Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Strafvordering Indonesian
Lena Claudia Angwarmasse
Universitas Cenderawasih
Humanities Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Case Study On Law Enforcement Against Sexual Violence in Educational Environments Nur Rois; Lena Claudia Angwarmasse; Folman P Ambarita
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 5 (2025): JOSI-NOVEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ft62sh82

Abstract

Sexual violence in higher education is a critical legal and social issue requiring interdisciplinary responses. This study examines law enforcement against sexual violence in Indonesian universities through case studies of Universitas Gadjah Mada (UGM) and Universitas Mataram (UNRAM) using a mixed legal–sociological approach. Data were collected through document analysis, policy review, and academic literature synthesis. Findings reveal that although Law No. 12/2022 on Sexual Violence and Ministerial Regulation No. 30/2021 provide a progressive legal framework, implementation remains constrained by institutional hierarchy, cultural resistance, insufficient trauma-informed capacity, and limited coordination with law enforcement. Both cases demonstrate gaps between legal norms and university practices, particularly regarding victim protection, confidentiality, and administrative response. Strengthening campus task forces, establishing secure reporting mechanisms, ensuring structured collaboration with law enforcement, and mainstreaming gender-awareness education are crucial for creating safe academic environments and achieving substantive justice for victims.
Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Sella Petrix Pelupessy; Berd Elkiopas Pelupessy; Y. D. W. Susi Irianti; Eddy Pelupessy; Marthinus Solossa; Nur Asmarani; James Yoseph Palenewen; Lena Claudia Angwarmasse; Evi Selviani; Vivilia Agnata Mudi; Dwight Nusawakan; Firman
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 : Oktober (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service was carried out with the title of Legal Counseling on the Special Regional Regulation of Papua Province Number 23 of 2008 Concerning the Customary Rights of Customary Law Communities and the Individual Rights of Customary Law Community Members to Land in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity was carried out for partners due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servants, they can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or achieve a win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, August 30, 2025, which was held in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding land dispute resolution in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this community service is to provide an understanding to partners about how to resolve disputes through Non-Litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving these disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.
Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi berlakunya KUHP Baru terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia melalui pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pembaruan ini ditandai dengan penguatan prinsip individualisasi pemidanaan, diversifikasi jenis pidana, serta penegasan tujuan pemidanaan yang lebih sistematis. Dalam jangka panjang, KUHP Baru berpotensi menjadi landasan strategis bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Reformulasi Delik Keamanan Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023): Analisis Normatif terhadap Perubahan dan Implikasi Yuridisnya Dian Rahadian; Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengkaji implikasi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan yang bersifat substantif dan konseptual. Analisis normatif terhadap delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada penguatan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dengan menghadirkan rumusan yang lebih presisi dan operasional. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implikasi yuridisnya tercermin pada penegakan hukum yang lebih terarah, penerapan sanksi yang lebih proporsional, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial kontemporer. Namun demikian, efektivitas pengaturannya tetap bergantung pada kehati-hatian dalam penafsiran dan konsistensi putusan pengadilan, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara.
Co-Authors Dian Rahadian Dwight Nusawakan Eddy Pelupessy Evi Selviani Firman Folman P Ambarita James Yoseph Palenewen Marthinus Solossa Nur Asmarani Nur Rois Pelupessy, Berd Elkiopas Sella Petrix Pelupessy Vivilia Agnata Mudi Y. D. W. Susi Irianti