Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Norma Indonesia Private Law Review Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dwi Tatak Subagiyo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

 1   2 
Resensi Buku: TEORI ETIKA TENTANG HUKUM ILEGAL Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.214

Abstract

Buku ini banyak diisi oleh istilah-istilah filsafat umum, tetapi penekanannya pada kajian yang mengarah pada filsafat hukum. Dalam buku tersebut berisikan retributivisme atau teori proporsionalitas dengan mengandalkan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Kant dan Hegel. Di samping itu juga disoroti teori utilitarisme atau teori konsekuensialisme yang dibahas secara mendalam dan terstruktur oleh Jeramy Bentham.Dalam masa dan era globalisasi ini negara kita telah dilanda berbagai gejolak, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam memecahkan sebagian dari kekecewaannya dibutuhkan rujukan-rujukan yang nantinya akan dapat diangkat sebagai pedoman jika perlu dan dapat berfaedah untuk mengatasi kebuntuan tersebut.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membaca buku ini diperlukan beberapa penafsiran dan interprestasi yang sangat mendalam, karena tanpa adanya alat-alat tcrsebut tidak akan dapat mendapatkan solusi bagi pcnggunaan hukuman yang nantinya dapat sedikit banyak meningkatkan supremasi hukum yang hingga kini kian merosot di mata masyarakat kita. Kajian etika memang tidak dapat dilepaskan dari adanya moral seseorang untuk mengikuti segala bidang. Sekarang ini hanyalah yang diperlukan adalah moral dan etika supaya kita tidak terpuruk dalam pola-pola anarkisme, sehingga sulit untuk mengadakan kontrol. Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menegakkan normalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Sulit untuk memisahkan antara etik dan moral karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, berarti kedua aspek tersebut saling berketergantungan. Buku yang berjumlah halaman 110 ini mencerminkan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh para filsufini tidak lain adalah untuk memberikan kontribusi pada negara, khususnya dalam cara untuk penegakan hukum suatu negara. Tetapi perlu diketahui kepada para pembaca untuk berhati-hati dalam membaca dan menghayati pokok-pokok permasalahan yang dapat menyelesaikan khususnya polemik yang dihadapi oleh bangsa ini.Pada bab terakhir juga dibahas mengenai masalah penyelesaian hukuman mati yang diselenggarakan di suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak-hak asasi manusia. Pandangan Pro dan Kontra yang terdapat di dalam pelaksanaan hukuman mati. Beberapa teori yang mengupas adanya pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang dikemukakan oleh Beccaria, Jermy Bentham dan John Stuart Mill. Perlu mendapatkan pertimbangan atas dikemukakan teori tersebut untuk mendongkrak tegaknya dan kokohnya kembali supremasi hukum.
KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dwi Tatak Subagiyo; Endang Prasetyawati
Perspektif Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i2.661

Abstract

Penelitian berjudul Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia dengan latar belakang bahwa adanya kebutuhan modal dari para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya. Modal digunakan meningkatkan kesejahteraan hidup, di samping usahanya tetap berjalan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di tangan debitor. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat masalah yaitu: Bagaimana karakteristik perlindungan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia; dan Bagaimana kedudukan hukum debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia? Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: Pertama, karakteristik perlindungan hukum debitor dalam penguasaan objek jaminan fidusia, digunakan untuk memberikan perlindungan hukum debitor selama menguasai obyek jaminan fidusia, supaya tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan kreditor, atas penguasaan objek jaminan fidusia, karena dengan mendasarkan pada kepercayaan yang bersifat absolut belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi debitor. Kedua, kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia dalam posisi yang kuat, karena dalam hukum benda dinyatakan bahwa apabila seseorang menguasai benda bergerak maka seorang tersebut sebagai pemilik dari kebendaan bergerak tersebut, artinya seorang debitor dalam jaminan fidusia penguasaan benda sebagai bezitter, sekaligus berkedudukan hukum sebagai pemilik atau eigenaar.Research entitled Characteristics of Legal Protection of Debtors Mastering the Object of Fiduciary Assurance against the background that there is a need for capital from entrepreneurs to keep running their business. Capital is used to improve the welfare of life, in addition to keeping his business running. Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee, there is stated transfer of ownership from debitor (fiduciary) to creditor (fiduciary recipient), whereas the position of collateral object remains in the hands of the debtor. Based on the statement there are problems that are: How the characteristics of the debtor’s legal protection in mastering the fiduciary guarantee object; and How is the position of the debtor’s law in mastering fiduciary security objects? The conclusions of the research are as follows: First, the characteristics of the debtor’s legal protection control the object of fiduciary guarantee, is used to provide the debtor’s legal protection in controlling the fiduciary security object, in order to avoid the arbitrary act of creditors, on the mastery of the fiduciary guarantee object, absolute nature can not guarantee legal protection for debtors. Second, the position of the debtor’s law in controlling the fiduciary assurance object in a strong position, because in the law of the object stated that if a person controls the moving object then the person is the owner of the moving object, that is, a debitor in the fiduciary guarantee of possession as a bezitter, as owner or eigenaar.
ANALISA HUKUM ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN DALAM KASUS ANTARA HANDOYO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI ALLIANZ Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i3.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan, karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz. Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.This research was intended to review and analyze the claim refusal by PT Alianz to Handoyo which is legally justified, it was also intended to analyze the remedy done by Handoyo to get the claim for his loss. Based on this research conclusions, claim refusal by PT Allianz which is filled by Handoyo was not justified by law, because PT Allianz doesn’t admit the related insurance policy. In has been clearly stated in the substance of the related insurance policy that the loss was guaranteed by the insurance company. It means that non disclosure of facts was included a loss that is guaranteed by the insurance as stated in the insurance policy, and therefore PT Allianz can’t use it as a basis to deny the insured claim. Secondly, Handoyo’s remedy was to peacefully resolve the issue of the claim refusal by PT Allianz, because PT Allianz can not unilaterally did the policy cancellation, because it has been tied to an insurance agreement with Handoyo and the agreement meets the terms and conditions of insurance agreements, besides, Handoyo also imposes the PT Allianz to pay the insurance claims along with the cost replacement, damages and interest.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v20i1.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip Good Corporate Governance (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum Direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata) dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka Direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).This research was intended to review and analyze the legal protection of minority shareholders, the legal consequences for Director which committed an unlawful act and legal efforts to minority shareholders under the Limited Liability Corporation Act Based on this research, this paper concludes that the legal protection for minority shareholders of the Company can be achieved by applying the principles of Good Corporate Governance (Management of Good Company). As a result of tort law must be held accountable indemnify Director (Article 1365 of the Civil Law Code) and therefore fulfilled criminal element, then the Board of Directors may be subject to imprisonment or criminal fines are wiping money and fraud (Article 372 and Article 378 of the Criminal Law Code) may be responsible to the  Director even his private property (Article 97 paragraph (3) of the Limited Liability Corporation Act).
HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Dwi Tatak Subagiyo
Perspektif Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.132

Abstract

Kata “Rights” dalam IPR lebih tepat diterjemahkan dengan kata “Hukum”, untuk mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, oleh karena itu IPR sepadan dengan Hukum atas Kekayaan Intelektual, dan bukan Hak Milik Intelektual. Untuk menyongsong kehadiran era globalisasi perlu persiapan dan penataan hukum atas kekayaan intelektual dengan segera dalam suatu sistem hukum yang mencerminkan keadilan dan kepastian.
PROBLEMA HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN TANPA OBJEK (STUDI PUTUSAN HAKIM 451.K/TUN/2019) Gestora, Lorensia Resda; Subagiyo, Dwi Tatak; Wibisono, Hari
Perspektif Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i3.840

Abstract

Problematika hukum dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sertipikat Hak Milik diterbitkan tanpa objek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks. merupakan kelemahan sistem peradilan kita, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak mengkaji objek sengketa. Hakim memutuskan sengketa hanya berdasarkan bukti administratif yang ada, mengingat lembaga ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat. Sehingga terkait objek sengketa, hakim hanya dapat memutus berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara SHM yang diterbitkan tanpa obyek yang membatalkan Putusan PTUN Makassar Nomor 20/B/2019/PTTUN.Mks, berdasarkan pengajuan memori banding sebagai dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 49/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 29 November 2018, Hakim PTUN Makassar telah menerima kasasi karena terbukti pemohon banding pertama telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.Legal problems in the judge’s consideration to decide cases of certificates of property rights issued without an object that invalidates the Makassar Administrative Court Decision number 49/G/2018/PTUN.Mks. is a weakness of our judicial system, especially the state administrative court which does not examine the object of dispute. Judges decide disputes only based on existing administrative evidence, considering that this institution has given full trust to the national land agency as the institution authorized to issue certificates. So that regarding the object of the dispute, the judge can only decide based on information from the National Land Agency. That the judge’s consideration in deciding the case for certificates of property rights issued without an object invalidating the Makassar Administrative Court Decision Number 20/B/2019/PTTUN.Mks, based on the filing of a memorandum of appeal as stated in the Makassar Administrative Court Decision Number 49/G/2018/PTUN MKS, dated 29 November 2018, the Makassar Administrative Court Judge has accepted the cassation because it was proven that the first appeal applicant had expired or expired, then the plaintiff filed a cassation, because he felt that the cassation court had lost.
Co-Authors Ari Purwadi Erna Widyawati Evidiannita Candrawati Gestora, Lorensia Resda Hermi Hermi Joko Nur Sariono Muis, Lidya Shery Rini Kusnari S Endang Prasetyawati Wibisono, Hari Widjangkoro, Hanung