The Influence of Socio-Economic Factors in Compensation Assessment: Case Study in District Court Degdo Suprayitno; Terianus L. Safkaur; Jackson Yumame; Hiskia C. M Sapioper; Sriyono Sriyono
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.797

Abstract

Background on the influence of socioeconomic factors in the assessment of damages is important as legal systems in many countries, including Indonesia, often consider various factors when determining the amount of fair compensation for victims in civil cases. Socioeconomic factors such as income, social status and employment can affect a person's ability to obtain adequate compensation after suffering a loss. This research aims to study how district courts use socioeconomic factors to make decisions on the assessment of damages. This involves finding and understanding what components are most influential in the decision-making process. The quantitative method involved in-depth interviews and data collection. It also involved obtaining information from judges, lawyers, and other relevant parties to learn more about the socio-economic components that influence the assessment of punitive damages. This research may find that socio-economic components such as income, occupation or social status have a significant influence on the assessment of damages by the district court. For example, although the losses suffered may be the same, victims with low incomes are likely to receive lower damages than victims with high incomes. This research leads to the conclusion that action is needed to improve fairness in the assessment of damages in the district courts. This can be achieved by raising awareness of the impact of socio-economic factors and ensuring that all parties under the law receive fair treatment.