Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Iis Laila Ridawati; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i1.60

Abstract

Notary Public Law determines that a notary is a public official authorized to create authentic deeds. It is responsibility in correct way to notarized the administered document. The falsification of a document may results in the deed becoming inauthentic. Formulation of this issue to analyze notary responsibility for the use of false documents in the creation of authentic deed and legality of authentic deed of false documents against parties and third parties. The method used normative-empirical and statute approach supported in depth interview. Based on the results of the research concluded notary responsibility for the use of false documents in the authentic deed carried out dismissal by the Minister, subject to the threat of imprisonment stipulated in Article 21 Paragraph (2) Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the RI Number M-01. HT.03.01 Year 2003; and the legality of the authentic deed of false documents against the parties and third parties, the deed does not decrease the level or degradation into an underhand deed because the requirements formal of the deed are met. If throughout the litigation process is known and proven then there is a possibility of the judge to decide that the deed is no longer valid among the parties but the form of the deed remains authentic pursuant to Article 84 of Law No. 2 of 2014 Amendments to Law No. 30 of 2004 Notary Public.
PERAN SERTA NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA 4.0 DAN 5.0 Rosi Maryana; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i1.62

Abstract

The government currently involves the notary profession in the obligation to report suspicious financial transactions, especially for funds used for terrorist activities in the country through several regulations issued. This research is based on finding out how the implementation of Notary Participation is related to the obligation to report suspicious financial transactions on Terrorism Financing in the 4.0 and 5.0 eras as well as the supporting factors and legal obstacles. This research uses a normative juridical investigation with a futuristic approach/concept of draft laws that will apply in the future or towards the future symbol of dynamic and change and the results of extracting data and information are studied qualitatively supported by interviews with several sources in the field. Notaries who are required to report suspicious financial transactions are strongly advised to apply the Principles of Recognizing Service Users and submit Suspicious Financial Transaction Reports through the GoAML application to PPATK when acting on behalf of the parties/appearers. The supporting factor for this reporting is legal protection for the Notary himself and the Notary in submitting the suspicious transaction is constrained by keeping the secret of the position regulated in the Notary Office Act. Administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions will always overshadow the notary in his activities in carrying out this reporting obligation
KOMPETENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI PADA BANK PERMATA SYARIAH Rina Taurina; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i1.63

Abstract

The growth of the Islamic banking industry is growing amid increasing public awareness of banking which is in accordance with Islamic law. This is an opportunity as well a challenge for a Notary as an official who makes an authentic deed in his role in Islamic bank. This study analyzes the implementation of sharia principles as a guide for Notaries in making the construction of sharia banking contract to comply with the mandate of Sharia Banking Law and Fatwa of National Sharia Council. Furthermore, the main point is the competence of Notaries in in carrying out their roles, duties and authorities in Islamic Banking. The research method used is empirical normative through interviews with Islamic banking and the Indonesian Notary Association and National Sharia Council. It is concluded that Notary has a strategic role in the application of sharia principles so that the deed is in accordance with normative law and guarantees legal certainty and the value of justice. Competence in understanding philosophical and practical aspect is absolutely needed and Notaries are required to improve their insight and competence related sharia contracts. The legal vacuum in terms of their authority in making sharia deeds, especially banking becomes an obstacle in the implementation of the Notary’s role. UUJN and Sharia Banking Law, do not contain a clause regarding the authority of Notary. The government as regulator is responsible for creating legal products to ensure legal certainty and justice
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS ATAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Andriana Kusumawati; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v14i1.3169

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang didirikan dengan peraturan desa. BUMDesa kesulitan menjalin kerjasama karena belum ada legalitasnya sehingga sebagian didirikan dengan akta Notaris. Ketentuan UU Desa diubah dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penelitian ini membahas kedudukan akta Notaris dalam pendirian BUMDesa serta pelaksanaannya pasca UU Cipta Kerja. Metode penelitian yuridis normatif dengan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian kedudukan akta Notaris tidak diperlukan dan bukan kewenangan notaris untuk pendirian BUMDesa, akta Notaris diperlukan untuk perjanjian kerjasama dan pendirian unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum. Persoalan multitafsir pendirian BUMDesa dijawab dengan keluarya UU Cipta Kerja sebagai upaya penegasan status BUMDesa yang didirikan dengan peraturan desa sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kerjasama. Peraturan desa yang menetapkan pendirian BUMDesa didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa dan terintegrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak disahkan UU Cipta Kerja, telah ada 10.602 BUMDesa yang telah selesai melakukan pendaftaran. Status BUMDesa yang bersertifikat ini setara dengan perseroan dan koperasi.
Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris Terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Muammar Khadafi; Iskandar Muda; Irwan Santosa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.614

Abstract

Prinsip mengenali Pengguna Jasa diterapkan dalam jabatan notaris dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Permenkumham No 9 Tahun 2017, yang mana Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris merupakan bagian dari upaya adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan identitas serta dokumen pada pengguna jasa Notaris. Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memunculkan kewajiban baru bagi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinilai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan yang dilakukan notaris dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh PPATK yakni aplikasi Go-AML aplikasi, pelaksanaan aplikasi Go-AML bagi notaris  diatur berdasarkan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal untuk mencegah Tindakan TPPU dan Tipikor di dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dan untuk menganalisis pelaksanaan laporan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan ketentuan peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tenang Pelaksanaan Aplikasi Go-AML. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam prinsip mengenali pengguna jasa yakni tidak melanggar ketentuan dari pasal 16 ayat 1 huruf (f)  Undang – Undang jabatan notaris bahwa pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa melahirkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dan aplikasi Go-AML dinilai memiliki keunggulan dalam kemudahan dan sistem keamanan yang dilaporkan oleh pelapor melalui aplikasi tersebut dari aplikasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh PPATK yakni GRIPS.
Kepastian Hukum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Akibat Adanya Wanprestasi Alfiano Yusuf Setyawan; Iskandar Muda; Irwan Santosa
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.615

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan dasar di samping sandang dan pangan yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. seringkali rumah yang ditawarkan oleh pihak pengembang itu masih kondisi belum terbangun yaitu masih berupa kavling-kavling tanah. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berisi mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Akta Jual Beli dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli memuat perjanjian-perjanjian seperti harga, jangka waktu pelunasan, kewajiban para pihak, pembatalan pengikatan, penyelesaian pengikatan dan lain-lain, PPJB itu sendiri adalah perjanjian antara penjual dan pembeli sebelum dilaksanakan jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut. Dalam suatu perolehan atas tanah dengan jual beli ini memerlukan adanya proses tertentu yang dilakukan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna dilakukannya peralihan dan pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan sebagai dasar kepastian hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris dan Mengkaji bentuk interpretasi hukum atas perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris dari wanprestasi atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Unsur kepastian hukum dalam akta perjanjian pengikatan jual beli didapat dari dua hal, yaitu karena dibuat secara notariil yang merupakan akta otentik dimana sesuai dengan pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan Hakim menggunakan Interpretasi Restriktif dan Ekstensif, dalam penafsiran Ekstensif ada batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.
Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik Unggul Hajayanti; Chandra Yusuf; Irwan Santosa
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 8 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i8.1513

Abstract

Latar Belakang: Pada era digitalisasi, perkembangan industri Pasar Modal Syariah dapat terlihat dari munculnya beberapa instrument investasi syariah, seperti saham syariah yang transaksinya menggunakan Shariah Online Trading System (SOTS) yang dikembangkan oleh emiten syariah. Bagi setiap investor perlu untuk diketahui bagaimana sebuah SOTS sebagai media transaksi telah memenuhi legalitas dari lembaga pengawas Pasar Modal Syariah disertai dengan perlunya keterlibatan Notaris pasar modal dalam transaksi saham syariah secara sistem elektronik.   Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum dari proses transaksi saham syariah melalui SOTS dan peran Notaris di dalam mekanisme transaksi tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan hukum yang ditujukan pada peraturan tertulis. Hasil: Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai penerapan hukum dalam transaksi saham syariah melalui SOTS emiten syariah. Kesimpulan: Pentingnya meluruskan pemahaman bahwa kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris sebagai profesi penunjang dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik (cyber notary) bukan menerbitkan sertifikat elektronik melainkan sebagai otoritas pendaftaran permohonan sertifikat elektronik melalui proses verifikasi identitas pemohon dan autentikasi kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti transaksi bagi pihak yang ingin berinvestasi saham syariah secara elektronik.