Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Iksan
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan Apriyanti; Iksan; Kasmar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1589

Abstract

Sharia banking in Indonesia faces increasingly complex dispute dynamics. Alternative dispute resolution outside the judiciary, such as mediation, arbitration, or through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), is considered more in line with Islamic justice principles. This article uses a normative method to examine the effectiveness of non-litigation dispute resolution in Islamic banking. The analysis shows that out-of-court settlement is more efficient, faster, and consistent with sharia values, although stronger regulatory support is needed.
Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Hibah Karena Pengingkaran Junaidin; Iksan; Mastorat
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1674

Abstract

The grant agreement is a unilateral agreement voluntarily made by the donor to the recipient. However, in practice, the grant agreement may be revoked due to a breach or the failure of the recipient to meet specific conditions. This article explores the legal basis for revoking a grant agreement due to breach, from both normative and sociological perspectives. The study finds that under certain conditions, such revocation is legally justified based on principles of justice, good faith, and propriety in civil law.
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Muhammad Kandriana; Muhammad Rifaid; Muhammad Wildan; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.
Dualisme Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi Desa Merah Putih: Tumpang Tindih Kemenkop dan OJK Pasca UU P2SK Apriliani Rahmalillah; Efriza Malna Denta; Rusdin; Isnaini Arsyid A.Ma; Muhammad Solihin; Iksan
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6711

Abstract

  Penelitian ini membahas dualisme pengawasan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Desa Merah Putih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Permasalahan muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi aktivitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dualisme kewenangan pengawasan serta merumuskan solusi harmonisasi pengawasan koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan OJK pasca UU P2SK menimbulkan ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas simpan pinjam koperasi. Dalam praktiknya, Kementerian Koperasi berfokus pada pengawasan kelembagaan, sedangkan OJK menitikberatkan pada pengawasan prudensial sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan terhadap anggota koperasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan model pengawasan terpadu agar tercipta sistem pengawasan koperasi simpan pinjam yang jelas, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Pengawasan Koperasi, Unit Simpan Pinjam, OJK, UU P2SK, Kepastian Hukum.  
Co-Authors Apriliani Rahmalillah Apriyanti Efriza Malna Denta Isnaini Arsyid A.Ma Junaidin Kasmar Mastorat Muhammad Kandriana Muhammad Rifaid Muhammad Solihin Muhammad Wildan Mukhtar Rusdin