Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua Reni Rentika Waty; Ibrahim Mifthafariz Mirza; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v6i2.11953

Abstract

The separatism occurs in Papua that comes from the root of complex problems, resulting in ongoing conflict between the Free Papua Organization (OPM) and the state. Separatism and conflict in Papua have had a significant impact on political development. This research uses Tedd Robert Gurr's theory of relative deprivation and Lucian Pye's theory of political development as well as qualitative methods. This research examines conflicts and separatism that occur in Papua and their relation to Papuan political development. The result of this research indicates that political development in Papua has not been successful. The discrepancy between expectations for progress and realities can lead to significant political violence. The strengthening of collective discontent can be politicized and produce radical and even separatist resistance movements. These conditions can hinder the course of the political development process, because of the difficulty of building integration and creating political stability.
Simbolisme Identitas Etnis dalam Politik Lokal: Analisis Kampanye Pilkades di Desa Triyoso, Kabupaten OKU Timur Dias Azzahro; Yulion Zalpa; Ibrahim Mifthafariz Mirza
Journal of Communication and Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Communication and Social Sciences
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jcss.v2i2.870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan simbol identitas etnis dalam kampanye politik pilkades di desa Triyoso kabupaten OKU Timur tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori dari tokoh politik identitas yaitu Agnes Heller yang mengatakan politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Metode pada penelitian ini yang digunakan adalah metode peneltian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan simbol etnis untuk strategi politik dalam kemenangan kepala desa sangat tepat dikarenakan masayarakat di desa Triyoso mayoritas orang Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan simbol etnis dengan menggunakan simbol bahasa yaitu menggunakan bahasa Krama Jawa, bahasa Ngoko, bahasa Komering dan simbol atribut menggunakan pakaian batik khas Jawa dan baju muslim batik pria dapat mempengaruhi warga sekitar untuk mendapatkan suara dan dukungan. Simbol bahasa menunjukkan bahwa lebih menarik simpati masyarakat.
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Upaya Mengatasi Tambang Emas Ilegal : (Studi Kasus Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) Viana, Ryllian Chandra Eka; Mirza, Ibrahim Mifthafariz; Fitri, Lylisa
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten musi rawas utara dalam menangani aktivitas pertambangan emas ilegal, serta mengindentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat Desa Muara Tiku, penggrebekan oleh pihak berwajib, pembentukan pos terapung, serta pelatihan pertanian sebagai alternatif mata pencaharian. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegak hukum. Strategi –strategi yang telah dilakukan perlu dioptimalkan melalui pendekatan kolaboratif dan berkenlanjutan agar permasalahan tambang emas ilegal dapat ditangani secara efektif.
Politik Agraria Dalam Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Keban Dengan PT. Priamanaya Energi Di Desa Keban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Putra, Dendy Gerhana; Ryllian Chandra Eka Viana; Ibrahim Miftafariz Mirza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2675

Abstract

Penelitian ini membahas politik agraria dalam konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih hak batas tanah dan bukti kepemilikan ganda yang menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria ini berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Keban, termasuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah berperan dalam proses penyelesaian konflik, tetapi upaya mediasi dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak masyarakat atas tanah.
Dinamika Konflik Antara Pedagang Dan Pengelola Pasar Dalam Pembangunan Lokal Baru Di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin Amelia, Rika; Juainah, Norma; Mirza, Ibrahim Miftafariz
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dynamics of conflict between traders and market managers during the development of a new local market at Pasar Pagi Betung, Banyuasin Regency. The development of the new local market, which aims to improve the organization and function of traditional markets, has instead given rise to various social and economic problems for traders. The conflict stems from unequal power relations, limited involvement of traders in policy-making processes, and differences in economic access between traders who remain in the old local market and those who occupy the new local market. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with traders, market managers, and representatives of government agencies responsible for market management, and was supported by field observations and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the conflict reflects the command-obey-class relationship as explained in Ralf Dahrendorf's conflict theory, where market managers and the government have policy authority, while traders are in a position to adapt to these decisions. The impacts of the new local development are felt unevenly, including decreased income, insecurity, and unequal economic opportunities. This study concludes that conflict is a consequence of a development process that is not fully participatory, necessitating more inclusive and equitable conflict management.
Analisis Politik Kewargaan Pada Komunitas Transpuan Warna Sriwijaya Di Kota Palembang Syirin, Fathimah; Viana, Ryllian Chandra Eka; Mirza, Ibrahim Mifthafariz
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the practices of citizenship politics among the Warna Sriwijaya transpuan community in Palembang City within conditions of social and structural constraints. Although transpuan are administratively recognized as citizens, they continue to face social stigma, discrimination, and the absence of legal recognition of gender identity. This study aims to analyze forms of citizenship political practices, the fulfillment of rights, and the political participation of the transpuan community at the local level. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted using Kristian Stokke’s framework of citizenship politics, combined with Nancy Fraser’s concept of social justice. The findings indicate that the Warna Sriwijaya transpuan community has exercised citizenship politics through voting rights, political engagement, and interactions with local government. Access to administrative and health services is relatively available; however, the right to decent work remains limited due to an employment system that is not yet inclusive. Overall, the fulfillment of transpuan citizenship rights remains partial.
ODOL POLICY AS A LOCAL POLITICAL ISSUE: EXAMINING THE PALEMBANG CITY GOVERNMENT’S RESPONSE TO PUBLIC PRESSURE Ibrahim Mifthafariz Mirza; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 18 No 1 (2025): Volume 18 Nomor 1: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the political dynamics underlying the implementation of the Over Dimension and Overload (ODOL) policy in Palembang City, Indonesia. Using a qualitative-descriptive approach supported by official transportation data, accident statistics, and media analysis, the research explores how public pressure influences local government responsiveness toward ODOL enforcement. Findings reveal that weak implementation stems not only from institutional limitations but also from political compromises between local authorities and economic actors. The growing number of accidents and fatalities has intensified public scrutiny, transforming ODOL from a technical issue into a politically charged policy arena. The study demonstrates that public pressure serves as a catalyst for symbolic yet visible governmental action, while long-term effectiveness requires digital monitoring innovation, cross-agency collaboration, and participatory accountability. This research contributes to understanding how local political responsiveness shapes policy outcomes in developing democracies, particularly within decentralized governance systems.
Dinamika Politik Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Rahmawati; Rylian Chandra Eka Viana; Ibrahim Mifthafariz
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika politik antara berbagai pihak lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program penyediaan air bersih, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap beberapa informan yang terdiri dari kepala desa, camat, dan masyarakat setempat. Analisis dalam penelitian ini memnggunakan teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi akses terhadap sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan di antara para aktor pemerintah lokal. Tidak semua desa di wilayah ini memiliki program penyediaan air bersih. Program tersebut hanya terdapat di Desa Sungsang I dan Desa Sungsang III. Di Desa Sungsang I, ada program penyulingan air bersih yang dibangun oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mencerminkan akses berbasis hak dalam penyediaan layanan publik. Namun, program saat ini tidak lagi berfungsi karena mesin penyulingan mengalami kerusakan. Sementara itu, Desa Sungsang III memiliki program penyediaan air bersih melalui sumur bor yang diperuntukkan warga, tetapi dalam praktiknya, akses terhadap sumber air lebih sering digunakan oleh kerabat kepala desa. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik akses ilegal dan mekanisme struktural dalam dinamika akses sumber daya air di tingkat lokal.
TATA KELOLA RUANG SIBER DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TIPSANI BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI KECAMATAN TULUNG SELAPAN Abela; Norma Juainah; Ibrahim Miftha Fariz Mirza
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1696

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake, phishing, dan penipuan giveaway yang di masyarakat dikenal sebagai fenomena Tipsani atau Tipu Sana-sini. Fenomena ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tata kelola ruang siber yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan teori cybercascades untuk memahami mekanisme penyebaran informasi palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan pendekatan sosial berupa sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi digital, serta faktor ekonomi yang mendorong keterlibatan sebagian masyarakat. Algoritma media sosial juga turut mempercepat penyebaran informasi penipuan. Disimpulkan bahwa penanganan kejahatan berbasis kecerdasan buatan memerlukan tata kelola yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem pengawasan.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN E-SPORT DI KOTA PALEMBANG Merli Yansi; Ainur Ropik; Ibrahim Mifthafariz Mirza
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1730

Abstract

Perkembangan E-Sport sebagai bagian dari transformasi digital mendorong munculnya ruang baru dalam olahraga dan ekonomi kreatif, termasuk di tingkat daerah. Di Kota Palembang, aktivitas E-Sport berkembang cukup pesat melalui peran komunitas dan tingginya partisipasi generasi muda, namun belum diimbangi dengan keterlibatan pemerintah daerah secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan E-Sport sebagai fasilitator, regulator, pembina, dan katalisator. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi E-Sport, dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah belum berjalan secara maksimal pada keempat aspek tersebut. Peran fasilitator masih terbatas pada dukungan tidak langsung, peran regulator belum terlihat karena belum adanya kebijakan khusus, dan peran pembinaan masih minim serta belum terprogram secara berkelanjutan. Sementara itu, peran sebagai katalisator sudah mulai muncul melalui upaya menghubungkan antaraktor, tetapi belum konsisten. Kondisi ini menyebabkan pengembangan E-Sport di Palembang lebih banyak digerakkan oleh komunitas dan pihak swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui kebijakan yang lebih jelas dan keterlibatan yang lebih aktif agar pengembangan E-Sport dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.