Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Public Service Innovation through Digital Governance: Analysis of Public Administration Transformation Rahma Alhasni; Asna Aneta
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5 No 2 (2026): Juli - Desember 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/c3es5b92

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital-based public service innovations, map empirical findings, and identify research and theoretical gaps in the context of bureaucratic digitalization. This study focuses on public service innovations through digital governance as part of public administration transformation in Indonesia. The urgency of this study is to address the challenges of traditional bureaucracy, which is considered slow, non-transparent, and unresponsive to the needs of the community. Theoretically, this study is based on the New Public Management (NPM) and Digital Era Governance (DEG) frameworks, which emphasize efficiency, transparency, integration, and public participation. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA guidelines, covering the stages of identification, selection, evaluation, and synthesis of literature. The research sources came from accredited national journal articles and relevant scientific proceedings published between 2020 and 2025, with a focus on the digital-based public service sector. The data was analyzed narratively and thematically to group findings based on phenomena, institutions, policies, service models, and the implications of bureaucratic transformation. The results of the study show that the digitization of public services increases effectiveness, transparency, and accessibility, as demonstrated by the SIANTON, JAKI, Siskeudes, and SPBE applications. However, there are still obstacles in the form of limited infrastructure, digital literacy, human resource readiness, and weak inter-agency integration. In conclusion, public service innovation through digital governance has a strategic role in accelerating public administration transformation. However, successful implementation requires institutional support, regulation, and community participation so that the digital bureaucracy can develop in an adaptive, inclusive, and sustainable manner.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KIAWA SATU BARAT Felini Otnil Toporundeng; Rebecca Christy Mowilo; Patriani Wilma Eunike Supit; Jesica Karouw; Rahma A. Alhasni
Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/kapitaselekta.v7i1.2448

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kiawa Satu Barat dengan fokus pada perencanaan, penetapan calon penerima manfaat, validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta penyaluran bantuan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi, serta belum optimalnya proses validasi dan penyaluran bantuan yang sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan riset menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kiawa Satu Barat belum berjalan optimal, karena masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan, penetapan calon peserta, validasi data, penetapan KPM, dan penyaluran bantuan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, belum maksimalnya verifikasi data berbasis kondisi faktual, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Meskipun penyaluran sudah menggunakan sistem non-tunai, pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih belum merata sehingga terjadi kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan perbaikan sistem validasi.