Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Fikri Fathurrachman; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The phenomenon of fraud cases carried out by affiliates through binary options trading, often occurs lately. Starting from the many advertisements on social media about binary options trading that were shared by affiliates, then many people were interested in trying it, until what was even more terrible was that people lost their wealth for binary options trading because of fraud committed by affiliates. The criminal act of affiliate practice, which is mostly carried out by an influencer, is contrary to the function of the influencer itself, which is supposed to educate the public, instead deceiving the public. This research uses normative juridical research based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the criminal responsibility of an affiliate and the factors causing the affiliate to commit a criminal act of fraud against the victim, it is carried out by imposing sanctions on the perpetrator other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving public welfare. To achieve this prosperity, synergy is needed between law enforcement officials and the community because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future. Abstrak. Fenomena kasus penipuan yang dilakukan oleh affiliator melalui trading binary option, sering terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari bnyaknya iklan di media sosial tentang trading binary option yang dibagikan oleh affiliator, lalu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya, hingga yang lebih mengerikan masyarakat kehilangan hartanya untuk trading binary option karena penipuan yang dilakukan oleh affiliator. Tindak pidana praktik affiliator yang kebanyakan dilakukan oleh seorang influencer bertentangan dengan fungsi influencer itu sendiri yang seharusnya mengedukasi masyarakat justru menipu masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganlisis sendiri dengan memusatka kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana seorang affiliator dan faktor penyebab affiliator melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara apparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Muhammad Reza Firdaus; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Animal is one of biological diversity and elemnt of nature which act as a pillar of life. Because of that significant importence, the government has applied protection for animal in form of written law. Even though the government has applied regulations about rare animal protection, animal smunggling is still a problem which occur frequently. The purpose of this research is to know how the regulations of rare animal protection work and preventive effort to prevent rare animal smunggling according to Law No.5 of 1990 about the conservation of biological natural resources and it's ecosystem (KSDA Law). The method used in this research is juridical normative method with analytical descroptive as it's research spesificatiom. The type of data collection technique used n this research is secondary data collection and qualitative analysis as it's method. The result of this research concluded that the law protection according to KSDA law realized in form of preventive and represive protection by applying prohibiton until criminal penalty for animal smugglers. The use of that law has not entirely protrcted the existance of rare animal and it's role in maintaining nature sustainability. Preventive acts which have been done by the government starting from planning the regulations until controlling is still not good enough to achieve the maximal result of law protection despite of it's accordance with KSDA Law. The substance of law regulation, funding, and the lack of sufficient facilities and infrastructures are several factors which caused the purpose of law protection through preventive acts has not been achieved until now. Abstrak. Satwa merupakan keanekaragaman hayati dan unsur lingkungan hidup penyangga kehidupan. Pentingnya keberadaan satwa dalam keberlangsungan lingkungan hidup pemerintah menetapkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara tertulis. Permasalahannya meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan berkaitan dengan perlindungan satwa langka, penyelundupan satwa masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa langka dan upaya preventif mencegah terjadinya penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum berdasarkan UU KSDA diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif berupa larangan hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Perlindungan hukum dalam peraturan tersebut masih belum maksimal melindungi satwa langka yang seharusnya menjamin keberadaan satwa langka menjaga kelestarian lingkungan. Upaya preventif yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan meskipun telah sesuai dengan UU KSDA, namun upaya tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal. Faktor-faktor belum tercapainya tujuan perlindungan hukum melalui upaya preventif yaitu karena substansi dari peraturan hukum, faktor pendanaan, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Muhammad Andi Gustiar; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. An online loan is a loan that can be filed through an online application. The app is a product of technological innovation in finance, so borrowing money can be faster, easier and quite simple. Online loans have debt collection or desk collection for customers who borrow money. It is often the desk collection that makes debt to the customers by making threats. As technology develops, threats of violence and intimidation in the collection of debt collections are often made using electronic devices. Criminal accountability for the perpetrators of the online desk collection of loans can be held against statute 19 in 2016 for a change to bill 11 of 2008 for information and electronic transactions under article 29 of the information act and of Jo electronic transactions. Article 45b act no. 19 in 2016 and is given a maximum prison sentence 4 (four) years. The method of research used was normatif yuridis, a study of the law that focused on study of literature, the study of literature, the data and data collection studies used through the literature study by using secondary data sources of primary, secondary and tertiary legal materials. As well as the data-analysis methods used are qualitative normatizes. Abstrak. Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang finansial, sehingga meminjam uang dapat lebih cepat, mudah dan prosesnya cukup sederhana. Pinjaman Online memiliki penagih utang atau desk collection kepada para nasabah yang meminjam uang. Seringkali desk collection ini menagih utang kepada para nasabah dengan memberikan ancaman. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan oleh desk collection pinjaman online dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada tinjauan dari segi ilmu, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Algi Ghifari J Juhara; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The public is facilitated by the existence of ATM facilities to aim to facilitate the process of sending money or receiving money, but on the other side of the advancement of this technology, there are always loopholes for irresponsible individuals who lead to criminal acts, as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Therefore, the purpose of this study aims to find out and understand how criminal liability for perpetrators of ATM break-in crimes is connected with the ITE Law and find out what factors cause the perpetrators to commit these criminal acts. Criminal liability of criminal offenders regarding ATM break-ins according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Electronic Information and Transactions, in relation to the criminal liability of perpetrators of theft through electronic systems, this act has been determined as a criminal act as stipulated in Article 30 to Article 36 of the ITE Law. Abstrak. Masyarakat difasilitasi dengan adanya fasilitas ATM untuk bertujuan memfasilitasi proses pengiriman uang atau penerimaan uang, namun di sisi lain kemajuan teknologi ini selalu ada celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembobolan ATM terkait dengan UU ITE dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terkait pembobolan ATM menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian melalui sistem elektronik, tindakan ini telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU ITE.

Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer Yoko Anggara; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Cyber crime in Indonesia has been increasing since 2020, oneexample of cyber crime through the internet is froud under the guise of investment and trading or illegal trading. This illegal trading cyber crime has become the focus of law enforcement officials in Indonesia in providing protections for the rights of victims of crime due to illegal trading transactions. legal protections for vicctims of illegal trading (Binomo) has been carried out by the government through preventive protections in the form of outreach to the community and the repressive measure in the form of laws and regulations governing the protections of the rights of futures broker traders and the future trading Supervisory Agency. Commodities to protect futures broker traders and prevent illegal trading sites that can harm the Indonesian people. Mechanism for returning victims losses due to ilelegal binary options (Binomo) trading transactions in Indonesia. Meanwhile, in the formulations of the second problem, there are no laws and regulations in Indonesia that specifically regulate the provison of compensation for victims of cybercrime. It is necessary to increase the productivity of the collaboration between BAPPEBTI and KOMINFO in preventing and sorting out adversiting content containing binary options sites that are detrimental to the community. And the government needs to make more specific regulations regarding the return of compensation to victims of cyber crime. Abstrak. Kejahatan dunia maya (Cyber Crime) di Indoensia semakin meningkat semenjak tahun 2020, salah satu contoh kejahatan dunia maya melalui jaringan internet adalah penipuan berkedok investasi dan trading atau trading ilegal. Kejahatan cyber crime trading ilegal ini menjadi menjadi fokus aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak-hak bagi korban kejahatan akibat transaksi trading ilegal. perlindungan hukum terhadap korban trading ilegal (Binomo) sudah dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan preventif dalam bentuk sosialisi kepada masyarakat dan represif berupa peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pelaku perdagangan pialang berjangka, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi pelaku perdagangan pialang berjangka dan mencegah situs-situs trading ilegal yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options (Binomo) di Indonesia. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian ganti kerugian korban akibat transaski trading ilegal binary options, akan tetapi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mnegenai pemebrian restitusi, kompensasi dan bantuan kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Perlu dilakukan peningkatan produktifitas kerjasama antara BAPPEBTI dan KOMINFO dalam mencegah dan memilah konten-konten iklan yang berisikan situs binary options yang merugikan masyarakat. Serta pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai pengembalian ganti rugi kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime)

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tasya Adinda Mardlatilah; Dian Alan Setiawan; Fariz Farrih Izadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Seiring dengan perkembangan zaman modern, perilaku manusia dapat berubah-ubah, sehingga fenomena yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada. Karena adanya tidak keseimbangan dengan norma dan nilai maka hal tersebut bisa menyebabkan adanya permasalahan dan merugikan masyarakat. Contohnya seperti dengan tidak menaati norma yang ada akan mendapatkan sebuah sanksi tergantung dengan dengan melanggar norma di masyarakat. Homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah salah satu dari contoh seseorang melanggar norma yaitu dengan adanya LGBT di dalam masyarakat meresahkan masyarakat. Dan pencabulan sesama jenis menimbulkan adanya permasalahan karena hal tersebut masuk ke dalam penyimpangan sosial dan penyimpangan seksual. Dan di dalam skripsi ini membahas penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual oleh LGBT kepada Anak menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Serta membahas Perbandingan Sanksi Pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Penegakan hukum kepada pelaku pencabulan sodomi kepada Anak di dalam hukum pidana positif telah ditegaskan pada pasal 290, 292 dan 293 dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Sedangkan di dalam hukum pidana islam merujuk pada Qanun No. 6 Tahun 2004 pasal 63 dan 64 serta merujuk yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dengan adanya penelitian normatif kualitatif ini diteliti dengan data kepustakaan atau data sekunder. Dan landasan teori yang digunakan yaitu pemidanaan, perbandingan hukum serta penegakan hukum.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Aldo Sonjaya; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Technological advances are also accompanied by the invention of the internet that makes it easier for people, not only Indonesia but the whole world to feel the ease since the internet. The trading system by utilizing internet means, hereinafter called e-commerce has changed the order of business transactions in Indonesia. In addition to the development of information technology, e-commerce was born on the demands of society for fast-paced, easy and practical services through the internet. Along with the rapid growth of e-commerce is directly proportional to the emergence of problems in the aspect of protection of citizens' personal data. One example is the Tokopedia data leak case that occurred in early 2020.The purpose of this research, to find out the legal protection against victims of the leak of personal data of Tokopedia users and to find out the accountability of the perpetrators of the leak of personal data of Tokopedia users.The method of approach in this research is carried out using normative juridical approach methods. Namely legal research methods conducted by examining library materials or secondary data. This research uses primary and secondary data, namely primary laws such as laws and jurisprudence while secondary laws derived from legal principles and researching library materials come from positive rules. Legal protection against victims of the leak of personal data of Tokopedia users is regulated in Government Regulation No.44 of 2008 concerning Compensation, Restitution, and Assistance to Victim Witnesses, The Law on the Protection of Witnesses and Victims, PERMENKOMINFO (Regulation of the Minister of Communication and Informatics) Number 20 of 2016 and ITE Law 19 of 2016. Abstrak. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet.Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah tatanan transaksi bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis melalui internet. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat berbanding lurus dengan munculnya problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Salah satu contohnya yaitu kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada awal tahun 2020.Tujuan penelitian ini, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia.Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sedangkan hukum sekunder yang berasal dari asas-asas hukum serta meneliti bahan pustaka berasal dari kaidah kaidah positif.Perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, PERMENKOMINFO (Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika) Nomor 20 Tahun 2016 serta UU ITE 19 Tahun 2016.Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kebocoran data diatur dalam UU ITE No.19 Tahun 2016.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhammad Rizky Aditia Nugraha; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4916

Abstract. Online gambling is a game that is carried out using money as a bet with the terms of the game and the amount of the bet determined by the online gambler and using electronic media with internet access as an intermediary. This gambling is a symptom of society that is easy to find in certain areas. One of the areas where there are allegedly many gambling cases is the Tasikmalaya Regency, West Java. Identification of the problem in this thesis is the factors that cause people to continue to commit online gambling crimes in the Tasikmalaya Regency area and how are the Tasikmalaya Police law enforcement efforts in eradicating online gambling crimes. The research method in writing this thesis is a normative juridical approach. The specification of the research is analytical descriptive. Data collection techniques, namely library research, observation, and interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The research location is Polres Tasikmalaya, West Java. The Bareskrim Polri report notes that there have been fluctuations in online gambling criminal cases that have been successfully prosecuted in Indonesia. The number of cases from 2018-2022 is 905 cases. The results of the author's research show that there are 6 cases of criminal acts of online gambling in the Tasikmalaya Regency area that are being prosecuted by the Tasikmalaya Police, with several types of cases, including online slot gambling and lottery gambling. In conclusion, the main factors for the occurrence of criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Subang Police, are family economic factors, factors of community non-compliance with the law, factors of low human resources and factors of customs. Law enforcement is carried out by the Subang Police, including directing or counseling to the public, protecting reporters, conducting regular patrols and legal proceedings against gambling actors. Abstrak. Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian ini merupakan suatu gejala masyarakat yang mudah dijumpai di daerah-daerah tertentu. Salah satu wilayah yang disinyalir banyak kasus perjudian adalah wilayah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah, faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah metode pendekatannya bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriftif analitis. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Polres Tasikmalaya Jawa Barat. Laporan Bareskrim Polri mencatat bahwa terjadi fluktuasi kasus tindak pidana perjudian online yang berhasil ditindak di Indonesia. Jumlah kasus dari tahun 2018-2022, sebanyak 905 kasus. Hasil penelitian penulis menunjukan kasus tindak pidana perjudian online di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ada 6 kasus yang ditindak oleh Polres Tasikmalaya, dengan beberapa jenis kasus, diantaranya, judi online slot, dan judi togel. Kesimpulannya, faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Subang, adalah faktor perekonomian keluarga, faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum, faktor rendahnya sumber daya manusia dan faktor adat istiadat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang, diantaranya pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat, perlindungan kepada pelapor, mengadakan patroli secara rutin dan proses hukum kepada pelaku perjudian.

Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19 Astria Riyani Putri; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4975

Abstract. The development of technology has actually brought many conveniences to human’s life, especially during the past COVID-19 pandemic. Even so, there is also a negative impact of the use of technology, namely the existence of a few people who abuse technology as a means to commit criminal acts. One such criminal act is online gender-based violence, a form of sexual harassment. This action is known increasde sharply during the COVID-19 pandemic. T This research will describe and analyze the relationship between the case under study and theories in criminology, as well as applicable regulations. Based on case approach and the legislation approach, with data collection techniques based on literature studies sourced from secondary data. The overall data obtained will be analyzed qualitatively. The results showed that there are several factors that cause the increase in online sexual harassment crimes, namely the internal factors from within the perpetrator in the form of inequality between genders and non-fulfillment of satisfaction with his sexual desire. Meanwhile, external factors from outside the perpetrator include the weak factor of the victim's self and the development of technology that is misused by the perpetrator. Some of preventive efforts that can be done include increasing people's digital literacy skills to stay away from pornographic content that has the potential to cause crime, as well as increasing public awareness to strengthen the moral and religious values of each individual. Keywords: criminal acts, criminology, gender-based violence, online, sexual harassment. Abstrak. Perkembangan teknologi nyatanya telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 lalu. Meskipun begitu, terselip pula dampak negatif dari pemanfaatan teknologi, yakni adanya segelintir orang yang menyalahgunakan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal tersebut adalah kekerasan berbasis gender secara online, suatu bentuk dari tindak pidana pelecehan seksual. Tindakan ini diketahui melonjak tajam keberadaannya selama pandemi COVID-19 berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yang akan menggambarkan sekaligus menganalisis kaitan antara kasus yang diteliti dengan teori-teori dalam kriminologi, serta peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual secara online, yakni adanya faktor internal dari dalam diri pelaku berupa ketimpangan kuasa antargender dan tidak terpenuhinya kepuasan akan hasrat seksual. Sedangkan faktor eksternal dari luar diri pelaku mencakup faktor lemahnya diri korban dan perkembangan teknologi yang disalahgunakan penggunaannya oleh pelaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat agar menjauhi konten pornografi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan masing-masing individu.

Pertimbangan Hakim Terhadap Perilaku Klitih (Penganiayaan) oleh Anak Dibawah Umur Siti Fatimah Al Zahra; Dian Alan Setiawan
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4986

Abstract. Adolescence is a period of transition to adulthood. Many say that adolescence is the most beautiful and enjoyable time, because at this time they do a lot of new things. However, at this time it is not always happy, it could be that at this time it can cause problems. juvenile delinquency (Juvenile delinquency) is evil behavior (dursila), or crime/delinquency of young people; is a socially ill (pathological) symptom in children and adolescents caused by some form of social neglect. In the Special Region of Yogyakarta, there is a term that we don't usually hear anywhere other than Yogyakarta, namely klitih. the original meaning of the term klitih is an activity to leave the house at night to relieve fatigue. In the study of the decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK regarding the case of Klitih, the defendant was old enough but the judge sentenced him to a sentence according to the juvenile justice system. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in imposing a sentence on the defendant. The purpose of this research is to find out the judge's considerations taken to impose on the defendant. If the defendant is underage using Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In this decision the judge used the law on the juvenile justice system, even though the defendant was old enough. The thing that relieved the defendant was because the defendant regretted the actions he had committed, and also promised not to do it again. And also the perpetrator still wants to continue his schooling. Abstrak. Masa remaja merupakan masa peralihan menuju masa dewasa. Banyak yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah dan menyenangkan, karena saat ini banyak hal baru yang mereka lakukan. Namun saat ini tidak selalu senang, bisa jadi saat ini bisa menimbulkan masalah. kenakalan remaja (Juvenile delinquency) adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/ kenakalan remaja; adalah gejala sakit sosial (patologis) pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh beberapa bentuk pengabaian sosial. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada istilah yang tidak biasa kita dengar di tempat lain selain Yogyakarta, yaitu klitih. arti asli dari istilah klitih adalah kegiatan keluar rumah pada malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Dalam kajian putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN YyK terkait kasus Klitih, terdakwa sudah cukup umur namun hakim menjatuhkan hukuman sesuai sistem peradilan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang diambil untuk menjatuhkan terdakwa. Jika terdakwa masih di bawah umur menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam putusan ini hakim menggunakan undang-undang tentang sistem peradilan anak, meskipun terdakwa sudah cukup umur. Hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan juga pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Title

Found 23 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies