Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Jacoba Daud Niga
Universitas Nusa Cendana
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting Rate in TTS District, NTT Province Jacoba Daud Niga
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 4 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i4.355

Abstract

Di Provinsi NTT,, jumlah kasus stunting mencapai 42,62% atau very high prevelance stunting sehingga perlu adanya proses tata kelola kolaborasi (collaborative governance) antar lembaga dalam proses penanganan stunting khususnya di Kabupaten TTS Provinsi NTT sehingga penulis menggunakan model teoritis collaboration processes: inside the black box dari Thomson dan Perry (2006) sebagai suatu kajian teoritis yang mampu menjawab permasalahan tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi NTT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan total jumlah berjumlah 76 orang yang ditetapkan secara purposive kemudian data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Creswell (2016). Hasil penelitian ditemukan bahwa collaborative governance dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten TTS Provinsi NTT dianalisis menggunakan pendapat Thomson dan Perry (2006:24-28) dengan hasil temuan sebagai berikut; (1) pada dimensi tata pemerintahan ditemukan bahwa pengambilan keputusan bersama untuk penurunan angka stunting belum dilakukan (2) pada dimensi administrasi masih terbatas pada persoalan integrasi basis data dari tiap-tiap indikator dalam setiap tujuan yang belum lengkap, valid, dan reliabel, (3) pada dimensi otonomi ditemukan bahwa belum ada pemahaman komperhensif mengenai indikator angka stunting oleh pihak-pihak yang berkolaborasi (4) dimensi mutualitas belum efektif karena minimnya saling ketergantungan antar aktor secara kelembagaan serta (5) proses membangun norma sosial ditemukan bahwa belum terdapat kepercayaan dan timbal balik dalam koordinasi penurunan angka stunting di Kabupaten TSS Provinsi NTT. ? ? To: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Bangla Bashkir Basque Bosnian Bulgarian Cantonese (Traditional) Catalan Chinese (Literary) Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dari Divehi Dutch English Estonian Faroese Fijian Filipino Finnish French French (Canada) Galician Ganda Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi Hmong Daw Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Inuinnaqtun Inuktitut Inuktitut (Latin) Irish Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Kinyarwanda Konkani Korean Kurdish (Central) Kurdish (Northern) Kyrgyz Lao Latvian Lingala Lithuanian Lower Sorbian Macedonian Maithili Malagasy Malay Malayalam Maltese M?ori Marathi Mongolian (Cyrillic) Mongolian (Traditional) Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Nyanja Odia Pashto Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Querétaro Otomi Romanian Rundi Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Latin) Sesotho Sesotho sa Leboa Setswana Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Swahili Swedish Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tibetan Tigrinya Tongan Turkish Turkmen Ukrainian Upper Sorbian Urdu Uyghur Uzbek (Latin) Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Yucatec Maya Zulu In NTT Province, the number of stunting cases reached 42.62% or very high prevalence of stunting so that there is a need for a collaborative governance process between institutions in the process of handling stunting, especially in TTS District, NTT Province, so the author uses the theoretical model of collaboration processes: inside the black box from Thomson and Perry (2006) as a theoretical study that is able to answer the problem of high stunting prevalence in NTT Province. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach with a total of 76 people determined purposively then the primary data and secondary data collected were analyzed using data analysis techniques from Creswell (2016). The results of the study found that collaborative governance in an effort to reduce stunting rates in TTS District, NTT Province, was analyzed using the opinions of Thomson and Perry (2006: 24-28) with the following findings; (1) in the governance dimension, it was found that joint decision making to reduce stunting rates had not been carried out, (2) in the administrative dimension it was still limited to the problem of database integration of each indicator in each goal that was not complete, valid, and reliable, (3) in the autonomy dimension, it was found that there was no comprehensive understanding of stunting rate indicators by collaborating parties, (4) the mutuality dimension was not effective due to the lack of mutual dependence between actors institutionally and (5) the process of building social norms found that there has been no trust and reciprocity in coordinating the reduction of stunting rates in TSS District, NTT Province.
Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur) Jacoba Daud Niga
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3629

Abstract

Keberadaan desa diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah (Nadir, 2013). Penelitian ini adalah pebelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil kajian ini menemukan bahwa pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan ketentuan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa namun terdapat beberapa problematika otonomi desa pasca Undang-Undang ini di implememntasikan yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) I Putu Yoga Bumi Pradana; Jacoba Daud Niga; Giovany Tiran
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 8 No. 2 (2024): Enhancing Public Service Delivery Through Digital Innovations
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v8i2.1833

Abstract

Program Rehabilitasi Sosial pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kebijakan yang dibuat untuk pengembangan dan memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Balai Sentra ini adalah lembaga pendampingan yang berada dibawah naungan Kementrian Sosial untuk mendampingi dan menangani kasus rehabilitasi ABH yang terjadi di semua Kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai Sentra Efata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Sentra Efata belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, seperti sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, disposisi atau sikap dari mitra sebagai pelaksana kebijakan yang tidak konsisten menjalankan tugas, dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi yang belum standar operating prosedur (SOP) yang ada. Kata kunci: Implementasi, Program, Rehabilitas Sosial, Anak yang berhadapan dengan Hukum
Evaluation of The Benefits of The Family Hope Program in East Flores Regency Dominikus Fernandes; David W. Rihi; Jacoba Daud Niga; Alfred O. Ena Mau; Rouwland A. Benyamin
Journal of Social Research Vol. 4 No. 4 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i4.2516

Abstract

This study investigates the implementation of the Family Hope Program (PKH) in East Flores Regency, which, despite over a decade of execution, has not yielded significant improvements in poverty reduction, behavioral change, or independence among beneficiary families. The research aims to evaluate the program’s effectiveness across key indicators, including targeting accuracy, service productivity, administrative performance, and resource utilization. Using a qualitative policy evaluation approach, the study collects both primary and secondary data through interviews, observations, and document analysis involving 96 informants. Data were analyzed using Creswell’s spiral analysis technique and assessed via the Discrepancy Evaluation Model. Findings indicate numerous challenges: delayed and misallocated aid, inadequate coordination, insufficient equipment, and irregular monitoring. While PKH has helped reduce short-term financial burdens, it has not yet achieved long-term goals such as empowering recipients or reducing poverty cycles. The study recommends enhancing data accuracy, decentralizing fund distribution, and improving infrastructure and stakeholder coordination. These findings contribute to policy refinements that can increase the relevance, efficiency, and impact of PKH, especially in remote and underserved regions like East Flores.
Co-Authors Alfred Omri Ena Mau David W. Rihi Dominikus Fernandes Giovany Tiran I Putu Yoga Bumi Pradana Rouwland Benyamin