Reini D. Wirahadikusumah, Reini D.
Staf Pengajar, Program Studi Teknik Sipil, Lab Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, FTSL, Institut Teknologi Bandung,

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

The Development of Dam Infrastructure Condition and Safety Assessment Muchammad Sarwono Purwa Jayadi; Reini D. Wirahadikusumah; Dhemi Harlan
Jurnal Teknik Sipil Vol 27 No 1 (2020)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2020.27.1.3

Abstract

AbstractThe management and regulation of large inventories of embankment dams requires the use of tools and analytical techniques that can provide a uniform basis for comparison. Index Condition and Risk Assessment were two of those tools. Those two assessment can be combined to make an comprehensive assessment because it's main data are visual condition of dam. With those similarity, how to develop dam assessment based on dam's condition and safety are the main goals of this research. On these research, Condition Index with index from 1 to 5 are used for the condition assessment. Meanwhile, ICOLD Modified Method are used as safety evaluation aspect. Those two assessment system were combined using Analytic Hierarchy Process (AHP) to find it's weight for the assessment model. AHP were used to analyze AHP's linear scale questionnaire as primary data. These research obtain that the developed model had some limitations, so the assessment aren't comprehensive enough.AbstrakManajemen dan regulasi dari inventaris bendungan besar membutuhkan alat dan teknik analisis yang dapat memberikan dasar yang seragam untuk perbandingan. Penilaian Kondisi berbasis Indeks Kondisi dan Kajian Keamanan berbasis Indeks Risiko merupakan beberapa contoh dari alat tersebut. Kedua penilaian ini sebenarnya bisa digabungkan untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif karena menggunakan kondisi visual sebagai salah satu data utama. Dengan adanya kesamaan tersebut, bagaimana cara mengembangkan penilaian kondisi dan keamanan bendungan merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, Indeks Kondisi dengan indeks nilai 1 sampai 5 digunakan sebagai penilaian dalam aspek penilaian kondisi. Sedangkan dalam aspek kajian keamanan, digunakan Metode ICOLD Modifikasi. Dalam menggabungkan kedua sistem penilaian tersebut, Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot penilaian bendungan. Berdasarkan hasil analisis, model yang dikembangkan memiliki  beberapa limitasi sehingga penilaian belum cukup komprehensif. 
Tantangan Penerapan Alokasi Anggaran Biaya SMK3 pada Kontrak Konstruksi Proyek Berisiko Tinggi Reini D Wirahadikusumah; Felix - Adhiwira; Putra Ramadhana Catri; Rani Gayatri Kusumawardhani Pradoto; Meifrinaldi -
Jurnal Teknik Sipil Vol 26 No 1 (2019)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2019.26.1.9

Abstract

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diamanatkan melalui PP 50/2012. Dalam konteks pekerjaan konstruksi, KemenPUPR telah menerbitkan PerMenPUPR 5/2014 yang kemudian diperbarui menjadi PerMenPUPR 2/2018. Pedoman ini mengatur pengalokasian biaya penerapan SMK3 oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Pedoman ini telah mengatur komponen-komponen biaya SMK3 yang harus diperhitungkan dan dilaksanakan di proyek-proyek berisiko tinggi. Namun penerapannya belum berdampak pada peningkatan kinerja K3 konstruksi, dengan demikian digali potensi penerapan pangalokasian anggaran SMK3 dalam kontrak konstruksi secara terpisah dari biaya umum/overhead, yaitu sebagai suatu "line-item" yang khusus dalam kontrak konstruksi. Studi dilakukan pada lima belas proyek konstruksi gedung bertingkat tinggi di wilayah Jakarta dan Bandung. Data diambil berdasarkan wawancara, kuesioner, serta dokumen pendukung. Biaya aktual SMK3 yang dikeluarkan berkisar antara 0,3-2,0%. Sedangkan anggaran yang dihitung berdasarkan pedoman adalah 1,37-3,84% dari total nilai kontrak. Komponen biaya yang paling signifikan adalah premi untuk asuransi, perizinan, serta gaji pengawas K3. Responden sebagai pihak kontraktor juga memberi masukan dari sudut pandang penyedia jasa terkait pendetilan perhitungan komponen biaya SMK3 yang tertuang dalam pedoman. Responden setuju pemisahan perhitungan biaya SMK3 dalam kontrak, namun pedoman dapat digunakan di luar lingkungan KemenPUPR apabila disusun penajaman perhitungannya sehingga terdapat kesamaan persepsi perhitungan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Occupational Safety and Health Management (OSHM) is compulsary stated in Government Regulation 50/2012. For construction sector, OSHM has been regulated by Ministry of Public Works and Housing Regulation 5/2014 and later updated in 2/2018. This serves as guidelines for construction projects within the ministry and includes guidelines on cost allocation for OSHM. The objective of this study was to explore the possibility of separating OSHM related costs as a "line-item" in the bill of quantity, in order to be assigned specifically for OSHM purposes, not to be compromised with other indirect costs. First the actual costs allocated for OSHM were investigated in fifteen high-rise building projects in the vicinity of Jakarta and Bandung areas. These actual allocations were then compared to the "ideal" costs simulated based on the guidelines. The actual costs were 0,3- 2,0%, while the simulated costs were 1,37-3,84% of the contract values. The most significant components of OSHM costs were for insurance, licenses, and safety supervisors/officers. Respondents agreed with the benefits of separating OSHM costs as a "line-item" in the BoQ. The existing guidelines which were developed by the government could be used in the private sector, however, more detailed estimating procedure is needed. Both contractors and owners should give inputs to the revised standard guidelines. 
Construction Performance Analysis in the Project Delivery of Toll Road Concession Roi Milyardi; Reini D. Wirahadikusumah; Muhammad Abduh; Budi H. Siregar
Jurnal Teknik Sipil Vol 27 No 1 (2020)
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2020.27.1.5

Abstract

AbstractPPP scheme has stimulate increasing the volume of infrastructure development in Indonesia from the period of 2014 and planned until 2025, where the toll road business is carried out by business entities with a concession period. In the PPP scheme, various variables need to be considered, including project cost, project complexity, strong public support, and performance indicators in each phase of toll road concession. The construction phase in the PPP scheme in Indonesia is the responsibility of the business entity regulated in PP No. 43 of 2013. Determination of project delivery on toll road construction projects is a strategy of the business entity to control the performance of the toll road construction project it manages. In the complexity of the variables in PPP, a variable pattern with project delivery is needed to find an effective strategy in achieving good construction performance. The purpose of this study is to identify patterns of achievement of construction performance on variations in project delivery in the toll road PPP scheme. The analytical approach QCA (Qualitative Comparative Analysis) is taken, with 14 BUJT case studies in 4 toll road networks in Indonesia. From the results of the study, two project deliveries, design-bid-build and design & build, were identified, which identified that project delivery variations did not have a strong influence on the performance of toll road construction projects, where other toll road PPP concession, such as business scheme, project management maturity, construction cost, length of road, corporation relation between business entities and contractor contractor's financial scheme, and land acquisition scheme variables which is more powerful. AbstrakMeningkatnya volume pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2014 dan direncanakan hingga tahun 2025 didorong dengan skema KPBU, dimana pengusahaan jalan tol dilakukan badan usaha dengan timbal balik suatu masa konsesi. Dalam skema KPBU, berbagai variabel perlu diperhatikan, diantaranya biaya proyek, kompleksitas proyek, dukungan publik yang kuat, hingga indikator kinerja pada setiap fase pengusahaan jalan tol. Fase konstruksi pada skema KPBU di Indonesia, menjadi tanggung jawab badan usaha yang diatur dalam PP No.43 Tahun 2013. Penentuan project delivery pada proyek konstruksi jalan tol menjadi strategi badan usaha mengendalikan kinerja proyek kosntruksi jalan tol yang dikelolanya. Dengan kompleksitas variabel dalam KPBU, diperlukan pola variabel dengan project delivery agar ditemukan strategi yang efektif dalam mencapai kinerja konstruksi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pola capaian kinerja konstruksi pada variasi project delivery di skema KPBU jalan tol. Pendekatan analisis yang dilakukan adalah QCA (Qualitative Comparative Analysis), dengan 14 studi kasus BUJT di 4 jaringan jalan tol di Indonesia. Dari hasil penelitian, diidentifikasi bahwa variasi project delivery tidak berpengaruh secara kuat terhadap capaian kinerja proyek konstruksi jalan tol. Kinerja konstruksi jalan tol lebih kuat dipengaruhi oleh variabel-variabel pengusahaan KPBU jalan tol lainnya, yaitu skema pengusahaan, maturitas manajemen proyek, biaya konstruksi, panjang jalan, skema finansial kontraktor, hubungan korporasi BUJT-korporasi, dan skema pengadaan tanah.