Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Sosial dan Politik PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Journal of Communication and Social Sciences Journal of Innovative and Creativity Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial PESHUM
Ibrahim Mifthafariz Mirza
Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua Reni Rentika Waty; Ibrahim Mifthafariz Mirza; Najmi Muhammad Fadli
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v6i2.11953

Abstract

The separatism occurs in Papua that comes from the root of complex problems, resulting in ongoing conflict between the Free Papua Organization (OPM) and the state. Separatism and conflict in Papua have had a significant impact on political development. This research uses Tedd Robert Gurr's theory of relative deprivation and Lucian Pye's theory of political development as well as qualitative methods. This research examines conflicts and separatism that occur in Papua and their relation to Papuan political development. The result of this research indicates that political development in Papua has not been successful. The discrepancy between expectations for progress and realities can lead to significant political violence. The strengthening of collective discontent can be politicized and produce radical and even separatist resistance movements. These conditions can hinder the course of the political development process, because of the difficulty of building integration and creating political stability.
Simbolisme Identitas Etnis dalam Politik Lokal: Analisis Kampanye Pilkades di Desa Triyoso, Kabupaten OKU Timur Dias Azzahro; Yulion Zalpa; Ibrahim Mifthafariz Mirza
Journal of Communication and Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Communication and Social Sciences
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jcss.v2i2.870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan simbol identitas etnis dalam kampanye politik pilkades di desa Triyoso kabupaten OKU Timur tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori dari tokoh politik identitas yaitu Agnes Heller yang mengatakan politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Metode pada penelitian ini yang digunakan adalah metode peneltian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan simbol etnis untuk strategi politik dalam kemenangan kepala desa sangat tepat dikarenakan masayarakat di desa Triyoso mayoritas orang Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan simbol etnis dengan menggunakan simbol bahasa yaitu menggunakan bahasa Krama Jawa, bahasa Ngoko, bahasa Komering dan simbol atribut menggunakan pakaian batik khas Jawa dan baju muslim batik pria dapat mempengaruhi warga sekitar untuk mendapatkan suara dan dukungan. Simbol bahasa menunjukkan bahwa lebih menarik simpati masyarakat.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kota Palembang Ilham Azis; Ryllian Chandra Eka Viana; Ibrahim Mifthafariz Mirza
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - September
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v3i1.3020

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) is a vital form of local democratic participation; however, its implementation often generates environmental issues. This study aims to analyze the environmental impact of the 2024 Palembang mayoral election, particularly those caused by campaign activities such as the installation of campaign props, distribution of promotional materials, and mass gatherings. A qualitative approach was employed, using data collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. The findings reveal a significant increase in waste volume and visual pollution during the campaign period, especially due to the placement of campaign materials on trees, electric poles, and public spaces in violation of regulations. Additionally, weak law enforcement and a lack of environmental awareness among political actors were identified as key factors exacerbating the situation. The study indicates that although the Pilkada is a democratic process, it often disregards environmental sustainability. This research recommends stricter regulations, an integrated waste management system for campaign activities, and greater community involvement in environmental oversight during elections.
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Upaya Mengatasi Tambang Emas Ilegal : (Studi Kasus Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) Viana, Ryllian Chandra Eka; Mirza, Ibrahim Mifthafariz; Fitri, Lylisa
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten musi rawas utara dalam menangani aktivitas pertambangan emas ilegal, serta mengindentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat Desa Muara Tiku, penggrebekan oleh pihak berwajib, pembentukan pos terapung, serta pelatihan pertanian sebagai alternatif mata pencaharian. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegak hukum. Strategi –strategi yang telah dilakukan perlu dioptimalkan melalui pendekatan kolaboratif dan berkenlanjutan agar permasalahan tambang emas ilegal dapat ditangani secara efektif.
Politik Agraria Dalam Konflik Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Keban Dengan PT. Priamanaya Energi Di Desa Keban Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Putra, Dendy Gerhana; Ryllian Chandra Eka Viana; Ibrahim Miftafariz Mirza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2675

Abstract

Penelitian ini membahas politik agraria dalam konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Keban dengan PT. Priamanaya Energi di Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Konflik ini dipicu oleh tumpang tindih hak batas tanah dan bukti kepemilikan ganda yang menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria ini berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Keban, termasuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah berperan dalam proses penyelesaian konflik, tetapi upaya mediasi dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak masyarakat atas tanah.
Dinamika Konflik Antara Pedagang Dan Pengelola Pasar Dalam Pembangunan Lokal Baru Di Pasar Pagi Betung Kabupaten Banyuasin Amelia, Rika; Juainah, Norma; Mirza, Ibrahim Miftafariz
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dynamics of conflict between traders and market managers during the development of a new local market at Pasar Pagi Betung, Banyuasin Regency. The development of the new local market, which aims to improve the organization and function of traditional markets, has instead given rise to various social and economic problems for traders. The conflict stems from unequal power relations, limited involvement of traders in policy-making processes, and differences in economic access between traders who remain in the old local market and those who occupy the new local market. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with traders, market managers, and representatives of government agencies responsible for market management, and was supported by field observations and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the conflict reflects the command-obey-class relationship as explained in Ralf Dahrendorf's conflict theory, where market managers and the government have policy authority, while traders are in a position to adapt to these decisions. The impacts of the new local development are felt unevenly, including decreased income, insecurity, and unequal economic opportunities. This study concludes that conflict is a consequence of a development process that is not fully participatory, necessitating more inclusive and equitable conflict management.
Analisis Politik Kewargaan Pada Komunitas Transpuan Warna Sriwijaya Di Kota Palembang Syirin, Fathimah; Viana, Ryllian Chandra Eka; Mirza, Ibrahim Mifthafariz
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the practices of citizenship politics among the Warna Sriwijaya transpuan community in Palembang City within conditions of social and structural constraints. Although transpuan are administratively recognized as citizens, they continue to face social stigma, discrimination, and the absence of legal recognition of gender identity. This study aims to analyze forms of citizenship political practices, the fulfillment of rights, and the political participation of the transpuan community at the local level. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted using Kristian Stokke’s framework of citizenship politics, combined with Nancy Fraser’s concept of social justice. The findings indicate that the Warna Sriwijaya transpuan community has exercised citizenship politics through voting rights, political engagement, and interactions with local government. Access to administrative and health services is relatively available; however, the right to decent work remains limited due to an employment system that is not yet inclusive. Overall, the fulfillment of transpuan citizenship rights remains partial.
POLITICAL WILL DALAM PENGELOLAAN MASALAH KERUSAKAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG Aprillah, M.; Ropik, Ainur; Miftafariz Mirza, Ibrahim
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2634

Abstract

Palembang City, as one of the metropolitan cities in Indonesia, experiences high levels of mobility and traffic congestion, making the effectiveness of traffic signal devices (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas / APILL) crucial for ensuring traffic flow and safety. However, recurring damage to APILL at various locations in Palembang has disrupted traffic movement and increased the risk of traffic accidents. This study aims to analyze the implementation of the local government’s political will through the Palembang City Transportation Agency in managing APILL damage, as well as to identify factors affecting the effectiveness of its management. The study employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation review. Data analysis refers to the five dimensions of political will proposed by Brinkerhoff, namely initiative, prioritization, law enforcement, mobilization of support, and sustainability. The findings indicate that the government’s political will has been reflected in the implementation of the SIRUM/ATCS monitoring system, the establishment of repair priority scales, and inter-agency coordination. Nevertheless, the implementation has not been fully optimal due to limited monitoring coverage, inconsistencies in determining repair priorities, and the weak enforcement of standard operating procedures. In addition, the government’s political will tends to be situational and has not yet been fully internalized as a sustainable priority agenda. The main constraints include environmental factors, aging equipment, non-technical damage, limited energy sources, and bureaucratic and coordination challenges. Therefore, strengthening political will on a sustainable basis is necessary to achieve more effective APILL management in supporting traffic safety and flow in Palembang City.
Dimensi Politik dalam Proses Perizinan Klub Malam di Kota Palembang Karim, Muhammad; Viana, Ryllian Chandra Eka; Mirza, Ibrahim Mifthafariz
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 3 No. 4 (2026): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v3i4.4360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dimensi Politik dalam perizinan Klub Malam di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi politik dalam proses perizinan klub malam di Kota Palembang. Perizinan tempat hiburan malam tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta keterlibatan aktor-aktor politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pemerintah daerah, pelaku usaha klub malam, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan klub malam di Kota Palembang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan relasi informal antara pengusaha dan pejabat publik. Keterlibatan aktor politik terlihat dalam bentuk intervensi kebijakan, kemudahan atau hambatan dalam penerbitan izin, serta praktik negosiasi yang tidak selalu didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, ditemukan adanya ketimpangan akses perizinan antara pelaku usaha yang memiliki kedekatan politik dengan yang tidak, sehingga memunculkan indikasi praktik politik rente dalam sektor hiburan malam. Kondisi ini berdampak pada lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perizinan klub malam di Kota Palembang merupakan arena politik lokal yang sarat kepentingan, di mana kebijakan publik berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi dan politik oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perizinan yang transparan, peningkatan pengawasan publik, serta reformasi birokrasi guna memastikan bahwa kebijakan perizinan berjalan adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
TATA KELOLA RUANG SIBER DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TIPSANI BERBASIS KECERDASAN BUATAN DI KECAMATAN TULUNG SELAPAN Abela; Juainah, Norma; Mirza, Ibrahim Miftha Fariz
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1696

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake, phishing, dan penipuan giveaway yang di masyarakat dikenal sebagai fenomena Tipsani atau Tipu Sana-sini. Fenomena ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tata kelola ruang siber yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan teori cybercascades untuk memahami mekanisme penyebaran informasi palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan pendekatan sosial berupa sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya literasi digital, serta faktor ekonomi yang mendorong keterlibatan sebagian masyarakat. Algoritma media sosial juga turut mempercepat penyebaran informasi penipuan. Disimpulkan bahwa penanganan kejahatan berbasis kecerdasan buatan memerlukan tata kelola yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat sistem pengawasan.
Co-Authors Abela Ainur Ropik Amelia, Rika Aprillah, M. Dias Azzahro Fitri, Lylisa Ilham Azis Juainah, Norma Karim, Muhammad Najmi Muhammad Fadli Putra, Dendy Gerhana Reni Rentika Waty Ryllian Chandra Eka Viana Syirin, Fathimah Viana, Ryllian Chandra Eka Yansi, Merli Yulion Zalpa