Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Ilmu Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Syntax Idea ADIL : Jurnal Hukum HUKUM BISNIS Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Cakrawala Repositori Imwi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Info Abdi Cendekia Jurnal Sosial dan Sains
Chandra Yusuf
Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEAKURASIAN PERHITUNGAN DALAM PENENTUAN JANGKA WAKTU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK Chandra Yusuf
Jurnal Abdi Ilmu Vol 14 No 1 (2021): Jurnal Abdi Ilmu
Publisher : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Determining the time period for the receipt of the Tax Court’s decision being sued is very important. Tax Payer cannot file it after the period ends. Error in calculating the time period will be detrimental to the Taxpayer in defending his rights. For this reason, the calculation of the time period must have high accuracy. The wrong calculation method makes the 30-day calculation different. Of course, the Tax Court must have a calculation that dose not harm the Taxpayer. In accordance with 30 (thirty) days since the receipt of the decision of the Tax Court that is being sude is the date sent with Post Stamp. Calculation Starts from Year, Month, Date, Hour, Minute, and Second with Post Stamp. Of course, the calculation is based on 1 (one) day is 24 hours. The date of receipt with a post stamp shows the accurate time with the time stated in it, but the day is not fulfilled 24 hours. Thus, if the date sent has been calculated as 1 (one) day, then the expiry date after 30 days is the 30th day with calculations based on Year, Month, Date, Hour, Minute, and Second.
Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal Chandra Yusuf; Endang Purwaningsih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art3

Abstract

This article discusses the disclosure of information in a company's financial statements. The company reports its financial statement to the Financial Services Authority (OJK) in accordance to the information disclosure regulations. Information that has not been revealed poses as the problem. The information contained in the financial statements causes stock prices in the capital market to not be reflect ed entirely. Therefore, the financial statements cannot be used as the basis information for making accurate decisions for investors. This study uses an economic analysis approach to the law. The results of the analysis conclude that financial statements that have not been fully disclosed will lead to the asymmetry of the information. Disclosure of information cannot collect information that is intentionally hidden. Financial statements for which information has not been fully disclosed constitute weak information. Financial Statements have a gray area which in a solar eclipse is known as the penumbra. OJK requires regulations that channel authority to a group or groups of people who control forensic accounting. Therefore, OJK needs to make regulations that can accommodate this so that the information can form efficient stock prices in the capital market. Key Words: Information disclosure; asymmetry of information; forensic accounting Abstrak Artikel ini membahas tentang keterbukaan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan peraturan keterbukaan informasi (Keterbukaan Informasi). Informasi yang belum terungkap menjadi permaaslahannya. Informasi tertuang kedalam laporan keuangan membuat harga saham di pasar modal tidak merefleksikan seluruh informasi yang tersedia. Karenanya, Laporan Keuangan tidak dapat menjadi informasi yang dapat menjadi dasar mengambil keputusan yang akurat bagi investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum. Hasil dari analisis menyimpulkan, laporan keuangan yang belum terungkap informasi seluruhnya akan memiliki informasi Asimetri. Keterbukaan informasi tidak dapat mengoleksi informasi yang tersembunyi. Laporan keuangan yang belum terungkap informasinya ada adalah informasi dalam bentuk informasi yang lemah (weak information form). Laporan Keuangan memiliki wilayah abu-abu yang dalam gerhana matahari dianggap sebagai penumbra. OJK memerlukan peraturan yang memberikan kewenangan kepada suatu kelompok atau kumpulan orang yang menguasai akunting forensik. Oleh karenanya OJK perlu membuat peraturan yang mengakomodasi hal tersebut agar informasinya dapat membentuk harga saham yang efisien di pasar modal. Kata Kunci: Keterbukaan informasi; informasi asimetri; akunting forensik
PROBLEMATIKA PENERAPAN CYBER NOTARY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Nurul Muna Zahra Prabu; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.245 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.3995

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan akta notaris yang terbit dari peraturan wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, menganalisis kedudukan Cyber Notary saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan keabsahan akta Cyber Notary yang terbit melalui praktik Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mendapat payung hukumnya melalui  Pasal 15 ayat (3) dan  pasal 16 ayat (7)  dan membuka peluang dilakukannya Cyber Notary atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kedudukan Cyber Notary saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan Cyber Notary yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang borderless (Lintas batas wilayah) dan real time online (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya.Kata Kunci : Problematika, Cyber Notary, dan UU Jabatan Notaris
PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL GURU-GURU MAN 3 JAKARTA DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN BERKEKAYAAN INTELEKTUAL Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf; Mohammad Ryan Bakry
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 4, No 2 (2019): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.253 KB) | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v4i2.1948

Abstract

In Article 14 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, it is stated among other things the right of the teacher to obtain protection in carrying out duties and intellectual property rights; get the opportunity to improve competence; and obtain and utilize learning facilities and infrastructure to support the smooth functioning of professionalism; so it is appropriate if the teacher has intellectual property rights. Activities to increase teacher knowledge related to intellectual property rights have been well implemented, relevant to the interests of State Madrasah Aliyah 3 (MAN 3), and carried out by lecture and training methods with a participatory approach. There is a significant increase in MAN 3 teacher knowledge about the scope of IPR (20-60%). Likewise, IPR legal counseling can increase the knowledge of IPR teachers to be more aware of intellectual property by being done programmatically, synergies between community services Team, Structural MAN 3 and participants (teachers). Factors supporting the growth of teacher legal awareness of IPR include the development of the digital age of technology that must be well adapted by teachers in their profession and the need to protect teacher creativity and innovation. An obstacle to the growing legal awareness of teachers towards IPR is only to change the mindset that makes the module or work just meet the teacher's credit and the obligation of teaching materials for each teacher. Keywords: IPR, teacher, Madrasah Aliyah, Jakarta
Penguatan UU HKI : Penambahan Ketentuan yang Mengatur Penggunaan Valuasi untuk Mencapai Konsistensi Penilaian Intangible Asset Chandra Yusuf; Derta Rahmanto
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.932 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v5i1.127

Abstract

ini mengkaji metode valuasiaktiva tak berwujud (intangible asset), khususnya data base perusahaan agar laporan keuangan perusahaan dapat merepresentasikan nilai perusahaan dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative approach) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Selama ini, penilaian aktiva tak berwujudmenggunakan harga Perolehan (historical value). Sementara goodwillmenggunakan harga pasar (fair value). Prinsip yang didapat berasal dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan dalam standar akunting internasional tentang penilaian aktiva tak berwujud. PSAK Indonesia telah mengikuti ketentuan yang paling barudalam pembukuan aktiva tak berwujud. Namun data base yang termasuk dalam hak cipta dari aktiva tak berwujud dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan terkait dengan penggunaan metode valuasi yang belum ditentukan. Mengingat data basedapat mengikuti harga Perolehan atau juga harga pasar, apabila aset tersebut harus dinilai. Kata Kunci: Aktiva Tak Berwujud, Data base, Metode Valuasi. Abstract: This study examines the method of valuation of intangible assets (intangible assets), especially corporate data bases for corporate financial statements can represent the value of the company correctly. This research is a normative approach using statue approach and conceptual approach and comparative approach. During this time, the valuation of intangible assets using the historical value. While goodwill use the market price (fair value). The principles derived from the Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK) and the provisions in international accounting standards on the assessment of intangible assets. PSAK Indonesia has followed the latest provisions in the bookkeeping of intangible assets. However, data bases that are included in the copyrights of intangible assets in Intellectual Property Rights (HKI) will be related to the use of valuation methods that have not been set. Given the data base can follow the acquisition price or market price, if the asset should be assessed Daftar Pustaka Davison, Mark J., The Legal Protection of Data base, (Melbourne: Cambridge University Press, Online Publication Date 2009). Dwi Martani, dkk, Akutansi Keuangan Menegah Berbasis PSAK, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). Elliott, Barry and Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, (United Kingdom: Pearson, 2017). IFRS, “IAS, Property, Plant and Equipment” http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-16-property-plant-and-equipment/ King, Kelvin, “A Case Study in the Valuation of a Data base”, Data base Marketing & Ma-nagement, Vol 14:2, (2017). Legal Information Institute (LII), 26 U.S. Code § 197-Amortization of goodwill and certain other intangibles, Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/ 26/197. Mard, Michael J., James R. Hithner , Steven D. Hyden, “Valuation for Financial Repor-ting, Fair Value Measurements and Reporting: Intangible Assets, Goodwill, and Im-pairment”, Second Edition, (New Jersey: John Wiley and Son, 2007).Reed, David, “Data base valuation: Putting a price on your prime asset”, Data base Marketing and Customer Strategy Management, Vol 14:2. Shur-Ofry, Michal, “Data bases and Dynamism”, University of Michigan Journal of LawReform, Volume 44 | Issue 2, (2011). Vignini, Stefania, “Do Financial Statement Provide Adequate Information About The Capitalization of Cost Related to Intangible Assets?: An Empirical Research On Italian Listed Companies.”, Review of Innovation and Competitiveness, Vol. 1: 1, (2015). Wigandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, Donald E Kieso, Accounting Principle, International Student Version, (John Wiley and Son Singapore Pte. Ltd, 2014).
HAK KREDITOR UNTUK MENGGUGAT PERUSAHAAN EFEK DI PENGADILAN NIAGA Chandra Yusuf
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 4 No 2 (2020): Vol 4 no 2 Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judges in the Commercial Court can use different articles in the Law (Law) Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations of Debt Payment (KPKPU). The behavior of judges in deciding cases becomes inconsistent because the articles in the Act regulate the opposite. Article 2 paragraph (1) and Article 2 paragraph (4) of the KPKPU Law stipulates that 2 (two) creditors can sue the debtor bankruptcy in the Commercial Court and Creditors cannot sue the Debtor bankruptcy, unless the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) sues the Securities Company . In deciding bankruptcy cases, judges must have a consistent legal basis to determine the articles used in the same case. To overcome this problem, the judge has two choices to use the basis, namely Jeremy Betham's theory of benefit and individual rights based on the thinking of Albert Venn Dicey, KC, FBA. From the results of the analysis, the use of individual rights takes precedence. Claiming bankruptcy by individuals to securities companies solves the problem more. Keywords: Bankruptcy, Securities Companies, Individual Rights
GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 Fitrah Fidhira; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i1.2825

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukanya argumentasi perihal konsep dan penerapan hukum hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 dan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hasil analisis menemukan bahwa: Pertama, Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 perihal hak ingkar, dapat dikecualikan  jika berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah; Kedua, secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the law akan sejalan dengan prinsip due process of law, dan perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam kerangka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.
Keadilan Bagi Pihak Korban Dalam Release And Discharge Agreement Transportasi Udara Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Kasus Kecelakaan Pesawat Lion Air Jt610 Lucyanna Nilasary; Chandra Yusuf; Mohammad Ryan Bakry
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i6.387

Abstract

In creating legal certainty, justice and protection for the community, the rule of law is needed that can accommodate all aspects of life because the purpose of law is to create a sense of justice in society.In the case of the Lion Air JT610 plane crash, the process of paying compensation to the families of the victims still experienced obstacles, namely the existence of a Release and Discharge Agreement which was then legalized by a Notary, as an absolute requirement for disbursement of compensation. The victims' families are asked to waive their rights in their entirety so that they do not make demands to any party deemed responsible for the accident.The formulation of the problem in this study aims to analyze the legal aspects of the Release and Discharge Agreement legalized by Notary and find a form of justice based on the principles of justice for the victims' families by looking at the forms of responsibility of the parties involved in the Lion Air JT610 plane crash.The method used is normative juridical through a statutory approach, concept approach and case approach. It is concluded that the Release and Discharge Agreement can be declared null and void because its contents violate the laws and regulations in Indonesia and violate human rights, the victims can still claim their rights to the parties related to the plane crash without eliminating their rights from others.In this case Lion Air still has to fulfill its obligation to pay compensation without any conditions so that the victims get justice.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Kekosongan Hukum Terhadap Aturan Hukum Werda Notaris Yang Tidak Melapor Dan Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Penerima Protokol Georgius Patrik Demu; Chandra Yusuf; Frengki Hardian
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 3 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i3.375

Abstract

Pelaksanaan serah terima Protokol Notaris sampai saat ini masih belum dilaksanakan secara tertib oleh Notaris yang telah Werda kepada Notaris Penerima Protokol dihadapan Majelis Pengawas Daerah setempat, hal mana akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan Werda Notaris tersebut, dikarenakan Werda Notaris sudah tidak bisa menjalankan Tugas dan Kewenangannya sebagai Pejabat Notaris, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dengan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak dilakukannya serah terima Protokol Notaris tersebut baik kerugian materiel dan kerugian imateriel, dapat membuat dan mengajukan laporan kepada MPD setempat terkait hal tidak diserahkannya Protokol Notaris tersebut dan/atau dapat mengajukan upaya gugatan kepada Notaris atau pihak yang bersangkutan terkait PMH, atas dasar tidak dilaksanakannya suatu kewajiban Notaris yang telah ditetapkan oleh UUJN, hal tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkepentingan atas Protokol Notaris tersebut. Adapun usulan terhadap pembaharuan UUJN terkait penambahan ketentuan kewenangan MPD setempat untuk dapat melakukan serah terima protokol secara sepihak kepada Notaris Penerima Protokol dan pemberian sanksi terhadap pelanggarnya bisa dijadikan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, karena penerapan sanksi tersebut merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif kepada masyarakat, karena penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris merupakan bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Negara melalui UUJN kepada Jabatan Notaris dalam konteks penafsiran dan interpretasi untuk menjaga nilai-nilai moral dari suatu Jabatan Notaris.
Implementasi Nilai Integritas Akademik Bagi Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 138 Jakarta Timur Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Info Abdi Cendekia Vol 4 No 1: Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.721 KB) | DOI: 10.33476/iac.v4i1.27

Abstract

Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan akademik yang didasarkan pada nilai yang secara universal menjadi sumber panduan terhadap kegiatan pendidikan. Pembangunan budaya akademik berkualitas tinggi dihadapkan pada dua dimensi utama yakni “moral” dan “intelektual” yang secara substansial menempatkan nilai integritas akademik sebagai titik integrasi kedua dimensi tersebut. Satu di antara subyek yang berperan penting untuk memastikan sinkronisasi dimensi moral dan intelektual adalah Guru, sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, sehingga relevan untuk dilakukan upaya penyuluhan hukum. Pemilihan locus penyuluhan hukum dilakukan di SMPN 138 Jakarta Timur. Metode penyuluhan dilakukan melalui model ceramah dan pemberian test (pre dan post) yang diselenggarakan bersama aparatur SMPN 138 Jakarta Timur. Rata-rata terhadap 50 (lima puluh) responden Guru SMPN 138 Jakarta Timur dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator, menunjukkan hasil pre-test sebesar 2,84 (dua koma delapan empat) dan hasil post-test sebesar 3,85 (tiga koma delapan lima). Berdasarkan hasil pre-test dan post-test diketahui terdapat transfer of knowledge dan peningkatan pemahaman konsep, serta implementasi nilai integritas akademik dalam bentuk panduan dan lembaga penegakan nilai integritas akademik di SMPN 138.
Co-Authors Athifa Isro Aini Derta Rahmanto Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Endang Purwaningsih Fitrah Fidhira Frengki Hardian Frengki Hardian Georgius Patrik Demu Irwan Santosa Iskandar Muda Jamiatur Robekha Lucyanna Nilasary Mohammad Ryan Bakry Mohammad Ryan Bakry Mohammad Ryan Bakry Mohammad Ryan Bakry Nurul Muna Zahra Prabu Unggul Hajayanti