Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Society and the State: The Movement to Protect the Living Space of Indigenous People on Bengkalis Island Hasanuddin Hasanuddin; Evawani Elysa Lubis; Mashur Fadli; Khairul Amri; Agus Alfan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i1.70268

Abstract

This research aims to analyze community movements and efforts made by the state to protect the living space (territory) of indigenous peoples on Bengkalis Island. For generations, indigenous people have used the mangrove forest area as a living space. On the way, the indigenous people found that their living space was damaged and narrowed, which they understood but were unable to control. This research is qualitative, obtaining data through observation, interviews, and aggregate data. The research data is then analyzed following a logical flow built and adjusted to the flow of field research data. The resource mobilization theory was used as a guide. This research found that facing the rate of mangrove destruction as a living space, indigenous tribes can only adapt slowly by utilizing the remaining open resources and opportunities. The community movement to protect mangrove forests as a living space for indigenous people on Bengkalis Island is still limited to being carried out by the indigenous people. The new movement is only in the form of building relationships with officials who have power in the region, hoping that indigenous people can carry out their traditional activities, namely utilizing mangrove forests as their living space. This movement is far from successful. In the form of the Regional Environmental Protection and Management Policy, local government policy keeps indigenous people away from mangrove forests as their living space.
KOLABORASI PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT MENUJU DESA WISATA KATEGORI MAJU DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Abdul Sadad; Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak; Nurlaila Meilani; Geovani Meiwanda; Khairul Amri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i9.874

Abstract

Industri wisata merupakan suatu sumber pemasukan devisa yang penting untuk negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik dan tinggi. Usaha mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor itu terkait lima unsur pokok yang harus ada dalam suatu daerah tujuan wisata, yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, tata laksana, atau infrastruktur serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah tujuan objek wisata. Umumnya potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis belum tergarap secara baik, akan tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan. Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari alam berupa hutan dan memiliki keindahan alam laut yang mempesona serta suasana kehidupan masyarakat dan budaya daerah yang bersifat khas Melayu kepulauan, sehingga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau yang menarik. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Di samping itu, pemberdayaan dilakukan terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pemberdayaan yang diberikan berupa pembentukan kelompok sadar wisata, melakukan inovasi dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat yang ditujukan terutama untuk wisatawan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di desa ini diantaranya ialah minimnya kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penyuluhan tentang kolaborasi pengelolaan wisata agar adanya peningkatan apresiasi masyarakat sekitar obyek wisata alam. Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian materi dengan kebutuhan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya kolaborasi pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Adanya respon yang positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan pertanyaan dan tanggapan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Sebagian besar peserta telah memahami arti pentingnya kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai dalam rangka pembangunan wisata berbasis masyarakat di desa Tanjung Punak.
Implementasi Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru Mahroza Aslam Huda; Khairul Amri
Journal of Education Transportation and Business Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v1i2.3205

Abstract

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk didalamnya makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem masih terdapat permasalahan yaitu masih ada masyarakat miskin ekstrem di kota Pekanbaru, program pemberdayaan masyarakat belum optimal, dan masih ada masyarakat yang tidak update data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, karakteristik pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru belum optimal. Kendala yang terjadi yaitu data masyarakat miskin ekstrem tidak update dan terjadinya miss-communication