Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua Reni Rentika Waty; Ibrahim Mifthafariz Mirza; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v6i2.11953

Abstract

The separatism occurs in Papua that comes from the root of complex problems, resulting in ongoing conflict between the Free Papua Organization (OPM) and the state. Separatism and conflict in Papua have had a significant impact on political development. This research uses Tedd Robert Gurr's theory of relative deprivation and Lucian Pye's theory of political development as well as qualitative methods. This research examines conflicts and separatism that occur in Papua and their relation to Papuan political development. The result of this research indicates that political development in Papua has not been successful. The discrepancy between expectations for progress and realities can lead to significant political violence. The strengthening of collective discontent can be politicized and produce radical and even separatist resistance movements. These conditions can hinder the course of the political development process, because of the difficulty of building integration and creating political stability.
DINAMIKA TOLERANSI BERAGAMA MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024ANALISIS ISI TERHADAP BERITA POLITIK( STUDI  PADA PORTAL MEDIA BERITA ONLINE KOMPAS.COM ) Aulia, Reza aulia; Aulia, Reza; Akhyar, Taufik; Fadli, Najmi Muhammad
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 3 No 3 (2024): Jurnal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/mnpvtd36

Abstract

This research is motivated by the phenomenon before the presidential election that the use of religious symbols is prone to occur anywhere and at any time, including in the news, one of the media that covers religious tolerance during the presidential and vice presidential elections is the news media kompas.com. This research aims to determine the dynamics of religious tolerance in the lead up to the 2024 presidential and vice presidential elections on the media portal kompas.com. This research method uses a qualitative approach and is included in the type of library research, primary research data comes from the online media kompas.com, and secondary data. The data collection techniques used are document review or what is usually called documentation, and data analysis techniques, data reduction, data analysis and drawing conclusions. The results obtained were Kompas.com’s reporting regarding religious tolerance ahead of the 2024 presidential election with aspects according to Kevin Osborn, namely that acceptance in political news was used as recognition from other people. Tolerance in the aspect of patience is a form of availability for other people to be patient with other people’s beliefs, morals and philosophies even though they are different. Kompas.com’s framing of political news using Robert N. Entman’s framing theory in this news has described the state of religious tolerance in several regions. Apart from that, the discussion regarding religious tolerance involved several other important figures.Keywords: Religious Tolerance, 2024 Presidential Election, Kompas.com
Membangun ketahanan mental remaja perempuan melalui edukasi Body Neutrality di Tiktok Indasari, Fera; Pebriana, Rina; Fadli, Najmi Muhammad
KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Mei
Publisher : Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28989/kacanegara.v8i2.2665

Abstract

Media sosial sering mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis, memengaruhi kesehatan mental perempuan. Body neutrality muncul sebagai gerakan untuk melawan krisis kepercayaan diri ini. Pengabdian masyarakat di MTSN 1 Palembang dilakukan melalui pelatihan tentang body neutrality bagi siswi kelas IX untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang citra tubuh dan kesehatan mental di era digital, menggunakan TikTok sebagai media edukasi. Metode yang digunakan berupa workshop dan praktik pembuatan video, disertai analisis kuesioner dan karya siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif, membantu siswa melihat tubuh secara fungsional, mengurangi ketergantungan pada penilaian eksternal, dan meningkatkan penerimaan diri. Edukasi melalui TikTok terbukti efektif dalam membangun ketahanan mental siswa, khususnya dalam menghadapi tekanan standar kecantikan yang tidak realistis.
Analisis Sentimen Pada Postingan Akun @Hermanderu67 Dan Influencer Palembang Di Instagram Selama Pilgub 2024 Dalam Menggunakan Klasifikasi Naive Bayes Ikhsan, Alfansuriy Rahmanda; Norma Juainah; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v3i2.3469

Abstract

This research aims to analyze public sentiment on Instagram posts from the @hermanderu67 account and several Palembang influencers during the 2024 South Sumatra gubernatorial election. Using the Naïve Bayes classification method, this study examines user comments to identify the tendencies of positive, negative, and neutral sentiments toward the political messages conveyed. The analysis is based on the growing phenomenon of social media as a political campaign arena, particularly among young voters, where public opinion is largely shaped through rapid and massive digital interactions.The findings indicate that Herman Deru’s political communication strategy through social media was relatively successful in building a positive image, as reflected by the dominance of positive sentiments in user comments. However, the presence of negative and neutral sentiments also reveals that social media is a dynamic space of political discourse, where criticism and appreciation coexist. This study affirms that social media functions not only as a channel for information distribution but also as a digital political arena that significantly influences public opinion and voter preferences.
Analisis Penggunaan Lahan Hutan Konservasi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Politik Agraria : (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin) Arief Yohan Pratama; Ryllian Chandra Eka Viana; Najmi Muhammad Fadli
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12746

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Penggunaan Lahan Hutan Konservasi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Politik Agraria (Studi Kasus Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin). Fenomena ini menciptakan dinamika yang menarik karena adanya konflik penguasaan lahan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dilakukan di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah wawancara dengan informan, observasi langsung kelapangan, dan studi dokumentasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk Menganalisis faktor penyebab pengambilan lahan hutan oleh masyarakat dan Mengidentifikasi Peran dan Dampak Kebijakan Agraria terhadap Konflik Lahan Hutan Lindung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik agraria, karena teori ini dianggap dapat menjadi landasan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, tercatat bahwa sekitar 3.000 hektar dari kawasan Suaka Margasatwa Dangku telah dibuka dan dikuasai oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi kawasan konservasi menjadi lahan produktif secara ilegal, yang kemudian memicu konflik tata kelola dan tumpang tindih kewenangan. Tujuan Masyarakat mengambil lahan konversi ini karena dijadikan Masyarakat sebagai alat alternatif mata pencaharian setelah gagal bertani di lahan transmigrasi awal. Situasi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan tidak sinkronnya kebijakan agraria dan tata ruang. Dampak yang terjadi Penurunan kualitas ekosistem (berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emii karbon, dan terganggunya fungsi hidrologis Kawasan), Munculnya aktor-aktor baru (Perusahaan, Aparat keamanan dan makelar tanah), dan dinamika kekusaan baru (elit lokal, aparat pemerintahan dan pelaku ekonomi).
Agrarian Conflict in Air Kumbang District, Banyuasin Regency Indah; Rylian Chandra; Najmi Muhammad Fadli
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10042

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflict between the communities of Desa Sebubus and Air Kumbang Bakti and PT. Andira Agro Tbk, as well as to examine the community's efforts to seek agrarian justice. The research adopts a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and document studies to collect data from various stakeholders involved in the conflict. The theoretical framework includes Wiradi Gunawan's agrarian conflict theory, emphasizing structural inequalities in land ownership between large corporations and local communities, and Sajogyo's socio-economic agrarian theory, which explains agrarian conflict as a result of imbalanced social relations and the shift of land functions from social purposes to dominant economic commodities. Findings reveal significant disparities in land control, where PT. Andira Agro Tbk holds extensive core plantation land while the community struggles to access their rightful plasma land. The company's failure to comply with the obligation to provide at least 20% plasma land as mandated by Plantation Law No. 39 of 2014 highlights structural injustice as the root cause of the conflict. Furthermore, unclear regulations, weak legal protection for indigenous land rights, and criminalization of residents attempting to defend their rights exacerbate the conflict. The study comprehensively portrays the social, economic, and legal aspects underlying the conflict and describes ongoing efforts toward resolution by involved parties.
SOCIAL CAPITAL AS A DETERMINANT OF LOCAL POLITICAL ELITE PERFORMANCE IN DEVELOPMENT Wulandari, Wahyu; Fadli, Najmi Muhammad; Budiman, Habib
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.578

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka analitis yang dapat menjelaskan hubungan dinamis antara modal sosial dan kinerja elit politik lokal dalam konteks pembangunan. Melalui telaah literatur yang sistematis dan analisis konseptual yang mendalam, studi ini menggabungkan berbagai teori mutakhir dari ilmu politik, sosiologi, hingga studi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai mekanisme katalis yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Elit politik lokal yang memiliki cadangan modal sosial yang kuat, terutama dalam bentuk modal penghubung (bridging capital) dan modal pengait (linking capital), cenderung menampilkan kinerja pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, kekurangan modal sosial, terutama ketika disertai dengan menurunnya kepercayaan publik, sering kali menyeret elit ke dalam lingkaran kinerja yang lemah dan krisis legitimasi yang sulit diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas modal sosial merupakan faktor kunci yang sering diabaikan dalam menilai kinerja elit politik lokal. Dari sisi teoretis, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih holistik, yang memandang kepemimpinan lokal bukan sekadar sebagai hasil kemampuan individu, tetapi juga sebagai produk dari keterhubungan mereka dengan jaringan sosial di sekitarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini menyoroti perlunya merancang intervensi yang berfokus pada penguatan kapasitas relasional para elit, melampaui pendekatan teknis dan administratif yang selama ini lebih dominan. Kata kunci: Modal Sosial, Elit Politik Lokal, Kinerja Pembangunan, Tata Kelola Lokal, Jejaring Sosial ABSTRACT This paper aims to develop an analytical framework for understanding the dynamic relationship between social capital and the performance of local political elites in the context of development. Through a systematic literature review and in-depth conceptual analysis, this study synthesizes contemporary theories from political science, sociology, and development studies. The findings reveal that social capital functions as a catalytic mechanism that plays a crucial role in shaping developmental outcomes. Local political elites with abundant social capital, particularly in the form of bridging and linking capital, tend to exhibit stronger and more sustainable development performance. Conversely, a deficit of social capital, especially when marked by an erosion of public trust, can trap elites in a cycle of poor performance and prolonged legitimacy crises. This study concludes that the capacity of social capital is a key determinant that is often overlooked in assessing the performance of local political elites. Theoretically, it emphasizes the need for a more holistic approach that views local leadership not merely as an individual attribute but as a product of embeddedness within diverse social networks. From a policy perspective, the study highlights the importance of designing interventions that specifically aim to strengthen the relational capacities of political elites, going beyond conventional technical or administrative training. Keywords: Social Capital, Local Political Elites, Development Performance, Local Governance, Social Networks
Konflik Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Tempe Dan Tahu Perspektif Politik Lingkungan ( Studi Kasus Kecamatan Kalidoni Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang ) Dimas Fajar Ali; Ryllian Chandra Eka Viana; Najmi Muhammad Fadli
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik lingkungan yang timbul akibat pembuangan limbah cair dari industri rumahan tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, ditinjau dari perspektif politik lingkungan. Permasalahan ini muncul karena limbah cair hasil produksi tempe dan tahu dibuang langsung ke saluran air tanpa melalui proses pengolahan, sehingga menimbulkan pencemaran air, bau menyengat, penyumbatan saluran air, serta potensi pencemaran air tanah yang digunakan warga. Kondisi ini memicu ketegangan sosial antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, yang mengeluhkan gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat dan pelaku usaha, serta dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan teori anthroposentrisme yang dikemukakan oleh Helen Kopnina (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan, minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta belum adanya kebijakan pengelolaan limbah yang memadai menjadi faktor utama berlanjutnya pencemaran. Dari perspektif politik lingkungan, masalah ini merefleksikan lemahnya komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, di mana pelaku usaha kecil lebih mengutamakan efisiensi produksi dibanding tanggung jawab ekologis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, penyediaan fasilitas pengolahan limbah skala kecil, peningkatan edukasi lingkungan bagi pelaku usaha, dan komitmen politik pemerintah untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas kebijakan agar konflik lingkungan ini tidak terus berlanjut dan merugikan masyarakat.
Dampak Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Bagi Kehidupan Masyarakat Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan Aldi Wiranata; Ryllian Chandra Eka Viana; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 4 No. 4 (2026): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The construction of the Tiga Dihaji Dam, located in Tiga Dihaji District, South Ogan Komering Ulu Regency, is part of a National Strategic Project aimed at supporting irrigation and raw water provision, flood control, and regional economic development. This study aims to analyze the impact of the Tiga Dihaji Dam construction on community life and identify opportunities and benefits that can be utilized by affected communities. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collection through field observations, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that dam construction has positive impacts in the form of new job creation and increased community economic activity. However, it also has negative impacts, including loss of productive land, environmental damage, decreased discharge and quality of the Selabung River, and disruption to ecosystem balance and social order. This study uses Urip Santoso's Agrarian Politics Theory as an analytical framework to understand power relations between the state and society in infrastructure development. Sustainable social and environmental impact management policies, along with economic assistance and equitable compensation, are needed to optimally achieve development goals without sacrificing local community welfare.
Artificial Intelligence (AI) and Digital Imaginary Contents in the 2024 Presidential Election Campaign in Indonesia Waty, Reni Rentika; Zalpa, Yulion; Ihsan, A. Bakir; Fadli, Najmi Muhammad
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 16, No 2 (2025)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.16.2.2025.201-219

Abstract

This research is an investigation into the utilization of artificial intelligence (AI) and digital content in the context of the 2024 presidential election campaign in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative methodology to examine the ways in which three presidential and vice-presidential candidate pairs leverage AI technology and imaginary digital content in their campaign strategies. This research addresses the utilization of artificial intelligence (AI) technology and imaginary digital content as campaign strategies employed by three pairs ofcandidates in the 2024 presidential election. This research offers novel insights into the nexus between technology, digital media, and political processes. The analytical framework employed in this study is based on the political communication theories of Robert E. Denton, Judith S. Trent, and Robert V. Friedenberg. It focuses on the use of AI, message construction, image formation, use of media and communication channels, and audience segmentation and targeting. The findings revealed that the three candidate pairs employed disparate strategies regarding the utilization of AI and the visualization of imaginary digital content. The Prabowo-Gibran pair employed artificial intelligence extensively to cultivate a friendly and contemporary image. Ganjar-Mahfud employed artificial intelligence for the purposes of sentiment analysis and voter interaction. In contrast, the Anies-Muhaimin campaign employs chatbots with the objective of disseminating information regarding their policy positions.