Articles
<![CDATA[Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Sudarso sudarso]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1193
<![CDATA[Perdagangan orang menjadi masalah klasik yang terus-terusan terjadi sepanjang masa tanpa berhenti sehingga tidak heran bahwasanya perdagangan orang dijadikan salah satu kejahatan dari lima perbuatan kejahatan yang paling besar di dunia dan sangat berdampak kepada penghidupan kemanusiaan, baik dari segi perpolitikan, ekonomi serta dari segi manusianya yang menjadi objek jual dan beli Perdangangan dengan modus perekrutan kerja. Hasil penelitian menunjukan perbuatan perdagangan orang talah dilarang dan pengaturannya diatur pada UU TPPO, KUHP, konvensi PBB dan Aturan pekerja Perlindungan Migran dan sifat hukum ini secara resmi harus dipatuhi oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwasanya terdapat jeratan hukum pidana untuk pelaku perdagangan manusia, salah satu hukumannya untuk menjerat pelaku terletak pada UU TPPO yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang telah memakai atau mendapat manfaat kepada korban jual dan beli manusia dengan mana melaksanakan persetubuhan atau kegiatan yang dipersamakan pada kerja seksual, dengan mana memperkerjakan korban tersebut untuk mendapatkan manfaat komersial atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dapat dijerat hukuman pidana selama maksimal lima belas tahun penjara lamanya. Penjeratana hukuman ini sebagai bentuk efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulanginya lagi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 375/PID.SUS/2023/PN. Dpk) ]]>
<![CDATA[Fredy Agustono]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1197
<![CDATA[Tindakan yang sering kali terungkap di negara Indonesia adalah tindakan menyimpan atau mengedarkan barang narkotika yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan perekonomian yang tidak stabil dengan maksud menjadi jalan pintas dalam meraup berbagai keuntungan atau dimaksudkan untuk menambah kekayaan secara pribadi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas dakwaan alternatif sebagai instrumen hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam konteks pembuktian dan penerapan hukum pidana. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Depok nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk mengenai narcotics crime yang melibatkan terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka dalam dua aspek, aspek yang pertama adalah mengenai penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dan aspek kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo. Dalam penelitian ini dikaji melalui metoode penelitian normatif atau doctrinal dengan analys methode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut didapatkan hasil penelitian berupa penggunaan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Prosecutor atau penuntut umum dengan dalil Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat berdasarkan KUHAP. Hasil yang kedua mengenai pertimbangan hakim mengenai perkara a quo perlu dengan membuktikan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mememuhi unsur, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa kembali.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst ]]>
<![CDATA[Muhamad Afandimunir]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1232
<![CDATA[Penanganan kriminalitas narkotika menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan seperti kesehatan masyarakat, terganggunya ketertiban dan keamanan, serta memicu berbagai kejahatan lainnya seperti kekerasan dan pencurian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalitas narkotika melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada kasus Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya putusan tersebut mengadili kedua terdakwa secara ringan yang dapat dilihat dari hukuman penjara selama 5 tahun yang bilamana disandingkan dengan pasal dakwaan, mestinya hukumannya minimal 6 tahun penjara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya memiliki dampak yang merusak bagi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tentang Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Uus Suhendar]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1233
<![CDATA[ Tanaman narkotika adalah tanaman yang mengandung zat-zat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, atau perilaku seseorang ketika dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Blb yang menyangkut kasus narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normativef dengan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan). Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam penjatuhan pidana dalam peradilannya. Jaksa penuntut umum nampak kurang tegas menindak perkara dengan hanya membebankan 1 pidana saja kepada terdakwa yang pada dasarnya telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus, yaitu penyalahgunaan narkotika Golongan 1. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam ]]>
<![CDATA[Yudho Akbar Ramadhan]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1234
<![CDATA[Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian tampaknya belum cukup untuk membuat pelaku merasa takut dan jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sudah sesuai serta apakah putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan meliputi dokumen undang-undnag yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta ditunjang dengan sumber lainnya dalam Pustaka-pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan Dakwaan Alternatif kepada terdakwa oleh penuntut umum yang memang secara fakta yuridis tidak memenuhi unsur-unsur dalam 2 pasal pertama. Namun, secara penegakan hukum, putusan ini telah memuat upaya penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam ]]>
<![CDATA[Vira Ayu Maysela]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1235
<![CDATA[Penggunaan senjata tajam masih marak terjadi di masyarakat kendatipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara tegas tindakan tersebut. Karenanya perlu ada upaya penegakan hukum secara tegas supaya undang-undang ini berlaku tegas di masyarakat. Namun, rupanya tegas undang-undang rupanya tidak selalu sejalan dengan proses peradilan terdakwa sebagai contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini berupaya menganalisis putusan tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fakta yuridis dan dakwaan serta putusan sebagaimana sudah diatur dalam perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, suatu studi perundangan-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi undang-undang serta pustaka yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekeliruan yang menyebabkan ringannya hukuman bagi terdakwa dalam putusan tersebut. Tindakan terdakwa yang semestinya dapat didakwa dengan Dakwa Kumulatif sebaliknya didakwa dengan Dakwaan Tunggal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan yang bersumber awal dari kekeliruan jaksa penuntut umum. Penuntut umum keliru telah menjatuhkan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa sebatas dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kasus Membawa Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi ]]>
<![CDATA[Dhika Fauzi Saputra]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1236
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kesesuaian tindak pidana dengan dakwaan serta putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap kasus membawa senjata api yang diadili di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi.Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan terhadap penyelesaian perkara tersebut, perundangan-undangan, dan ditunjang dengan sumber sekunder dari Pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya putusan peradilan tersebut memuat kekeliruan karena didapati dalam fakta yuridisnya terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus yang diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Semestinya penuntut umum juga melayangkan dakwaan kumulatif, bukan dakwaan tunggal mengingat ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum terhadap Kasus Pencurian Barang Bukti ]]>
<![CDATA[Stefanus Mardjuki]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1237
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian barang bukti dalam putusan No. 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap kasus pencurian barang bukti yang diadili dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan approach (studi perundang-undangan). Adapun sumber primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, dokumen undang-undang, dan ditunjang dengan referensi-referensi pendukung lainnya. Setelah dilakukan analisis secara komprehensif, didapat hasil bahwasannya terdapat kekeliruan yang dialami oleh hakim penuntut umum dalam memberikan dakwaaan. Sebab dalam fakta yuridis yang dihadirkan dalam persidangan menonjolkan dua objek tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana perdagangan zat berbahaya tanpa izin. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendakwaan terhadap keempat terdakwa dengan Pasal 363 KUHP sudah tepat namun belum sempurna.]]>
<![CDATA[Hukum dan Narkoba : Tinjauan Terkini Terhadap Aspek Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Nerkoba ]]>
<![CDATA[Muhammad Andre]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1250
<![CDATA[Melihat perkembangan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air yang merisaukan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan mengenai tinjauan terkini terhadap aspek hukum dan kebijakan penanggulangan narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif untuk mendefinisikan dan menganalisis data melalui penyelidikan deskripsi. Temuan dari penelitian ini menyoroti peran yang penting dari hukum dalam menangani masalah narkoba, mulai dari upaya pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelanggar. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dan efektif merupakan faktor krusial dalam menanggulangi peredaran narkoba, namun perlu disertai dengan kebijakan yang mengedepankan pendekatan kesehatan dan rehabilitasi. Diskusi dalam penelitian ini juga menggarisbawahi kompleksitas dalam penanganan masalah narkoba, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik dalam usaha penanggulangan narkoba, untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkoba yang efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian ]]>
<![CDATA[Herdy Abdullah Riauza Soediro]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1258
<![CDATA[Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan. Tujuan studi ini untuk mengkaji tindak pidana penadahan yang artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Ini yang memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk mudah menyalurkan barang hasil kejatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara library reseach dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Analisa Penulis dalam Putusan No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Tentang Tindak Pidana Penadahan pada Kendaraan Bermotor di anggap kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim masih dirasa meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan regulasi hukum terkait tindak pidana penadahan di Indonesia, yang termasuk dalam perbuatan yang menyerang kepentingan orang lain terhadap harta benda atau kekayaan.]]>
